Saturday, 20 Apr 2019
Temukan Kami di :
Politik

Duterte: ISIS Ingin Bangun Kawasan Kekhalifahan di Indonesia, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam

Sari Intan Putri - 08/12/2016 14:30 Presiden Filipina Rodrigo Duterte, berpidato tenteng ISIS yang saat ini ISIS yang akan mendirikan pimpiman kerajaan kekhalifahan baru di empat negara, yakni Filipina, Indonesia, Malaysia dan Brunei

Beritacenter. COM, Jakarta - Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyebut militan radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) menargetkan kawasan Asia Tenggara. ISIS yang akan mendirikan pimpiman kerajaan kekhalifahan baru di empat negara, yakni Filipina, Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam yang harus diantisipasi oleh negara - negera tersebut.

Dalam pidatonya saat menghadiri pertemuan warga miskin di Mandaluyong City, seperti dilansir media setempat, Kamis (8/12/2016), menyatakan ISIS akan kabur ke Asia Tenggara jika terusir keluar dari Irak dan Suriah, yang berjarak lebih dari 8 ribu kilometer.

"Ini menjadi masalah kita sekarang. ISIS, para ekstremis ini, berjuang untuk bertahan di Aleppo (Suriah) dan Mosul (Irak)... Begitu mereka kehilangan markas, mereka akan mundur ke lautan dan kabur," Ungkap Duterte

Dan pernyataan Duterte soal ancaman ISIS ini disampaikan setelah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyebut ISIS telah memilih dan membangun markas baru di kawasan Filipina Selatan, khususnya Mindanao.

Lebih lanjut, Duterte menekankan pentingnya memiliki pemerintahan federal untuk menjamin keamanan dan perdamaian di Mindanao, Filipina bagian selatan. "Percaya pada saya. Ini tergantung pada Anda. Saya serahkan kepada rakyat untuk memutuskan. Jika sistem federal tidak diloloskan, sama saja Anda kehilangan Mindanao. Kita tidak akan merasakan perdamaian," tegasnya.

Duterte kemudian mendorong rakyatnya untuk bersiap menghadapi berbagai serangan teror di Filipina. "Petualangan selanjutnya yang akan saya mulai adalah terorisme. Bersiaplah untuk itu.

Sikap PPP terhadap wacana ini menurutnya kurang setuju. Arsul mengatakan sebaiknya fokus Bawaslu dipusatkan untuk mencegah adanya kebocoran awal sebelum pelaksanaan pemilu.

"Kalau soal pembubaran parpol ini, maka bagi PPP lebih baik mengatur hal-hal yang lebih rinci yang dapat menjadi dasar atau alasan pembubaran parpol.

"Baru setelah itu dibahas legal standing kepada pihak lain untuk menggantikan atau menambah legal standing yang saat ini diberikan kepada pemerintah untuk pembubaran parpol tersebut," Ungkap Arsul.



Berita Lainnya

Klaim Kemenangan Prabowo Cederai Akal Sehat

19/04/2019 20:02 - Indah Pratiwi
Kemukakan Pendapat


BOLA