KPK Menolak "Diawasi", Apakah Ada Kepentingan Tertentu di Internal KPK?

Beritacenter.COM - KPK adalah satu-satunya lembaga yang tidak diawasi di negara kita ini. Hal itu menuai banyak pertanyaan serta kritikan. Andaikata KPK itu punya tujuan pribadi atau golongan, maka Indonesia pun tidak mengetahuinya. Bahkan dunia pun juga mustahil untuk mengetahuinya.

Padahal belakangan kita melihat sendiri bahwa kinerja KPK makin hari makin memburuk. Ketika KPK akan dibentuk tim pengawas oleh DPR, selalu ada alasan di kubu KPK untuk menolak. Ada seribu satu macam alasan digunakan KPK untuk terus menutupi kinerjanya yang memburuk.

Salah satunya, mereka menolak untuk membeberkan bukti rekaman penyidikan yang didapat dari Miryam S. Haryani.

Alasannya, seperti diungkapkan oleh Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, bahwa lembaga antirasuah itu beranggapan terdapat konflik kepentingan antar-anggota DPR RI.

“Adanya konflik kepentingan karena nama-nama yang disebut pada saat pemeriksaan Miryam itu adalah mereka yang juga memiliki kepentingan di Komisi III DPR,” ucap Febri.

Bahkan dengan pongahnya mereka menyebut jika BAP dan rekaman pemeriksaan Miryam dibuka, dapat menghambat penanganan kasus mega proyek itu. KPK justru meminta agar anggota DPR RI melihat seluruh fakta persidangan kasus e-KTP yang kini masih berjalan. “Sebaiknya proses hukum itulah yang diikuti bukan ditarik pada proses politik atau proses yang lainnya,” kata Febri.

Namun ada indikasi lain yang membuat Komisi III mencurigai alasan KPK tersebut. Salah satunya KPK mencoba menyembunyikan cara kerjanya yang tidak transparan dan cenderung abuse of power. Apalagi KPK selama ini terus saja menolak dibuatnya sebuah lembaga yang mengawasi kinerjnya. Sebenarnya hal yang demikian itu dibenarkan.

Hal itu terlihat saat adanya temuan BPK yang menyebutkan jika tata kelola anggaran di KPK terbilang buruk. DPR yang berfungsi sebagai lembaga pengawas, begitu saja mereka tepikan solah-olah KPK, pihak yang paling berkuasa.

Bukti lain KPK tidak kompeten adalah bocornya surat dakwaan dalam kasus e-KTP ke media. Hal ini membuktikan jika KPK tidak professional. Bocornya surat dakwaan tersebut membuat bola salju berupa trial by the perss atas nama-nama yang disebut dalam dakwaan. Padahal KPK selama ini selalu menganggungkan proses di pengadilan. Namun ternyata mereka juga membocorkan surat dakwaan.

Berbagai inkonsistensi ini membuat public terutama Anggota Komisi III DPR RI bertanya-tanya tentang profesionalisme KPK serta cara kerja mereka.

Saat ini, kepolisian sudah diawasi oleh Kompolnas, Kejaksaan diawasi Komisi Kejaksaan, dan kehakiman diawasi oleh Komisi Yudisial (KY). Karena, itu KPK juga perlu lembaga pengawasan. Presiden saja ada pengawasnya, masak lembaga ad hoc tidak ada pengawasnya, justru menolak saat akan dibentuk tim pengawas.