Sabtu, 19 September 2020 - 13:27 WIB

Arteria Dahlan : Inilah Hal-Hal yang Harus Diperbaiki KPK

KPK juga merupakan lembaga yang mempunyai tugas melakukan supervisi pencegahan kasus korupsi. Kasus korupsi e-KTP juga sudah disupervisi oleh KPK itu sendiri. Jadi bila sudah disupervisi, kemudian masih ada korupsi berarti pencegahan korupsi oleh KPK sudah dipastikan gagal.

Oleh : Sari Intan Putri | Rabu, 12 Juli 2017 | 00:41 WIB

Shares
Share Twitter Google+ Linkedin


Beritacenter.COM. Arteria Dahlan yang merupakan anggota Komisi II DPR-RI membeberkan beberapa informasi terkait KPK dan Pansus Hak Angket dalam Indonesia Lawyers Club atau yang akrab disebut dengan ILC di TvOne, Selasa (11/7/2017).

Arteria mengungkapkan bahwa DPR hanya ingin mengajak pihak KPK untuk berbicara tentang perbaikan kinerja yang ada di dalam KPK itu sendiri. Bukan untuk mengintervensi tentang kinerja KPK itu sendiri, jelas bukan.

"Kita telah mengajak KPK untuk datang, untuk membahas hal yang selama ini harus segera diperbaiki, yaitu kinerja KPK. Bukan berencana untuk membubarkan," tegas Arteria.

Arteria lebih lanjut juga mengatakan bahwa banyak permasalahan di KPK yang mesti harus segera dibenahi. Antara lain adalah tahapan-tahapan KPK dalam memulai penyelidikannya hingga pelimpahan kasus tersebut kepada pengadilan.

Di dalam penyelidikan, apakah harus setiap orang disadap tanpa ada indikasi awal bahwa orang tersebut sedang melakukan kejahatan dalam hal ini korupsi? Apakah semua orang bisa disadap sesuai keinginan KPK tanpa ada indikasi pelanggaran hukum? Jelas seharusnya tidak bisa KPK mau menyadap orang tanpa ada indikasi atau bukti permulaan yang kuat. Tetapi pada kenyataannya, KPK tidak sesuai dalam hal penyadapan orang. Ini kan jelas melanggar hukum.

Selain itu, pada saat pemeriksaan terhadap tersangka, apa dibenarkan tersangka dilarang ditemani oleh pengacaranya? Hal itu juga tidak benar.

"Masak tersangka dilarang untuk ditemani oleh pengacaranya? Itu pelanggran hak asasi," tegas Arteria.

KPK juga merupakan lembaga yang mempunyai tugas melakukan supervisi pencegahan kasus korupsi. Kasus korupsi e-KTP juga sudah disupervisi oleh KPK itu sendiri. Jadi bila sudah disupervisi, kemudian masih ada korupsi berarti pencegahan korupsi oleh KPK sudah dipastikan gagal.

Kasus e-KTP menyebabkan data warga negara Indonesia saat ini masih berada di orang asing, karena proyek e-KTP tersebut bekerjasama dengan tander dari luar negeri.

"Proyek e-KTP itu berhubungan dengan tander yang berada di luar negeri, jadi orang asing juga bisa mengetahui data-data penduduk di negara kita. Itu sebenarnya merupakan pelanggaran hukum, karena memberikan data pemerintah ke orang asing," ungkap Arteria.

Ada beberapa kasus yang ditangani KPK yang sampai saat ini belum selesai. Namun Arteria tidak menyebutkan nama-nama yang terkait dalam kasus tersebut.

"Ada sekitar 36 tersangka kasus korupsi, bahkan 1 tersangka pun juga belum disentuh oleh KPK. Saya tidak mengada-ada, ini semua ada buktinya. Silahkan yang mau menuntut saya dengan pencemaran nama baik, silahkan. Apabila terbukti saya salah, saya siap untuk dituntut. Namun bila saya terbukti benar, ya tolong kinerja KPK sama-sama kita perbaiki. Tidak dibubarkan kok," ungkap anggota Komisi II DPR tersebut.

Jadi pada intinya keberadaan Pansus Hak Angket KPK ini bukan untuk mengganggu tugas pemberantasan korupsi yang dilakukukan oleh KPK, jelas bukan. Maksud keberadaan Pansus Hak Angket KPK ya untuk memperbaiki kinerja KPK yang selama ini masih belum benar.

"Bukannya malah diundang secara resmi malah tidak datang, jangan begitu," lanjut Arteria.

Anehnya lagi yang terjadi di dalam proses penyidikan KPK, ada tersangka yang di tawarin untuk bisa pulang ke rumah temuin istri, anak dan keluarga yang lainnya. Tetapi dengan syarat agar bisa membantu memberikan informasi siapa saja yang melakukan korupsi serupa.

"Ini kan tidak benar. Masak ada tersangka yang ditawari untuk bisa pulang ke rumah temuin istri dan anak, serta hukumannya diringankan. Tetapi dengan syarat membantu memberikan informasi siapa saja yang melakukan korupsi serupa. Itu kan jelas gak benar. Bahkan lebih parahnya, bila mau membantu cuman divonis 3 bulan dan bila tidak mau membantu memberikan informasi divonis 10 tahun. Ini fakta, saya ada buktinya. Jadi silahkan bila tidak mau mengakuinya, nanti tinggal kita buka bersama bukti-buktinya," lanjutnya.

"Ada juga yang melakukan tindak kejahatan dengan yang menyuruh untuk melakukan kejahatan tersebut, vonisnya lebih lama yang melakukan tindak kejahatan tersebut. Apakah hal itu benar, kan hal itu tidak benar. Sebenarnya masih banyak yang perlu diperbaiki di dalam KPK. Jadi maksud dari Pansus ini ya itu tadi, bukan mau mengganggu kerja KPK, tapi untuk membantu memperbaiki hal yang kurang benar," ungkap Arteria lebih lanjut.

 

 

 






Shares
Facebook Twitter Google+ Linkedin



Komentar






19 menit yang lalu

Akhirnya Wanita Jelek Pencuci Bendera Merah Putih Dengan Sikat WC Dicokok Polisi

Beritacenter.COM - Belum lama ini video menginjak-injak bendera merah putih membuat gempar media sosial, tidak hanya..
27 menit yang lalu

Ngeri!!! Penampakan Ratusan Susuk Dalam Tubuh, Kok Bisa ?

Beritacenter.COM - Ratusan susuk bersarang didalam tubuh manusia yang tertangkap oleh Xray. Foto ini viral di..
1 jam yang lalu

Ketua KPU Positif Terpapar Virus Corona

Beritacenter.COM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman terpapar positif virus corona. Hal itu disampaikan..
2 jam yang lalu

Viral di Medsos, Seorang Pria Berkendara Sambil Bawa Parang

Beritacenter.COM - Seorang pengendara sepeda motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan bernama Daeng Ngalie (57)..
3 jam yang lalu

Jadi Klaster Tertinggi Penyebaran Covid-19, Ini Penjelasan Kemenkes

Beritacenter.COM - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi penyumbang kasus Covid-19 tertinggi di jajaran..
4 jam yang lalu

Kecanduan Film Dewasa, Dua Orang Remaja Nekat Cabuli Bocah di Bawah Umur

Beritacenter.COM - Dua orang remaja, NA dan JA warga kecamatan Padureso, Kebumen cabuli bocah yang masih berusia..
4 jam yang lalu

Kemenhub Terbitkan Permenhub Tentang Bersepeda, Apa Saja Aturannya

Beritacenter.COM Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub)..
6 jam yang lalu

Catat! Mulai 21 September Pengguna KRL Wajib Pakai Masker 3 Lapis-Medis

Beritacenter.COM - Baru-baru ini penggunaan masker jenis scuba dan buff dinilai belum efektif untuk mencegah..
11 jam yang lalu

Bertambah Lagi, Satu Perawat di Sulsel Meninggal Dunia Akibat Covid-19

Beritacenter.COM - Seorang perawat pasien Covid-19 bernama Khaerul Arham (28) meninggal dunia usai terkonfirmasi..
12 jam yang lalu

Indonesia Terima Bantuan 20 Juta Vaksin Covid-19 dari UEA, Luhut : Nanti Ditambah 10 Juta Lagi

Beritacenter.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan..
13 jam yang lalu

Presiden AS Tak Akan Hadir Dalam Sidang Majelis Umum PBB

Beritacenter.COM - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan tidak akan mengikuti sidang Majelis Umum PBB..
14 jam yang lalu

Polisi Temukan Ladang Ganja di Begkulu, 1.500 Batang Tanaman Ganja Diamankan

Beritacenter.COM - Jajaran anggota kepolisian berhasil mengungkap perkebunan ganja di Bengkulu. Dalam kasus itu,..
14 jam yang lalu

Pemuda dan Mahasiswa Papua Dukung Pemerintah Lanjutkan Otsus Papua

Beritacenter.COM - Para tokoh pemuda dan Mahasiswa Papua yang mengatasnamakan diri Aktivis Cinta Papua menyatakan..
15 jam yang lalu

Gubernur Jabar : OTG Akan Diisolasi di Hotel Bintang 3

Beritacenter.COM - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengubah sejumlah hotel di wilayahnya menjadi tempat isolasi..
15 jam yang lalu

Polres Depok Akan Segera Terapkan Tilang Elektronik di Jalan Margonda Pekan Depan

Beritacenter.COM - Polres Metro Depok akan segera menerapkan ETLE/electronic traffic law enforcement (Tilang..
16 jam yang lalu

Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan Saat Pilkada

Pemilihan kepala daerah langsung akan diadakan akhir tahun ini. Kali ini, coblosan diawasi dengan sangat ketat karena..
16 jam yang lalu

4 Hari Gelar Operasi Yustisi, Polisi Tindak 452.869 Pelanggar Protokol Kesehatan

Beritacenter.COM - Polri diketahui telah melaksanakan Operasi Yustisi dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)..
16 jam yang lalu

Cari Perhatian Karena Pacaran Tak Direstui, Motif Wanita Viral Gosok Bendera Pakai Sikat WC

Hasil penyidikan sementara motivasi tersangka melakukan perbuatan itu karena ingin mencari perhatian seluruh warga..
17 jam yang lalu

Ahok "BTP" Bikin Panas Dingin

BTP' bicara 'membongkar' Pertamina, heboh. Ucapannya dianggap tidak sepantasnya karena diucapkan bukan di intern tapi..
17 jam yang lalu

Ungkap Identitas Penabrak Briptu Andry, Kodam Jaya : Serka BP, Diduga Karena Mengantuk

Beritacenter.COM - Kodam Jaya turut membenarkan jika pelaku tabrak lari yang menewaskan Briptu Andry Budi Wibowo di..
18 jam yang lalu

Jokowi : Kebebasan Berpendapat Kerap Dibajak Pihak yang Mengklaim Dirinya Paling Benar

Ruang kebebasan itu justru sering dibajak untuk mengklaim dirinya paling benar dan yang lain dipersalahkan, lalu..
19 jam yang lalu

KKP Rampungkan Penyidikan Kasus 2 Kapal Pelaku Ilegal Fishing di Selat Malaka

Jakarta - Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Ditjen PSDKP-KKP berhasil menyelesaikan penyidikan terhadap..

+Indeks
Buat Artikel






 

About

  • Tentang Kami
  • Hubungi Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi