Perppu Pembubaran Ormas Anti Pancasila, Ormas Dilarang Lakukan ini

Beritacenter.COM - Pemerintah melalui Menteri Koordinantor Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, resmi mengumumkan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-undangan (Perppu) tentang ormas, pada Rabu 12 Juli 2017.

Adapun Perppu 2/2017 ini telah diteken oleh Presiden Joko Widodo pada Senin, 10 Juli 2017 dan telah dimuat di situs Sekretariat Negara. Perpu Nomer 2 Tahun 2017 ini juga menggantikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.

Perppu ini dibuat menyusul usaha pemerintahan Joko Widodo untuk membubarkan ormas HTI yang dinilai radikal dan antiPancasila. Dalam Perppu, pemerintah mengganti sejumlah pasal dalam UU Ormas. Salah satunya pasal 59 tentang larangan ormas.

Berikut hal-hal yang tidak boleh dilakukan ormas, sesuai dengan pasal 59 di Perppu 2/2017 :

(1) Ormas dilarang:

1. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
2. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/ badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau
3. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

(2) Ormas dilarang:

1. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan / atau
2. mengumpulkan dana untuk partai politik.

(3) Ormas dilarang:

1. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
2. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
3. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
4. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ormas dilarang:

1. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
2. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
3. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.