Sabtu, 19 September 2020 - 12:22 WIB

Dengan Adanya Perppu, Menkumham Memiliki Kewenangan Bubarkan Ormas Radikal

Dengan adanya Perppu ini, Menteri Hukum dan HAM tidak lagi perlu melewati dua prosedur yang sebelumnya telah diatur dalam UU Ormas Nomor 17 Tahun 2013, untuk pencabutan status badan hukum ormas.

Oleh : Sari Intan Putri | Rabu, 12 Juli 2017 | 18:51 WIB

Shares
Share Twitter Google+ Linkedin


Beritacenter.COM. Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, yang merupakan pengganti dari UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Di dalam Perppu tersebut, memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk membubarkan ormas anti Pancasila tanpa melalui jalur pengadilan.

Di dalam pasal 61 Perppu Ormas telah disebutkan bahwa, ada tiga sanksi administratif terhadap ormas anti-Pancasila yaitu peringatan tertulis, penghentian kegiatan dan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Dengan adanya Perppu ini, Menteri Hukum dan HAM tidak lagi perlu melewati dua prosedur yang sebelumnya telah diatur dalam UU Ormas Nomor 17 Tahun 2013, untuk pencabutan status badan hukum ormas.

UU Ormas juga mengatur peringatan tertulis sebanyak tiga kali, penghentian bantuan dan atau hibah, penghentian sementara kegiatan, dan atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Tetapi di dalam sanksi penghentian sementara kegiatan ormas, pemerintah dipastikan wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung (MA). Pertimbangan hukum ini juga wajib dilakukan saat pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar bila ormas tidak mematuhi penghentian kegiatan sementara.

Berbeda hal nya dengan UU, sanksi pencabutan status badan hukumharus melewati pengadilan. Pemerintah diwajibkan terlebih dahulu mengajukan permohonan pembubaran Ormas yang dimaksud ke pengadilan negeri oleh kejaksaan. Permohonana ke pengadilan ini tentu harus diminta secara tertulis oleh Menteri Hukum dan HAM.

Namun pada Perppu Ormas, tahapan pengadilan ditiadakan. Menkum HAM bisa langsung mencabut status badan hukum ormas setelah didahului peringatan tertulis satu kali dan penghentian kegiatan ormas.

Pada Pasal 80A Perppu Ormas disebutkan pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud daLam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar.

Berikut ketentuan Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017

Pasal 61

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:

a. Peringatan tertulis;

b. Penghentian kegiatan; dan/atau

c. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

(2) Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:

a. Pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau

b. Pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(4) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

5. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

(1) Peringatan tertulis sebagaimala dimaksud dalam Pasal 61 ayat (l) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.

(2) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.

3) Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Sedangkan Penjelasan Pasal 61 Ayat (3) yakni:

Yang dimaksud dengan "penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum' adalah sanksi yang bersifat langsung dan segera dapat dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pemerintah berwenang melakukan pencabutan.

Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum Ormas sudah sesuai dengan asas contrarius actus, sehingga pejabat yang berwenang menerbitkan surat keterangan/ surat keputusan juga berwenang untuk melakukan pencabutan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "instansi terkait" adalah kementerian/lembaga di bawah koordinasi menteri yang membidangi sinkronisasi dan koordinasi urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.






Shares
Facebook Twitter Google+ Linkedin



Komentar






22 menit yang lalu

Ketua KPU Positif Terpapar Virus Corona

Beritacenter.COM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman terpapar positif virus corona. Hal itu disampaikan..
1 jam yang lalu

Viral di Medsos, Seorang Pria Berkendara Sambil Bawa Parang

Beritacenter.COM - Seorang pengendara sepeda motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan bernama Daeng Ngalie (57)..
2 jam yang lalu

Jadi Klaster Tertinggi Penyebaran Covid-19, Ini Penjelasan Kemenkes

Beritacenter.COM - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi penyumbang kasus Covid-19 tertinggi di jajaran..
2 jam yang lalu

Kecanduan Film Dewasa, Dua Orang Remaja Nekat Cabuli Bocah di Bawah Umur

Beritacenter.COM - Dua orang remaja, NA dan JA warga kecamatan Padureso, Kebumen cabuli bocah yang masih berusia..
3 jam yang lalu

Kemenhub Terbitkan Permenhub Tentang Bersepeda, Apa Saja Aturannya

Beritacenter.COM Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub)..
4 jam yang lalu

Catat! Mulai 21 September Pengguna KRL Wajib Pakai Masker 3 Lapis-Medis

Beritacenter.COM - Baru-baru ini penggunaan masker jenis scuba dan buff dinilai belum efektif untuk mencegah..
10 jam yang lalu

Bertambah Lagi, Satu Perawat di Sulsel Meninggal Dunia Akibat Covid-19

Beritacenter.COM - Seorang perawat pasien Covid-19 bernama Khaerul Arham (28) meninggal dunia usai terkonfirmasi..
11 jam yang lalu

Indonesia Terima Bantuan 20 Juta Vaksin Covid-19 dari UEA, Luhut : Nanti Ditambah 10 Juta Lagi

Beritacenter.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan..
12 jam yang lalu

Presiden AS Tak Akan Hadir Dalam Sidang Majelis Umum PBB

Beritacenter.COM - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan tidak akan mengikuti sidang Majelis Umum PBB..
13 jam yang lalu

Polisi Temukan Ladang Ganja di Begkulu, 1.500 Batang Tanaman Ganja Diamankan

Beritacenter.COM - Jajaran anggota kepolisian berhasil mengungkap perkebunan ganja di Bengkulu. Dalam kasus itu,..
13 jam yang lalu

Pemuda dan Mahasiswa Papua Dukung Pemerintah Lanjutkan Otsus Papua

Beritacenter.COM - Para tokoh pemuda dan Mahasiswa Papua yang mengatasnamakan diri Aktivis Cinta Papua menyatakan..
14 jam yang lalu

Gubernur Jabar : OTG Akan Diisolasi di Hotel Bintang 3

Beritacenter.COM - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengubah sejumlah hotel di wilayahnya menjadi tempat isolasi..
14 jam yang lalu

Polres Depok Akan Segera Terapkan Tilang Elektronik di Jalan Margonda Pekan Depan

Beritacenter.COM - Polres Metro Depok akan segera menerapkan ETLE/electronic traffic law enforcement (Tilang..
15 jam yang lalu

Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan Saat Pilkada

Pemilihan kepala daerah langsung akan diadakan akhir tahun ini. Kali ini, coblosan diawasi dengan sangat ketat karena..
15 jam yang lalu

4 Hari Gelar Operasi Yustisi, Polisi Tindak 452.869 Pelanggar Protokol Kesehatan

Beritacenter.COM - Polri diketahui telah melaksanakan Operasi Yustisi dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)..
15 jam yang lalu

Cari Perhatian Karena Pacaran Tak Direstui, Motif Wanita Viral Gosok Bendera Pakai Sikat WC

Hasil penyidikan sementara motivasi tersangka melakukan perbuatan itu karena ingin mencari perhatian seluruh warga..
16 jam yang lalu

Ahok "BTP" Bikin Panas Dingin

BTP' bicara 'membongkar' Pertamina, heboh. Ucapannya dianggap tidak sepantasnya karena diucapkan bukan di intern tapi..
16 jam yang lalu

Ungkap Identitas Penabrak Briptu Andry, Kodam Jaya : Serka BP, Diduga Karena Mengantuk

Beritacenter.COM - Kodam Jaya turut membenarkan jika pelaku tabrak lari yang menewaskan Briptu Andry Budi Wibowo di..
17 jam yang lalu

Jokowi : Kebebasan Berpendapat Kerap Dibajak Pihak yang Mengklaim Dirinya Paling Benar

Ruang kebebasan itu justru sering dibajak untuk mengklaim dirinya paling benar dan yang lain dipersalahkan, lalu..
18 jam yang lalu

KKP Rampungkan Penyidikan Kasus 2 Kapal Pelaku Ilegal Fishing di Selat Malaka

Jakarta - Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Ditjen PSDKP-KKP berhasil menyelesaikan penyidikan terhadap..
18 jam yang lalu

KITA JOKOWI

Kita membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki hati melayani dan bersahaja bagi rakyatnya... Sosok pemimpin yang..
19 jam yang lalu

Demi Selamat Foto Jokowi, Penjaga Sekolah Pertaruhkan Nyawanya Terobos Bangun SD Yang Roboh

Beritacenter.COM - Kejadian robohnya SD Sugihmukti Cianjur, sontak menjadi sorotan semua pihak. Yang menjadi sorotan..

+Indeks
Buat Artikel






 

About

  • Tentang Kami
  • Hubungi Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi