Sabtu, 19 September 2020 - 13:15 WIB

PPP dan Partai Koalisi Pemerintah Dukung Penuh Perppu Ormas di DPR

Asrul juga menilai bahwa seharusnya pemerintah selaku pemberi izin berdirinya ormas punya hak penuh untuk mencabut ormas tersebut jika suatu saat ditemukan adanya syarat yang tidak dijalankan oleh ormas yang bersangkutan.

Oleh : Sari Intan Putri | Kamis, 13 Juli 2017 | 11:33 WIB

Shares
Share Twitter Google+ Linkedin


Beritacenter.COM. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan bahwa PPP mendukung langkah pemerintah yang telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ormas.

Menurut Arsul, penerbitan Perppu ini merupakan kewenangan presiden dan didasarkan atas tafsir yang subjektif terhadap situasi genting yang memaksa.

PPP dan partai koalisi pemerintah sudah sepakat untuk mendukung penuh pemerintah jika Perppu tersebut dibawa ke DPR.

"Kita semua punya kesadaran yang sama. Ketika sebuah gerakan apapun warnanya, itu kemudian artinya secara rasional bisa disimpulkan merupakan ancaman terhadap 4 konsensus di negara kita itu memang boleh ditiadakan," kata Arsul, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Asrul juga menilai jika mekanisme pembubaran yang diatur UU Ormas Nomor 17 Tahun 2013 itu aneh, maka dari itu pemerintah segera menerbitkan Perppu Ormas yang baru. Karena situasinya sudah seperti ini.

Asrul juga menilai bahwa seharusnya pemerintah selaku pemberi izin berdirinya ormas punya hak penuh untuk mencabut ormas tersebut jika suatu saat ditemukan adanya syarat yang tidak dijalankan oleh ormas yang bersangkutan.

Pada saat ormas yang merasa dirugikan tersebut merasa dirugikan karena izinnya dicabut, akan diberi kesempatan untuk menggugat pencabutan izin tersebut ke pengadilan.

"Menurut saya, pembentuk undang-undang saat ini, tak hanya DPR tapi juga pemerintah itu menerapkan logika terbalik, karena pencabutan izin harus ke pengadilan dulu," kata Arsul.

"Intinya jangan atas nama HAM dan kebebasan berekspresi, kita membiarkan gerakan yang mengganti NKRI. Mungkin sekarang masih bisa tenang, tapi lima sampai sepuluh tahun lagi siapa yang tahu," lanjut dia.

Wirantu selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan juga memberikan beberapa penjelasan menegnai penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 sebagai perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

Wiranto menegaskan bahwa setidaknya ada dua alasan yang menjadi kekurangan dalam UU Ormas, sehingga dianggap tidak lagi memadai dan patut untuk dibenahi dengan peraturan yang baru.

Wiranto kemudian menjelaskan. Yang pertama dari sisi administrasi. UU Ormas dinilai tidak memadai untuk mengatur terkait meluasnya ormas yang bertentangan, baik itu dari sisi norma hukum, sanksi dan prosedur hukum yang berlaku.

UU Ormas tidak mengatur mengenai pemberian izin dan pencabutan izin, yang seharusnya berasal dari lembaga atau institusi yang sama.

"Tetapi ada ajaran lain yang bisa menggantikan dan bertentangan dengan Pancasila, yang diarahkan untuk mengganti Pancasila kita, mengganti eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu tidak tercakup dalam undang-undang lama," kata Wiranto.

UU Ormas juga kurang memadai dalam memberikan definisi mengenai ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam UU Ormas, dituliskan bahwa yang bertentangan dengan Pancasila adalah ateisme, komunisme dan marxisme-leninisme.






Shares
Facebook Twitter Google+ Linkedin



Komentar






15 menit yang lalu

Ngeri!!! Penampakan Ratusan Susuk Dalam Tubuh, Kok Bisa ?

Beritacenter.COM - Ratusan susuk bersarang didalam tubuh manusia yang tertangkap oleh Xray. Foto ini viral di..
1 jam yang lalu

Ketua KPU Positif Terpapar Virus Corona

Beritacenter.COM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman terpapar positif virus corona. Hal itu disampaikan..
2 jam yang lalu

Viral di Medsos, Seorang Pria Berkendara Sambil Bawa Parang

Beritacenter.COM - Seorang pengendara sepeda motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan bernama Daeng Ngalie (57)..
3 jam yang lalu

Jadi Klaster Tertinggi Penyebaran Covid-19, Ini Penjelasan Kemenkes

Beritacenter.COM - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi penyumbang kasus Covid-19 tertinggi di jajaran..
3 jam yang lalu

Kecanduan Film Dewasa, Dua Orang Remaja Nekat Cabuli Bocah di Bawah Umur

Beritacenter.COM - Dua orang remaja, NA dan JA warga kecamatan Padureso, Kebumen cabuli bocah yang masih berusia..
4 jam yang lalu

Kemenhub Terbitkan Permenhub Tentang Bersepeda, Apa Saja Aturannya

Beritacenter.COM Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub)..
5 jam yang lalu

Catat! Mulai 21 September Pengguna KRL Wajib Pakai Masker 3 Lapis-Medis

Beritacenter.COM - Baru-baru ini penggunaan masker jenis scuba dan buff dinilai belum efektif untuk mencegah..
11 jam yang lalu

Bertambah Lagi, Satu Perawat di Sulsel Meninggal Dunia Akibat Covid-19

Beritacenter.COM - Seorang perawat pasien Covid-19 bernama Khaerul Arham (28) meninggal dunia usai terkonfirmasi..
12 jam yang lalu

Indonesia Terima Bantuan 20 Juta Vaksin Covid-19 dari UEA, Luhut : Nanti Ditambah 10 Juta Lagi

Beritacenter.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan..
13 jam yang lalu

Presiden AS Tak Akan Hadir Dalam Sidang Majelis Umum PBB

Beritacenter.COM - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan tidak akan mengikuti sidang Majelis Umum PBB..
13 jam yang lalu

Polisi Temukan Ladang Ganja di Begkulu, 1.500 Batang Tanaman Ganja Diamankan

Beritacenter.COM - Jajaran anggota kepolisian berhasil mengungkap perkebunan ganja di Bengkulu. Dalam kasus itu,..
14 jam yang lalu

Pemuda dan Mahasiswa Papua Dukung Pemerintah Lanjutkan Otsus Papua

Beritacenter.COM - Para tokoh pemuda dan Mahasiswa Papua yang mengatasnamakan diri Aktivis Cinta Papua menyatakan..
15 jam yang lalu

Gubernur Jabar : OTG Akan Diisolasi di Hotel Bintang 3

Beritacenter.COM - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengubah sejumlah hotel di wilayahnya menjadi tempat isolasi..
15 jam yang lalu

Polres Depok Akan Segera Terapkan Tilang Elektronik di Jalan Margonda Pekan Depan

Beritacenter.COM - Polres Metro Depok akan segera menerapkan ETLE/electronic traffic law enforcement (Tilang..
16 jam yang lalu

Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan Saat Pilkada

Pemilihan kepala daerah langsung akan diadakan akhir tahun ini. Kali ini, coblosan diawasi dengan sangat ketat karena..
16 jam yang lalu

4 Hari Gelar Operasi Yustisi, Polisi Tindak 452.869 Pelanggar Protokol Kesehatan

Beritacenter.COM - Polri diketahui telah melaksanakan Operasi Yustisi dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)..
16 jam yang lalu

Cari Perhatian Karena Pacaran Tak Direstui, Motif Wanita Viral Gosok Bendera Pakai Sikat WC

Hasil penyidikan sementara motivasi tersangka melakukan perbuatan itu karena ingin mencari perhatian seluruh warga..
17 jam yang lalu

Ahok "BTP" Bikin Panas Dingin

BTP' bicara 'membongkar' Pertamina, heboh. Ucapannya dianggap tidak sepantasnya karena diucapkan bukan di intern tapi..
17 jam yang lalu

Ungkap Identitas Penabrak Briptu Andry, Kodam Jaya : Serka BP, Diduga Karena Mengantuk

Beritacenter.COM - Kodam Jaya turut membenarkan jika pelaku tabrak lari yang menewaskan Briptu Andry Budi Wibowo di..
18 jam yang lalu

Jokowi : Kebebasan Berpendapat Kerap Dibajak Pihak yang Mengklaim Dirinya Paling Benar

Ruang kebebasan itu justru sering dibajak untuk mengklaim dirinya paling benar dan yang lain dipersalahkan, lalu..
18 jam yang lalu

KKP Rampungkan Penyidikan Kasus 2 Kapal Pelaku Ilegal Fishing di Selat Malaka

Jakarta - Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Ditjen PSDKP-KKP berhasil menyelesaikan penyidikan terhadap..
19 jam yang lalu

KITA JOKOWI

Kita membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki hati melayani dan bersahaja bagi rakyatnya... Sosok pemimpin yang..

+Indeks
Buat Artikel






 

About

  • Tentang Kami
  • Hubungi Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi