Wednesday, 24 Jul 2019
Temukan Kami di :
Politik

Hari Purwanto Harap Bawaslu Netral dan Periksa Sandiaga Uno

Aisyah Isyana - 17/08/2018 15:19

JAKARTA - Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menilai bahwa persoalan mahar politik yang diberikan Sandiaga Salahuddin Uno untuk menjadikannya sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) Prabowo Subianto harus segera dituntaskan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang merupakan lembaga berwenang.

"Sudah ada pengakuan Sandi Uno sendiri bahwa memang ada uang Rp1 triliun itu. Ini catatan awal bagi Bawaslu untuk segera memeriksa yang bersangkutan," kata Hari Purwanto dalam keterangannya, Jumat (17/8/2018).

Aktivis 98 ini juga menegaskan bahwa uang yang diduga digelontorkan oleh Sandiaga Uno sebesar Rp500 miliar untuk masing-masing partai yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) seperti yang diungkapkan oleh Wasekjen DPP Partai Demokrat Andi Arief itu, jelas bukan dana kampanye melainkan mahar politik.

Baca juga :

"Jika Sandi sebut itu dana kampanye, jelas di dalam aturannya sudah menyalahi dimana dana kampanye tidak bisa diberikan untuk membentuk komitmen, besarannya diatur, kemudian seluruhnya berada dalam rekening khusus yang dilaporkan," terang Hari.

"Kalau dana itu untuk komitmen dia menjadi Cawapresnya Prabowo, jelas ini murni pelanggaran dan Bawaslu tidak boleh tinggal diam dan masuk angin," tambahnya.

Lantas apa perbedaan dana kampanye dan mahar politik?

Berdasarkan pada UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, telah diatur bahwa dana kampanye memiliki batasan nominal dan aturan mainnya. Yakni terdapat di Pasal 327 yang berbunyi ;

(1) Dana kampanye yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam 326 tidak boleh lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Dana kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan dan badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam 326 tidak boleh lebih dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Aturan dana kampanye tersebut juga memiliki sanski pidana dan denda yang tercantum dalam Pasal 525 yang berbunyi;

(1) Setiap orang, kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana kampanye yang melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (1) dan Pasal 331 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Regulasi itu juga disampaikan oleh salah satu komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja. Dalam sebuah kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di D'Hotel, Setiabudi, Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu, ia mengatakan bahwa dana perseorangan untuk kampanye tidak boleh lebih dari Rp2,5 miliar. Sedangkan dana yang bersumber dari kelompok, perusahaan dan badan usaha non pemerintah sebesar Rp25 miliar. Hal ini sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Pasal 525 ayat (1) UU No 7/2017.

Terkait dengan sanksi jika adanya unsur pelanggaran dalam pemberian dana kampanye maka maka setiap orang, kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dapat terancam pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp500 juta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (1) dan Pasal 331 ayat (1).

“Juga kita ingatkan, pembatasan dana kempanye seperti ini, kalau sebesar ini (500 miliar) ini bisa tidak, itu kita kaji,” ujar Bagja, Selasa (14/8).




Berita Lainnya

Kala Ahok Merasa Karier Politiknya Telah Usai

23/07/2019 22:22 - Fani Fadillah
Kemukakan Pendapat


BOLA