Usai Pencoblosan, AHY: Siapa Pun yang Terpilih Harus Jadi Pemimpin Seluruh Rakyat

Beritacenter.COM - Komandan Satuan Tugas Bersama (Kagosma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhyono (AHY) menanggapi hasil quick count (hitung cepat) perhitungan sementara dari lembaga survei yang menghasilkan angka Jokowi-Ma’ruf unggul atas pasangan Prabowo-Sandiaga Uno.

AHY menilai siapa pun presidennya yang sudah terpilih nantinya bisa menjadi pemipin yang amanah bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kami menyerukan, pasca-pemungutan suara mari kembali rukun, hentikan pertikaian, permusuhan akibat pemilu,” kata AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Wisma Proklamasi No 41, Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2019).

Dalam kaitan ini AHY mengimbau kepada pendukung kedua pasangan capres-cawapres, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk, menunggu hasil resmi KPU.

Siapapun yang terpilih nanti, ia meminta untuk menjadi presiden-wapres bagi seluruh rakyat. “Ppemimpin dan wakil rakyat yang terpilih, nantinya kami harap benar-benar menjadi pemimpin dan wakil seluruh rakyat Indonesia. Karena prinsip PD adalah Indonesia untuk semua,” tegasnya.

Menurutnya, semua para pemimpin pun harus berdiri di atas semua golongan, di atas semua identitas, tanpa memandang dari manapun dia berasal. “Kita tidak ingin terjadi perpecahan di negeri ini, kita ingin kembali rukun, meningkatkan tali silaturahmi,” lanjutnya.

Sementara itu, sejauh ini kubu Prabowo-Sandiaga tidak mempercayai hasil quick count mayoritas lembaga survei yang mengunggulkan Jokowi. Demokrat berharap perihal ini tidak dijadikan alasan untuk tindakan kekerasan. Prabowo sendiri menyatakan memenangi Pilpres 62%.

AHY menyerukan kepada seluruh kader dan masyarakat Indonesia agar kita semua dapat menahan diri terhadap hal-hal yang tidak patut kita lakukan. Dia berharap tidak ada hoax yang dapat menyebabkan provokasi kedua kubu pendukung. AHY pun memberi seruan kepada kolega-koleganya sesama elite partai.

“Para elite dan pimpinan parpol harus jadi contoh yang baik. Kami juga punya hak dan kewajiban moral untuk mengingatkan agar kita terhindar dari polarisasi akibat perbedaan politik,” tegasnya.