Monday, 27 May 2019
Temukan Kami di :
News

Jaga Keutuhan NKRI, Tokoh Ulama, KPU, Hingga Timses 01 dan 02 Sepakat Tolak 'People Power'

Tidak ada people power, kita semua sepakat untuk menjaga kebersamaan dan kondusivitas demi menjaga keutuhan NKRI

Aisyah Isyana - 14/05/2019 19:57

Beritacenter.COM - Guna menjaga kondusivitas dan keutuhan NKRI, para ulama, tokoh masyarakat, MUI, KPU, Bawaslu hingga timses 01 dan 02, bersama Forkompimda Purworejo, sepakat menolak gerakan people power.

Maraknya gerakan people power yang disuarakan pasca Pemilu 2019, sangat meresahkan. Terlebih, para tokoh-tokoh daerah menganggap hal itu sebagai tindakan inkonstitusional. Acara merajut kebersamaan itu digelar di aula salah satu rumah makan di Jl Jogja, Purworejo, Selasa (14/5/2019) petang.

Baca juga :

"Tidak ada people power, kita semua sepakat untuk menjaga kebersamaan dan kondusivitas demi menjaga keutuhan NKRI," kata salah satu tokoh agama sekaligus timses 02, Rosyid di sela-sela acara, Selasa petang.

Kebersamaan antar mereka juga tampak saat perwakilan kedua timses baik dari 01 dan 02 disandingkan bak pengantin. Keduanya tampak dikalungkan bendera merah putih dengan iringan takbir yang menggema diacara tersebut.

Dari informasi yang dihimpun, gerakanan penolakan people power itu ternyata tak hanya terjadi di Purworejo, namun juga digalakkan dibeberapa daerah di Jateng. Salah satu daerah yang turut menolak people power adalah Kebumen.

Masyarakat di Kebumen diimbau untuk tidak terpengaruh mengikuti gerakan people power yang digaungkan oleh sekelompong orang yang berniat menggulingkan pemerintahan yang sah.

"People power adalah gerakan inkonstitusional dan merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun," kata Ketua FKUB Kebumen, Dawamudin.

Dawamudin mengatakan, persoalan ganti pemimpin sudah diatur melalui Pemilu. Dia menilai, tindakan people power hanya akan berdampak negatif. Terlebih, penyelenggaraan Pemilu di Kebumen sendiri sudah berjalan jujur, adil, transparan, serta demokrasi, hingga warga Kebumen tak perlu menggelar people power.

"Sudah banyak contohnya, negara hancur karena kegiatan people power. Mari kita jaga, dan kita ikuti proses Pemilu ini sampai rampung. Kita tunggu pengumuman resmi dari KPU tanggal 22 Mei 2019 nanti," tutupnya.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA