Wednesday, 19 Jun 2019
Temukan Kami di :
News

Peringatan Keras Muhammadiyah: 'Para Elit Jangan Peralat Rakyat Untuk Kepentingan Golongan'

Anas Baidowi - 20/05/2019 09:35

Beritacenter.COM - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengingatkan para elit politik agar berjiwa besar dan tidak memperalat rakyat untuk kepentingan pribadi, golongan atau kelompok.

Dia melihat, informasi aksi pada 22 Mei sangat masif disiarkan dengan jumlah massa besar, menurutnya, menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan adalah hak warga negara yang dijamin UUD.

Dia meinta apartur kemanan bekerja profesional menjaga kemanan masyarakat, bangsa, dan negara. Tidak bertindak represif dan pre-emptif ayat mengutamakan pendekatan persuasif dan menghindari cara-cara militeristik.

Selain itu, penyelenggara pemilu harus bekerja profesional sesuai dengan undang-undang.

"KPU dan Bawaslu harus tetap independen dan adil, tidak boleh tunduk oleh tekanan siapa pun," tegasnya.

Menurut Mu'ti, partai politik, calon legislatif, dan calon presiden-wakil presiden beserta para pendukungnya, agar dapat berjiwa besar dan legawa menerima hasil pemilu.

"Hasil pemilu merupakan kenyataan dan konsekuensi dari kehendak rakyat Indonesia," ujarnya.

Dia meminta para elit menjadi teladan dalam berbangsa dan bernegara. "Jangan malah memperalat rakyat untuk meraih kekuasaan, jabatan, serta kepentingan pribadi dan golongan," pintanya.

Menurut dia, semua pihak terutama para tokoh dan pemimpin bangsa duduk bersama dengan pikiran jernih dan hati bersih melaksanakan musyawarah menemukan solusi terbaik bagi bangsa dan negara.

"Harus ada jalan keluar terbaik yang bisa diterima semua pihak, bukan zero sum game," ungkapnya.

Mu'ti menekankan, warga Persyarikatan Muhammadiyah bisa menjadi warga negara yang santun, taat hukum, dan mengikuti khittah dan kepribadian Muhammadiyah.

Sesuai Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup (MKCH), Muhammadiyah mematuhi hukum yang berlaku di NKRI, warga Persyarikatan hendaknya tidak mengikuti hiruk pikuk aksi massa 22 Mei 2019.

"Warga Muhammadiyah hendaknya menerima apa pun hasil pemilu. Siapa pun yang terpilih sebagai presiden-wakil presiden dengan tetap berdasarkan tuntunan amar ma’ruf nahi munkar sesuai paham Muhammadiyah," jelasnya.

Di bagian lain, Ketua Tim Kampanye Daerah Joko Widodo-Ma'ruf Amin DIY, Bambang Praswanto menegaskan, menentang pengerahan massa menolak hasil pemilu apapun namanya.

"Undang-undang sudah mengatur, yang tidak sepakat dengan keputusan di KPU disilakan mengajukan gugatan ke MK," tegasnya.

Ketua DPD PDI Perjuangan DIY ini mengungkapkan, pihaknya juga sudah menyiapkan tim yang dikirim ke Jakarta jika Paslon 02 melakukan gugatan ke MK.

"Jika ada sengketa, kita kirimkan termasuk tim saksi. Kita siapkan paling tidak 2-3 orang dari tim advokasi dan saksi-saksi apabila diperlukan," jelasnya.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA