Tuesday, 23 Jul 2019
Temukan Kami di :
News

Tim 02 Tuding Ketidaknetralan Aparat, Kuasa Hukum Jokowi : Tidak Jelas, Asumtif dan Tendesius

Dewi Sari - 18/06/2019 13:22

Beritacenter.COM - Tim Prabowo - Sandiaga Uno menuding ketidaknetralan aparat dalam pilpres 2019 itu disampaikan dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Menanggapi hal itu Tim hukum Jokowi - Ma'ruf menilai tidak jelas, asumtif dan tendsius.

“Dalil Pemohon mengenai ketidaknetralan aparat bersifat asumtif dan tendensius karena tidak menguraikan secara jelas dan spesifik kejadian pelanggaran yang dilakukan aparat kepolisian.

” kata tim hukum Jokowi, I Wayan Sudirta, saat menjawab gugatan hasil Pilpres dalam sidang di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

Tim Jokowi menuturkan kubu Prabowo tidak bisa menguraikan secara jelas dan spesifik kapan waktu kejadian, dan siapa pelaku akibat yang ditimbulkan serta hubunganya dengan perolehan suara pasangan calon.

Menanggapi tidak netralitas Polri, Kapolri sebelumnya sudah menyampaikan dan memerintahkan kepada jajarannya untuk bersikap netral dan tidak memihak. Selain itu, Kapolri juga sudah mengeluarkan perintah tertulis agar aparat kepolisian menjaga netralitas.

Perintah dikeluarkan lewat Telegram Kapolri bernomor STR/126/III/OPS.1.1.1./2019 tertanggal 18 Maret 2019 yang memerintahkan agar anggota Polri menjaga netralitas dalam Pemilu 2019. Dan melalui surat Nomor ST/2660/X/RES.1.24/2018, Kapolri telah memerintahkan seluruh kapolda se-Indonesia bekerja secara profesional, menjaga netralitas, menghindari conflict of interest dalam Pemilu 2019, dan menghindari langkah-langkah yang menyudutkan Polri berpihak dalam politik.

“Dalil Pemohon yang menyatakan salah satu bukti ketidaknetralan Polri adalah adanya bukti pengakuan dari Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, AKP Sulman Aziz yang mengaku diperintahkan oleh Kapolres Garut untuk menggalang dukungan kepada Pihak Terkait adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena tuduhan Pemohon telah dibantah oleh AKP Sulman Aziz sendiri berdasarkan rekaman video pengakuannya dan telah juga terpublikasi melalui media massa,” papar tim hukum Jokowi.

Tuduhan yang diberikan kubu Prabowo dinilai tidak memberikan dampak bertambahnya perolehan suara bagi Jokowi - Ma'ruf sebagai pihak terkait di Kabupaten Garut.

“Justru sebaliknya, jumlah perolehan suara Pemohon jauh lebih besar daripada Pihak Terkait, yaitu sebanyak 1.064.444 (72,16%), sedangkan Pihak Terkait hanya meraih suara sebanyak 412.036 (27,84%). Dengan demikian, patutlah dalil Pemohon ini untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan secara hukum,” ujar tim hukum Jokowi




Berita Lainnya

IPW Sebut Polri Sah Daftar Jadi Ketua KPK

23/07/2019 18:47 - Indah Pratiwi
Kemukakan Pendapat


BOLA