Saksi 02 Sebut Banyak NIK Rekayasa di Bogor, KPU : Di Bogor 02 yang Menang

Beritacenter.COM - Idham Amiruddin yang merupakan saksi kedua dari kubu Prabowo-Sandiaga di persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 memberikan keterangan terkait dugaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) rekayasa, Daftar Pemilih Tetap (DPT) di bawah umur, kecamatan siluman dan pemilih ganda.

Lebih lanjut diketahui juga jika Idham mengaku mendapatkan data-data tersebut dari DPT yang diperolehnya dari DPP Partai Gerindra.

"Saya dapatkan dari DPP Partai Gerindra," kata Idham Amiruddin.

Selain itu Idham juga mengaku apabila sangat senang telah mendapatkan data DPT tersebut. Dia juga mengaku sering bertanya-tanya mengapa selama ini banyak orang yang bertikai mengenai Pilpres. Menurutnya, sumbernya yakni kesalahan data pemilih sejak awal.

Maka dari itu, Idham mengaku melakukan penelusuran dengan sistem teknologi informasi terhadap data DPT yang dia peroleh. Dia mengklaim temuannya terklasifikasi dalam empat hal di atas.

Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat sempat menanyai Idham soal posisinya di pemilihan presiden 2019. Meski mengaku mendapatkan data dari Gerindra, Idham mengklaim dirinya tidak terlibat dalam tim pemenangan Prabowo.

Salah satu keterangan yang disampaikan Idham ialah adanya 437.251 NIK rekayasa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang memiliki lebih dari 3 juta pemilih. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari lantas menanyai saksi kaitan antara dugaan NIK rekayasa dan potensi kemenangan pasangan calon di pilpres.

Namun hakim MK Arief Hidayat mengatakan Hasyim tak bisa menanyakan hal yang sifatnya pendapat. Pendapat, kata dia, adalah ranah ahli untuk memberikan keterangan.

Hasyim kemudian bertanya kembali apakah Idham mengetahui siapa pemenang pilpres di Kabupaten Bogor. "Apakah Saudara tahu di pilpres ini untuk Kabupaten Bogor siapa pemenangnya?" tanya Hasyim.

"Saya tidak tahu karena target saya adalah pemilihan jujur saja," kata Idham.

"Baik, kami kasih tahu di Kabupaten Bogor pemenangnya 02 tujuh puluh persen," kata Hasyim.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pihaknya memang ingin menguji dalil tim Prabowo - Sandiaga ihwal adanya kecurangan. Dia mengatakan yang harus digali ialah relevansi antara dugaan kecurangan dengan perolehan suara di pilpres.