Pengamat Sebut MK Sangat Sulit Kabulkan Gugatan Prabowo-Sandi

Beritacenter.COM - Jelang keputusan hasil sidang sengketa Pilpres 2019, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyebutkan permohonan yang diajukan oleh Tim Hukum Prabowo-Sandi sangat sulit dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Diskualifikasi (terhadap paslon) itu sebenarnya tempatnya bukan di MK tapi Bawaslu, karena terkait syarat administratif. Nanti dalil akan dijawab satu per satu dan dijelaskan pembuktiannya oleh mahkamah. Dalil diskualifikasi itu menurut saya akan ditolak oleh MK,” kata Bivitri ketika dihubungi di Jakarta, Senin (24/6/2019) malam.

Dalil sejumlah dalil yang mereka kemukakan selama persidangan dianggap lemah. Untuk dalil dugaan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Bivitri menjelaskan MK memang berwenang untuk menyelesaikan sengketa seperti yang sudah diatur pada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Dia menduga MK tetap akan mengaitkannya dengan hasil Pilpres 2019, karena pada dasarnya secara konstitusional MK memang memiliki wewenang untuk itu.

“Kalaupun ada kecurangan, harus TSM dan dikaitkan dengan hasil secara umum apakah itu akan membalikkan suara atau tidak. Jadi, kalau saya melihat pembuktiannya kemarin itu kurang kuat. Dua dalil yakni pembubaran KPU dan diskualifikasi itu sangat bermasalah. Kalau yang lain masih bisa diperdebatkan,” ujarnya.

Dia menilai, alat bukti dan saksi yang dihadirkan oleh Tim Hukum Prabowo-Sandi juga masih belum cukup kuat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Itu akan membuat MK sulit untuk mengabulkan permohonan tim hukum BPN Prabowo-Sandi.

“Mungkin BW (Bambang Widjojanto) mau mencoba peruntungannya, kan karena dulu dia menang di pilkada. Tapi beda levelnya. Terus struktur dan konstruksi hukumnya juga beda antara pilkada dan pemilu,” kata dia.