Selasa, 26 Mei 2020 - 12:05 WIB

KPK dan Asas Rex Non Potest Peccare

Oleh : Indah Pratiwi | Selasa, 10 September 2019 | 06:51 WIB

Shares
Share Twitter Google+ Linkedin


Beritacenter.COM - Beberapa hari terkahir ini kontoversi kembali mencuat sehubungan dengan usulan perubahan UU KPK oleh DPR yang telah dalam banyak kesempatan di tolak oleh KPK. Dari informasi yang ada, berdasarkan Surat dari dari Badan Legislasi DPR ke Pimpinan DPR, sebenarnya terdapat enam point usulan perubahan, tetapi ijinkan saya menyinggung dua usulan perubahan yang krusial yakni a) diperlukan ijin dari lima anggota dewan pengawas KPK (yang nantinya dibentuk) untuk melakukan penyadapan dan KPK berwenang mengelurkan SP3 jika penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam satu tahun. SP3 dapat dicabut jika terdapat bukti baru atau berdasarkan putusan praperadilan.

Terhadap usulan di atas, KPK dan sejumlah lembaga anti korupsi telah secara tegas dan terbuka menolak usulan perubahan UU KPK karena dianggap melucuti kewenangan KPK. Sebagaimana diketahui, KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Tetapi di sisi lain, KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3 (Pasal 12 ayat (1a); Pasal 40 UU No 30 Tahun 2002 Tengang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Apa yang dikuatirkan?

Sebuah penyadapan demi kepentingan tindakan pro justicia, di satu sisi penting untuk mengungkapkan sebuah kejahatan korupsi (bisa juga terorisme, obat terlarang, atau kejahatan yang mengancam keamanan negara), tetapi di sisi lain, jika tidak ada parameter yang jelas tentang penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan kewenangan penyadapan, penyadapan bisa disalahgunakan untuk kepentingan non-pro justiciar dan merupakan pelanggaran hukum serius atas harkat dan martabat pribadi seseorang yang dilindungi konstitusi.

Dalam perdebatan di tahun-tahun sebelumnya, KPK menolak jika diwajibkan meminta ijin ke Pengadilan ketika akan melakukan penyadapan. Sekarang menjadi nyata bahwa ijin penyadapan tidak lagi dimintakan ke pengadilan tetapi oleh DPR diarahkan ke dewan pengawas KPK. Dulu dikuatirkan, jika KPK harus meminta ijin kepada Pengadilan, tidak ada jaminan juga bahwa informasi ini tidak akan menyebar keluar dan diterima pihak yang tidak berkepentingan. Kekuatiran ini sangat beralasan ketika diperhadapkan pada fakta bahwa pengadilan kita masih belum bersih dari korupsi dan intervensi pihak atau kekuatan politik.

Tetapi ketika ijin penyadapan diwajibkan untuk diperoleh dari dewan pengawas KPK, lalu apa masalahnya? Tentunya, pertanyaan yang perlu dijawab adalah siapakah dewan pengawas tersebut? Apakah dewan pengawas diisi orang yang committed terhadap pemberantasan korupsi? Apakah dewan pengawas KPK akan membocorkan informasi penyadapan kepada pihak lainnya? Tetapi kekuatiran di arfas bersifat spekulatif dan hipotetis. Bisa saja dengan meminta ijin ke dewan pengawas KPK semakin professional dalam menjalan tugas penyadapannya karena ada harus mempertanggungjawabkannya kepada dewan pengawas.

Selanjutnya, apa yang perlu dikuatirkan dari usulan agar KPK memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SP3 sebagaimana dimiliki oleh Penyidik Polisi dan Jaksa? Sebenarnya dari sisi hukum acara pidana, mengeluakan SP3 adalah sesuatu yang normatif dan biasa saja. SP3 bisa dikeluarkan jika memang, salah satu alasannya, tidak ada bukti yang cukup untuk kasus tersebut (Pasal 109 ayat (2) KUHAP). Saya tidak melihat adanya kekuatiran mendasar dari diberikannya KPK kewenangan SP3 ini.

KPK dan asas Rex Non Potest Peccare

Justeru sebaliknya, saya kuatir jika KPK merasa tidak memerlukan ijin untuk penyadapan atau KPK tidak menginginkan adanya lembaga pengawas tersebut. Saya juga justru kuatir jika KPK merasa tidak perlu mengelurkan SP3 jika secara nyata kasus tertentu setelah melalui serangkaian penyidikan tetapi tidak ditemukan bukti yang cukup tetapi tetap dilanjutkan atau didiamkan saja tanpa SP3. Kalau konstruksi ini yang diinginkan, justru KPK dapat dituduh melanggar prinsip-prinsip penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, asas nullum delictum (asas legalitas), asas non-diskriminasi, dan asas equality before the law (persamaan di depan hukum) dan prinsip pembuktian itu sendiri.

Kalau ini keinginan KPK, saya justru makin kuatir jika dihubungan dengan apa yang terjadi dalam tradisi common law utamanya ketika raja-raja saat itu berkuasa secara mutlak. Raja dianggap makluk yang suci dan titisan Tuhan (the divine one). Akibatnya, hakim (pengadilan) harus menginterpretasi dan melaksanakan hukum untuk menjaga kesucian raja tersebut. Akibat lanjutannya adalah rex non potest peccare (the king can do no wrong) atau raja tidak dapat berbuat salah.

Mengatribusi KPK dengan kewenangan mutlak untuk tidak berwenang mengeluarkan SP3 sekalipun bukti tidak mencukupi adalah atribusi kewenangan yang tidak tepat. Artinya, KPK tetap bisa memproses seseorang secara hukum walau tanpa bukti yang cukup atau kalaupun seseroang telah terlanjur ditetapkan sebagai tersangka, tetapi kemudian tidak cukup bukti, lalu orang yang ditersangkakan tersebut dibiarkan menanggung status tersangkanya seumur hidup. Tentu cara pikir seperti ini bertentangan dengan prinsip negara hukum negara modern yang demokratis yang menjunjung tinggi penghargaan terhadap HAM, asas non-diskriminasi, persamaan di depan hukum, keadilan dan kepastian hukum. Tetapi di atas semua itu, KPK dianggap seperti raja yang tidak dapat berbuat salah, rex non potest peccare.

Sebenarnya, terlepas dari prinsip mendasar di atas, saat inipun dalam prakteknya, KPK sudah beberapa kali kalah dalam praperadilan. Bahkan yang terkahir KPK ‘kalah’ untuk pertama kali dalam tingkat kasasi ketika MA membebaskan Syafruding Tumenggung bulan Juni yang lalu. Apa arti semua ini? Bagi saya, ini membuktikan bahwa KPK bisa berbuat salah dalam menerapkan hukum, baik dalam level penyidikan maupun penuntutan. Artinya KPK bukan dewa atau Tuhan yang tidak dapat berbuat salah. Lalu apa relevansinya mempertahankan bahwa KPK tidak berwenang mengelurkan SP3? Adalah normatif jika KPK, dalam hal tidak terdapat cukup bukti, mengeluarkan SP3. Pemberian SP3 sekaligus juga untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi tersangka dan keluarganya.

Jadi, KPK yang kita inginkan adalah KPK yang tunduk pada hukum dalam menegakan hukum, termasuk diawasi dalam hal penyadapan oleh lembaga dewan pengawas KPK dan mengeluarkan SP3 jika sebuah kasus tidak cukup buktinya, bukan KPK ibarat rex non potest peccare. Semoga!

 

Penulis: YAFET Y. W. RISSY, SH, MSi, LLM, PhD (Pengajar FH UKSW Salatiga)

 





#Berita Center #Berita Kriminal Indonesia #Pansel Capim KPK


Shares
Facebook Twitter Google+ Linkedin



Komentar






56 menit yang lalu

Curi Hewan Ternak, Napi Asimilasi Diringkus Polisi

Beritacenter.COM - Satreskrim Polres Konawe menangkap dua napi asimilasi karena menucuri hewa ternak. Keduanya..
2 jam yang lalu

Pemerintah Tangani Covid-19 dengan Optimal

Corona memang belum benar-benar pergi dari Indonesia. Namun pemerintah sudah berusaha menanganinya dengan optimal...
2 jam yang lalu

Pemimpin Taiwan Akan Berikan Bantuan untuk Warga Hong Kong...

Diketahui juga jika Taiwan telah menjadi tempat perlindungan untuk sebagian besar para demonstran prodemokrasi yang..
3 jam yang lalu

Curi Motor Di Pasar, Seorang Kakek Dicokok Polisi

Beritacenter.COM - Pria berinisial SH (50) warga Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang harus berurusan dengan pihak..
3 jam yang lalu

Alhamdulillah, Selama 2 Hari Ini Tak Ditemukan Orang Positif Covid-19 di Bogor...

Diketahui juga jika tak adanya penambahan kasus positif di Kabupaten Bogor tersebut juga sempat terjadi pada Rabu..
3 jam yang lalu

Diduga Masalah Ekonomi, Supandi Tewas Minum Racun Serangga

Beritacenter.COM - Supandi (56) warga Desa Patihan Wetan, Kecamatan Babadan, kabupaten Ponorogo, ditemukan tewas..
4 jam yang lalu

KKP Ajak Prajurit TNI Lebaran Ikan Untuk Tingkatkan Imun

Beritacenter.COM - Prajurit TNI Korem 052, Tengerang, Banten dapat bantuan ikan kembung sebanyak 1.500 kg dari..
4 jam yang lalu

Siap Lawan Bayern, Pelatih Dortmund: Jadon Sancho Siap Turun

Beritacenter.COM - Pelatih Borussia Dortmud, Lucien Favre menegaskan bahwa satu pemain andalannya, yakni Jadon Sancho..
5 jam yang lalu

Mau Balik Ke Jakarta Naik Pesawat? Wajib Bawa Hasil Swab PCR

Beritacenter.COM - Akibat pandemi virus Corona atau Covid-19, seluruh warga yang terlanjur keluar DKI Jakarta akan..
6 jam yang lalu

Pemudik Tak Berijin Jangan Harap Bisa Balik ke Jakarta!

Beritacenter.COM - Polri dan Pemrpov DKI Jakarta akan menghadang para pemudik yang tidak dilengkapi dengan surat..
15 jam yang lalu

Bejat!! Seorang Pria di Lampung Timur Gorok Ibu Kandungnya Hingga Tewas

Beritacenter.COM - Polisi berhasil menangkap seorang pemuda yang diduga telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Pemuda..
16 jam yang lalu

Mobil Terbakar di Tol Cipali, Polisi : Awalnya Pecah Ban

Beritacenter.COM - Mobil Toyota Rush terbakar saat melintas di Tol Cipali KM 160 arah Palimanan, Kabupaten..
17 jam yang lalu

Polisi Akan Sekat Arus Lalin untuk Cegah Pemudik Balik ke Jakarta

Beritacenter.COM - Jajaran anggota kepolisian melakukan penyekatan di sejumlah lokasi untuk mencegah pemudik yang..
18 jam yang lalu

Cerita 'M Nuh' Pemenang Lelang Motor Jokowi, Sempat 5-6 Kali Telepon Hingga Habis Pulsa

Beritacenter.COM - Pemenang lelang motor listrik Jokowi diacara 'Berbagi Kasih Bersama Bimbo', yakni M Nuh, merupakan..
18 jam yang lalu

Para Pemudik yang Balik ke Jakarta Bakal Disekat di 11 Perbatasan, Berikut Sebarannya

Beritacenter.COM - Ditlantas Polda Metro Jaya bersama Pemprov DKI Jakarta akan melakukan penyekatan terhadap warga..
19 jam yang lalu

Kecelakaan Maut Libatkan Bajaj dan TransJakarta di Pademangan, 1 Orang Meninggal

Beritacenter.COM - Kecelakaan antar bus TransJakarta dan bajaj terjadi di kawasan Pademangan, Jakarta Utara...
20 jam yang lalu

Memasuki Lebaran, 17 Pasien Positif Corona Dinyatakan Sembuh di Probolinggo

Beritacenter.COM - Pasien positif Corona (Covid-19) yang dinyatakan sembuh di Probolinggo, bertambah sebanyak 17..
21 jam yang lalu

Vaksin China Dikabarkan Menunjukan Hasil Positif

Beritacenter.COM - Sebuah Vaksin yang dikembangkan China dikabarkan menjanjikan untuk mencegah orang-orang tidak..
22 jam yang lalu

Polisi Tangkap Sultan Penjual Petasan

Beritaenter.COM - Seorang penjual petasan bernama Asisyanto alias P. Sultan (38) dibekuk oleh Satreskrim Polres..
23 jam yang lalu

Arsenal Ikut Ramaikan Perburuan Coutinho

Beritacenter.COM - Klub raksasa Liga Inggris, Arsenal mulai tertarik untuk mendatangkan Philippe Coutinho dari..
1 hari yang lalu

6 Manfaat Konsumsi Rebusan Daun Jambu Biji

Beritacenter.COM - Ditengah pandemi virus corona tubuh kita memerlukan sistem imun agar tidak bisa masuk virus..
1 hari yang lalu

Mantap !! Bareskrim Polri Berhasil Ungkap Bandar Narkoba Internasional, 821 kg Sabu Diamnkan

Beritacenter.COM - Bareskrim Mabes Polri berhasil mengungkap bandar narkoba jaringan internasional di Kota Serang,..

+Indeks
Buat Artikel






 

About

  • Tentang Kami
  • Hubungi Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi