Minggu, 17 Nopember 2019 - 15:35 WIB

KPK dan Asas Rex Non Potest Peccare

Oleh : Indah Pratiwi | Selasa, 10 September 2019 | 06:51 WIB

Shares
Share Twitter Google+ Linkedin


Beritacenter.COM - Beberapa hari terkahir ini kontoversi kembali mencuat sehubungan dengan usulan perubahan UU KPK oleh DPR yang telah dalam banyak kesempatan di tolak oleh KPK. Dari informasi yang ada, berdasarkan Surat dari dari Badan Legislasi DPR ke Pimpinan DPR, sebenarnya terdapat enam point usulan perubahan, tetapi ijinkan saya menyinggung dua usulan perubahan yang krusial yakni a) diperlukan ijin dari lima anggota dewan pengawas KPK (yang nantinya dibentuk) untuk melakukan penyadapan dan KPK berwenang mengelurkan SP3 jika penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam satu tahun. SP3 dapat dicabut jika terdapat bukti baru atau berdasarkan putusan praperadilan.

Terhadap usulan di atas, KPK dan sejumlah lembaga anti korupsi telah secara tegas dan terbuka menolak usulan perubahan UU KPK karena dianggap melucuti kewenangan KPK. Sebagaimana diketahui, KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Tetapi di sisi lain, KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3 (Pasal 12 ayat (1a); Pasal 40 UU No 30 Tahun 2002 Tengang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Apa yang dikuatirkan?

Sebuah penyadapan demi kepentingan tindakan pro justicia, di satu sisi penting untuk mengungkapkan sebuah kejahatan korupsi (bisa juga terorisme, obat terlarang, atau kejahatan yang mengancam keamanan negara), tetapi di sisi lain, jika tidak ada parameter yang jelas tentang penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan kewenangan penyadapan, penyadapan bisa disalahgunakan untuk kepentingan non-pro justiciar dan merupakan pelanggaran hukum serius atas harkat dan martabat pribadi seseorang yang dilindungi konstitusi.

Dalam perdebatan di tahun-tahun sebelumnya, KPK menolak jika diwajibkan meminta ijin ke Pengadilan ketika akan melakukan penyadapan. Sekarang menjadi nyata bahwa ijin penyadapan tidak lagi dimintakan ke pengadilan tetapi oleh DPR diarahkan ke dewan pengawas KPK. Dulu dikuatirkan, jika KPK harus meminta ijin kepada Pengadilan, tidak ada jaminan juga bahwa informasi ini tidak akan menyebar keluar dan diterima pihak yang tidak berkepentingan. Kekuatiran ini sangat beralasan ketika diperhadapkan pada fakta bahwa pengadilan kita masih belum bersih dari korupsi dan intervensi pihak atau kekuatan politik.

Tetapi ketika ijin penyadapan diwajibkan untuk diperoleh dari dewan pengawas KPK, lalu apa masalahnya? Tentunya, pertanyaan yang perlu dijawab adalah siapakah dewan pengawas tersebut? Apakah dewan pengawas diisi orang yang committed terhadap pemberantasan korupsi? Apakah dewan pengawas KPK akan membocorkan informasi penyadapan kepada pihak lainnya? Tetapi kekuatiran di arfas bersifat spekulatif dan hipotetis. Bisa saja dengan meminta ijin ke dewan pengawas KPK semakin professional dalam menjalan tugas penyadapannya karena ada harus mempertanggungjawabkannya kepada dewan pengawas.

Selanjutnya, apa yang perlu dikuatirkan dari usulan agar KPK memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SP3 sebagaimana dimiliki oleh Penyidik Polisi dan Jaksa? Sebenarnya dari sisi hukum acara pidana, mengeluakan SP3 adalah sesuatu yang normatif dan biasa saja. SP3 bisa dikeluarkan jika memang, salah satu alasannya, tidak ada bukti yang cukup untuk kasus tersebut (Pasal 109 ayat (2) KUHAP). Saya tidak melihat adanya kekuatiran mendasar dari diberikannya KPK kewenangan SP3 ini.

KPK dan asas Rex Non Potest Peccare

Justeru sebaliknya, saya kuatir jika KPK merasa tidak memerlukan ijin untuk penyadapan atau KPK tidak menginginkan adanya lembaga pengawas tersebut. Saya juga justru kuatir jika KPK merasa tidak perlu mengelurkan SP3 jika secara nyata kasus tertentu setelah melalui serangkaian penyidikan tetapi tidak ditemukan bukti yang cukup tetapi tetap dilanjutkan atau didiamkan saja tanpa SP3. Kalau konstruksi ini yang diinginkan, justru KPK dapat dituduh melanggar prinsip-prinsip penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, asas nullum delictum (asas legalitas), asas non-diskriminasi, dan asas equality before the law (persamaan di depan hukum) dan prinsip pembuktian itu sendiri.

Kalau ini keinginan KPK, saya justru makin kuatir jika dihubungan dengan apa yang terjadi dalam tradisi common law utamanya ketika raja-raja saat itu berkuasa secara mutlak. Raja dianggap makluk yang suci dan titisan Tuhan (the divine one). Akibatnya, hakim (pengadilan) harus menginterpretasi dan melaksanakan hukum untuk menjaga kesucian raja tersebut. Akibat lanjutannya adalah rex non potest peccare (the king can do no wrong) atau raja tidak dapat berbuat salah.

Mengatribusi KPK dengan kewenangan mutlak untuk tidak berwenang mengeluarkan SP3 sekalipun bukti tidak mencukupi adalah atribusi kewenangan yang tidak tepat. Artinya, KPK tetap bisa memproses seseorang secara hukum walau tanpa bukti yang cukup atau kalaupun seseroang telah terlanjur ditetapkan sebagai tersangka, tetapi kemudian tidak cukup bukti, lalu orang yang ditersangkakan tersebut dibiarkan menanggung status tersangkanya seumur hidup. Tentu cara pikir seperti ini bertentangan dengan prinsip negara hukum negara modern yang demokratis yang menjunjung tinggi penghargaan terhadap HAM, asas non-diskriminasi, persamaan di depan hukum, keadilan dan kepastian hukum. Tetapi di atas semua itu, KPK dianggap seperti raja yang tidak dapat berbuat salah, rex non potest peccare.

Sebenarnya, terlepas dari prinsip mendasar di atas, saat inipun dalam prakteknya, KPK sudah beberapa kali kalah dalam praperadilan. Bahkan yang terkahir KPK ‘kalah’ untuk pertama kali dalam tingkat kasasi ketika MA membebaskan Syafruding Tumenggung bulan Juni yang lalu. Apa arti semua ini? Bagi saya, ini membuktikan bahwa KPK bisa berbuat salah dalam menerapkan hukum, baik dalam level penyidikan maupun penuntutan. Artinya KPK bukan dewa atau Tuhan yang tidak dapat berbuat salah. Lalu apa relevansinya mempertahankan bahwa KPK tidak berwenang mengelurkan SP3? Adalah normatif jika KPK, dalam hal tidak terdapat cukup bukti, mengeluarkan SP3. Pemberian SP3 sekaligus juga untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi tersangka dan keluarganya.

Jadi, KPK yang kita inginkan adalah KPK yang tunduk pada hukum dalam menegakan hukum, termasuk diawasi dalam hal penyadapan oleh lembaga dewan pengawas KPK dan mengeluarkan SP3 jika sebuah kasus tidak cukup buktinya, bukan KPK ibarat rex non potest peccare. Semoga!

 

Penulis: YAFET Y. W. RISSY, SH, MSi, LLM, PhD (Pengajar FH UKSW Salatiga)

 





#Berita Kriminal Indonesia #Berita Center #Pansel Capim KPK


Shares
Facebook Twitter Google+ Linkedin



Komentar






55 menit yang lalu

Lewat IG, Jokowi Posting Komik #JokoMic.. 'Berani Mencoba, Berani Berubah'

Beritacenter.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal keberanian dalam berubah untuk menjadi lebih baik...
2 jam yang lalu

Duh, Teror Cabul Pelemparan Sperma Resahkan Wanita di Tasikmalaya

Beritacenter.COM - Belakangan ini, warga Kota Tasikmalaya diresahkan dengan adanya teror pelemparan sperma yang..
3 jam yang lalu

OTK Bakar 9 Perahu Nelayan di Lampung

BeritaCenter.COM - Sembilan perahu nelayan di Lampung dibakar oleh orang tidak dikenal (OTK). Kejadian itu diketahui..
5 jam yang lalu

Wapres RI Ajak Masyarakat Bangun Narasi Kerukunan dan Sudahi Konflik

BeritaCenter.COM - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak lagi..
6 jam yang lalu

Dua Pekerja Tewas, Proyek Rel Double Track Bogor-Sukabumi Dihentikan Sementara

BeritaCenter.COM - Sebuah tebing di atas proyek rel ganda atau double track Bogor-Sukabumi longsor dan menewaskan dua..
7 jam yang lalu

Gempa 5,1 Magnitudo Guncang Aceh

BeritaCenter.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis gempa di Aceh. Gempa yang berkekuatan..
19 jam yang lalu

BTP Berselancar di Titian Buih

Trending topik yang terjadi dalam 3 hari terakhir ini adalah masuknya BTP dalam jajaran pimpinan BUMN. Sebetulnya..
21 jam yang lalu

Reuni 212 Bernuansa Politis Patut Ditolak

Reuni  212  akan segera di gelar pada 2 Desember. Aksi ini ditengarai hanya akal-akalan untuk memulangkan..
23 jam yang lalu

Benarkah Habib Rizieq Dicekal?

Berita dugaan pencekalan Habib Rizieq Shihab (HRS) menjadi isu yang mengemuka beberapa hari belakangan ini. Dalam..
1 hari yang lalu

Tidak Disangka Rokok Elektrik Bisa Bikin Serangan Jantung Mendadak

Beritacenter.COM - Bahaya rokok elektrik dilakukan oleh banyak penelitian untuk membandingkan lebih berbahaya mana..
1 hari yang lalu

Suami Stres Berat Coba Bunuh Diri Usai Istri Belanja Ratusan Juta

Beritacenter.COM - Seorang suami di Sichuan,China mengalami stres berat dan mencoba bunuh diri setelah mengetahui..
1 hari yang lalu

Polisi Ringkus Pelaku Penyiram Air Keras ke Siswi SMP

Beritacenter.COM - Penyidik Polda Metro Jaya meringkus pelaku yang melakukan penyiraman air keras terhadap pelajar..
1 hari yang lalu

Presiden Jokowi Perintahkan BPJS Kesehatan Kejar Penunggak Iuran

Beritacenter.COM - BPJS Kesehatan menyatakan akan menagih tunggakan iuran kepada peserta mandiri lantaran keuangannya..
1 hari yang lalu

UMK Bekasi Tahun 2020 Lebih Besar dari UMP Jakarta

Beritacenter.COM - Upah minimum kabupaten(UMK) Bekasi, Jawa Barat mendapat sorotan lantaran mengalahi upah minimum..
1 hari yang lalu

Polisi Ringkus Pelaku Pencurian Accu Lampu Tenaga Surya Jalan di Kota Kupang

Beritacenter.COM - Petugas kepolisian Polres Kupang Kota mengamankan dua roang pelaku pencurian accu lampu penerangan..
1 hari yang lalu

5 Kebiasaan Buruk di Pagi Hari Buatmu Bertambah Gemuk

Beritacenter.COM - Jika Anda mencoba menurunkan berat badan, Anda tahu betapa pentingnya untuk mengikuti aturan dasar..
1 hari yang lalu

Gempa 5,0 Magnitudo Guncang Jailolo

Beritacenter.COM - Gempa bumi berkekuatan 5,0 Magnitudo mengguncang wilayah Jailolo, Maluku Utara, pada Sabtu..
1 hari yang lalu

Juventus Tertarik Boyong Kiper AC Milan

Beritacenter.COM - Klub raksasa Serie A Juventus tertarik untuk memboyong kiper AC Milan, Gianluigi Donnarumma...
1 hari yang lalu

Rupanya Taruh HP di Kantong Celana Bisa Hadapi Risiko Yang Fatal

Beritacenter.COM - Jangan masukan smartphonee atau HP ke dalam kantong celana karena itu sangat berbahaya untuk..
1 hari yang lalu

Waspada, Penyebaran Paham Radikal Bergeser ke Medsos

Beritacenter.COM - Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Gatot Eddy Pramono menyebutkan, perkembangan..
1 hari yang lalu

Ada 9 Orang Terlibat Bom Bunuh Diri di Medan Akan Jadi Tersangka

Beritacenter.COM - Ada 14 orang menyusul insiden bom bunuh diri di Markas Kepolisian Resor Kota Besar Medan. Sembilan..
1 hari yang lalu

Permen Kadaluarsa Sebabkan Belasan Pelajar SD Keracunan

Beritacenter.COM - Ada 13 siswa SD Fathia di Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi mengalami keracunan akibat jajanan..

+Indeks
Buat Artikel






 

About

  • Tentang Kami
  • Hubungi Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi