Rabu, 18 September 2019 - 09:07 WIB

KPK dan Asas Rex Non Potest Peccare

Oleh : Indah Pratiwi | Selasa, 10 September 2019 | 06:51 WIB

Shares
Share Twitter Google+ Linkedin


Beritacenter.COM - Beberapa hari terkahir ini kontoversi kembali mencuat sehubungan dengan usulan perubahan UU KPK oleh DPR yang telah dalam banyak kesempatan di tolak oleh KPK. Dari informasi yang ada, berdasarkan Surat dari dari Badan Legislasi DPR ke Pimpinan DPR, sebenarnya terdapat enam point usulan perubahan, tetapi ijinkan saya menyinggung dua usulan perubahan yang krusial yakni a) diperlukan ijin dari lima anggota dewan pengawas KPK (yang nantinya dibentuk) untuk melakukan penyadapan dan KPK berwenang mengelurkan SP3 jika penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam satu tahun. SP3 dapat dicabut jika terdapat bukti baru atau berdasarkan putusan praperadilan.

Terhadap usulan di atas, KPK dan sejumlah lembaga anti korupsi telah secara tegas dan terbuka menolak usulan perubahan UU KPK karena dianggap melucuti kewenangan KPK. Sebagaimana diketahui, KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Tetapi di sisi lain, KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3 (Pasal 12 ayat (1a); Pasal 40 UU No 30 Tahun 2002 Tengang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Apa yang dikuatirkan?

Sebuah penyadapan demi kepentingan tindakan pro justicia, di satu sisi penting untuk mengungkapkan sebuah kejahatan korupsi (bisa juga terorisme, obat terlarang, atau kejahatan yang mengancam keamanan negara), tetapi di sisi lain, jika tidak ada parameter yang jelas tentang penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan kewenangan penyadapan, penyadapan bisa disalahgunakan untuk kepentingan non-pro justiciar dan merupakan pelanggaran hukum serius atas harkat dan martabat pribadi seseorang yang dilindungi konstitusi.

Dalam perdebatan di tahun-tahun sebelumnya, KPK menolak jika diwajibkan meminta ijin ke Pengadilan ketika akan melakukan penyadapan. Sekarang menjadi nyata bahwa ijin penyadapan tidak lagi dimintakan ke pengadilan tetapi oleh DPR diarahkan ke dewan pengawas KPK. Dulu dikuatirkan, jika KPK harus meminta ijin kepada Pengadilan, tidak ada jaminan juga bahwa informasi ini tidak akan menyebar keluar dan diterima pihak yang tidak berkepentingan. Kekuatiran ini sangat beralasan ketika diperhadapkan pada fakta bahwa pengadilan kita masih belum bersih dari korupsi dan intervensi pihak atau kekuatan politik.

Tetapi ketika ijin penyadapan diwajibkan untuk diperoleh dari dewan pengawas KPK, lalu apa masalahnya? Tentunya, pertanyaan yang perlu dijawab adalah siapakah dewan pengawas tersebut? Apakah dewan pengawas diisi orang yang committed terhadap pemberantasan korupsi? Apakah dewan pengawas KPK akan membocorkan informasi penyadapan kepada pihak lainnya? Tetapi kekuatiran di arfas bersifat spekulatif dan hipotetis. Bisa saja dengan meminta ijin ke dewan pengawas KPK semakin professional dalam menjalan tugas penyadapannya karena ada harus mempertanggungjawabkannya kepada dewan pengawas.

Selanjutnya, apa yang perlu dikuatirkan dari usulan agar KPK memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SP3 sebagaimana dimiliki oleh Penyidik Polisi dan Jaksa? Sebenarnya dari sisi hukum acara pidana, mengeluakan SP3 adalah sesuatu yang normatif dan biasa saja. SP3 bisa dikeluarkan jika memang, salah satu alasannya, tidak ada bukti yang cukup untuk kasus tersebut (Pasal 109 ayat (2) KUHAP). Saya tidak melihat adanya kekuatiran mendasar dari diberikannya KPK kewenangan SP3 ini.

KPK dan asas Rex Non Potest Peccare

Justeru sebaliknya, saya kuatir jika KPK merasa tidak memerlukan ijin untuk penyadapan atau KPK tidak menginginkan adanya lembaga pengawas tersebut. Saya juga justru kuatir jika KPK merasa tidak perlu mengelurkan SP3 jika secara nyata kasus tertentu setelah melalui serangkaian penyidikan tetapi tidak ditemukan bukti yang cukup tetapi tetap dilanjutkan atau didiamkan saja tanpa SP3. Kalau konstruksi ini yang diinginkan, justru KPK dapat dituduh melanggar prinsip-prinsip penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, asas nullum delictum (asas legalitas), asas non-diskriminasi, dan asas equality before the law (persamaan di depan hukum) dan prinsip pembuktian itu sendiri.

Kalau ini keinginan KPK, saya justru makin kuatir jika dihubungan dengan apa yang terjadi dalam tradisi common law utamanya ketika raja-raja saat itu berkuasa secara mutlak. Raja dianggap makluk yang suci dan titisan Tuhan (the divine one). Akibatnya, hakim (pengadilan) harus menginterpretasi dan melaksanakan hukum untuk menjaga kesucian raja tersebut. Akibat lanjutannya adalah rex non potest peccare (the king can do no wrong) atau raja tidak dapat berbuat salah.

Mengatribusi KPK dengan kewenangan mutlak untuk tidak berwenang mengeluarkan SP3 sekalipun bukti tidak mencukupi adalah atribusi kewenangan yang tidak tepat. Artinya, KPK tetap bisa memproses seseorang secara hukum walau tanpa bukti yang cukup atau kalaupun seseroang telah terlanjur ditetapkan sebagai tersangka, tetapi kemudian tidak cukup bukti, lalu orang yang ditersangkakan tersebut dibiarkan menanggung status tersangkanya seumur hidup. Tentu cara pikir seperti ini bertentangan dengan prinsip negara hukum negara modern yang demokratis yang menjunjung tinggi penghargaan terhadap HAM, asas non-diskriminasi, persamaan di depan hukum, keadilan dan kepastian hukum. Tetapi di atas semua itu, KPK dianggap seperti raja yang tidak dapat berbuat salah, rex non potest peccare.

Sebenarnya, terlepas dari prinsip mendasar di atas, saat inipun dalam prakteknya, KPK sudah beberapa kali kalah dalam praperadilan. Bahkan yang terkahir KPK ‘kalah’ untuk pertama kali dalam tingkat kasasi ketika MA membebaskan Syafruding Tumenggung bulan Juni yang lalu. Apa arti semua ini? Bagi saya, ini membuktikan bahwa KPK bisa berbuat salah dalam menerapkan hukum, baik dalam level penyidikan maupun penuntutan. Artinya KPK bukan dewa atau Tuhan yang tidak dapat berbuat salah. Lalu apa relevansinya mempertahankan bahwa KPK tidak berwenang mengelurkan SP3? Adalah normatif jika KPK, dalam hal tidak terdapat cukup bukti, mengeluarkan SP3. Pemberian SP3 sekaligus juga untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi tersangka dan keluarganya.

Jadi, KPK yang kita inginkan adalah KPK yang tunduk pada hukum dalam menegakan hukum, termasuk diawasi dalam hal penyadapan oleh lembaga dewan pengawas KPK dan mengeluarkan SP3 jika sebuah kasus tidak cukup buktinya, bukan KPK ibarat rex non potest peccare. Semoga!

 

Penulis: YAFET Y. W. RISSY, SH, MSi, LLM, PhD (Pengajar FH UKSW Salatiga)

 





#Berita Center #Berita Kriminal Indonesia #Pansel Capim KPK


Shares
Facebook Twitter Google+ Linkedin



Komentar






1 jam yang lalu

Komentar Ayu Ting Ting Tentang Kebakaran Hutan

BeritaCenter.COM - Kabut asap akibat Karhutla di beberapa daerah seperti Kalimantan dan Sumatra membuat beberapa..
1 jam yang lalu

Iran Tolak Bertemu Empat Mata dengan Donald Trump

Khamenei mengatakan para pemimpin ulama Iran sepakat bahwa semua pejabat di Iran dengan suara bulat mempercayainya.
1 jam yang lalu

Poin-poin Penting Revisi UU KPK

Mendasar pada rapat kerja antara Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah, Senin (16/9/2019) kemarin, ada tujuh..
2 jam yang lalu

Setelah Diaudit oleh BPK, PLN Boros Ratusan Miliar Rupiah

BPK mencatat jumlah pemborosan di PLN sebesar Rp 275,19 miliar. Secara lebih rinci temuan ini terjadi pada specific..
3 jam yang lalu

Ingin Terhindar Sakit ? Konsumsilah 5 Makanan Sehat ini

Beritacenter.COM - Semua orang ingin mempunyai badan yang sehat dan terhindar dari penyakit. Salah satu cara yang..
4 jam yang lalu

Persebaya Resmi Datangkan Diego Campos

Beritacenter.COM - Persebaya Surabaya resmi mendatangkan Diogo Campos dari Kalteng Putra, Selasa sore (17/9/2019)...
5 jam yang lalu

Dua Buruh Tewas Tertimpa Longsor Pasir di Karangasam

Beritacenter.COM - Dua orang buruh galian material tewas seketika terimpa reruntuhan longsing di tebing yang berada..
6 jam yang lalu

Bejat !! Tukang Susu di Bekasi Cabuli Bocah SD

Beritacenter.COM - Jajaran Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota mengamankan seorang penjual susu karena berbuat..
8 jam yang lalu

Sulawesi Utara Diguncang Gempa 4,4 Magnitudo

Beritacenter.COM - Wilayah Kota Gorontalo, Sulawesi Utara diguncang gempa berkekuatan 4,4 magnitudo pada Selasa..
9 jam yang lalu

Satpol PP Kota Depok Gelar Razia Miras, Amankan 750 Botol

Beritacenter.COM - Petugas Satpol PP Kota Depok menggelar razia minuman keras (miras) dari berbagai jenis di wilayah..
10 jam yang lalu

Tempo, Topik Utama dan Kepentingan Bisnis

Beberapa waktu ini tempo membuat blunder. Ada banyak reaksi yg terjadi di dunia maya. Sebenarnya cara2 berani yg..
10 jam yang lalu

Makan Ikan Tongkol, Puluhan Siswi Keracunan Massal di Simalungun

Beritacenter.COM - Puluhan siswi di Asrama Putri GKPS Pematang Raya, Simalungun, Sumatera Utara (Sumut) mengalami..
11 jam yang lalu

Nyambi Jual Sabu, Pedagang Buah Ditangkap BNN

Beritacenter.COM - Anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kotawaringin Barat (Kobar) Kalteng mengamankan seorang..
11 jam yang lalu

PARAH...! Novel Baswedan "Tuding" Jokowi Punya Kepentingan Revisi UU KPK

Beritacenter.COM - Tanggapan negatif yang dilakukan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas revisi UU KPK..
12 jam yang lalu

Tempo dan Simbol Negara

Ketika sebuah media melansir satu berita, akan ada 2 kelompok yg bereaksi terhadap berita tersebut. Satu kelompok..
14 jam yang lalu

Robot AI Sophia Ngobrol dengan Menteri Kominfo, Ini Yang Dibahas...

Beritacenter.COM - Robot berteknologi Artificial Inteligence meramaikan acara panggung CSIS Global Dialogue. Dalam..
14 jam yang lalu

Nama BJ Habibie Diusulkan Jadi Nama Jalan di Jakarta

BeritaCenter.COM – Nama mendiang Presiden RI ke-3 BJ Habibie diusulkan menjadi nama jalan di DKI..
14 jam yang lalu

Ada 3 Miliar Orang di Dunia Yang Belum Kenal Teknologi

BeritaCenter.COM – Di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini, ternyata masih banyak yang belum kenal..
14 jam yang lalu

FIFA Tinjau Stadion Manahan Untuk Piala Dunia U-20 2021

Beritacenter.COM - Delegasi FIFA didampingi Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha Destia meninjau langusng..
14 jam yang lalu

Awas! Modus Pendanaan Terorisme Dengan Minta Sumbangan ke Masyarakat

BeritaCenter.COM - Koordinator Penelitian Penilaian Risiko Nasional PPATK Patrick Irawan mengungkapkan sejumlah modus..
14 jam yang lalu

Perang Dagang Ternyata Dampaknya Lebih Berbahaya dari Perang Dingin

Beritacenter.COM - Perang dagang antara Amerika Serikat(AS) dan China dinilai lebih berbahaya dibanding perang..

+Indeks

 

About

  • Tentang Kami
  • Hubungi Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi