Firli Bahuri Terpilih Jadi Ketua KPK, Ini Janjinya Berantas Korupsi di Indonesia

Beritacenter.COM - Setelah melakukan voting dan perhitungan suara, Komisi III DPR akhirnya memilih lima pimpinan KPK. Setelahnya, Komisi III melakukan musyawarah dan menyepakati Firli Bahuri sebagai Ketua KPK.

"Seluruh perwakilan fraksi-fraksi menyepakati untuk menjabat pimpinan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Ketua adalah saudara Firli Bahuri," kata Pimpinan rapat Komisi III Azis Syamsudin di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Baca juga :

• Sah! Ini Dia 5 Pimpinan KPK Terpilih Hasil Voting Komisi III DPR
• Fit and Proper Test Rampung, 56 Anggota Komisi III Lakukan Voting Pilih Capim KPK
• Capim KPK Firli Pastikan Tak Ada Pembicaraan Perkara saat Bertemu TGB

Sementara posisi wakil ketua diisi empat pimpinan KPK lainnya, yakni Lili Pintauli, Nawawi, Nurul Ghufron dan Alexander Marwata. "Demikian keputusan ini," ujar Azis.

Saat menjalani fit and proper test sebelum akhirnya terpilih menjadi Ketua KPK, Firli sempat menyoroti soal pencegahan korupsi. Firli juga mengaku akan mengawal pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

"Kita ingin dalam rangka melakukan pencegahan kita ingin membangun generasi berkarakter. Kita juga akan bekerja sama dengan anggota Dewan, partai politik," kata Firli dalam fit and proper test di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Irjen Firli juga menyinggung soal pengembalian kerugian negara (asset recovery) yang dinilainya peting sebagai agenda pemberantasan korupsi. Dia menilai, hal itu dapat dilakukan dengan barang sitaan dari perkara korupsi sebagai asset recovery.

"Berarti ada yang harus kita kerjakan agar kita bisa mengembalikan kerugian negara, berupa penyitaan aset dari hasil korupsi dan tentu kita gunakan untuk aset recovery," kata Firli.

"Karena sesungguhnya penegakan hukum tujuan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi tidak hanya menghukum seseorang, memasukkan orang dalam penjara. Tapi hal yang paling penting bagaimana kita bisa mengurangi kerugian negara, kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara. Itu hal yang paling penting," ucapnya.

Firli mengaku prihatin banyak orang ditahan karena OTT, namun pengembalian kerugian negara masih belum maksimal. Untuk itu, Firli memiliki program untuk memperkuat implementasi dan regulasi.

"Memperkuat implementasi, regulasi. Kita banyak orang ketahan OTT, mohon maaf karena OTT banyak sekali, saya sedih sekali. Berarti ada yang harus kita kerjakan agar kita bisa mengembalikan kerugian negara," ucapnya.

Sementara soal mengawal pemindahan ibu kota, Firli mencontohkan program mitigasi yang diajukannya sebagai capim KPK dengan proyek pemerintah saat ini, yaitu pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Menurutnya, KPK seharusnya dari awal iktu dalam pembahasan itu dengan pemerintah.

"Ini kan ada kegiatan, Pak, pemerintah menetapkan bahwa pindah ibu kota ke daerah Kalimantan. Seharusnya mulai sekarang KPK sudah bekerja," kata Firli saat fit and proper test.

Firli mengatakan, KPK mulai dapat berbicara dengan Kementerian PUPR serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Langkah itu, disebut Firli, dapat membuat KPK menyelamatkan uang negara sedari awal.