Sabtu, 18 Januari 2020 - 01:10 WIB

Komitmen Jokowi dalam Memperkuat KPK

Oleh : Indah Pratiwi | Budi | Sabtu, 14 September 2019 | 16:29 WIB

Shares
Share Twitter Google+ Linkedin


Sikap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait KPK dipertanyakan, terlebih kini muncul rencana DPR merevis Undang – Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002. Istana menyebut Jokowi berkomitmen memperkuat KPK. Sebagai Presiden, tentu Jokowi tidak ingin carut – marut politik menjadi berkepanjangan, sehingga Presiden dapat menyampaikan sikapnya dengan jelas. Ia juga dinilai belum mengambil sikap tegas terhadap UU KPK. Mantan walikota Surakarta tersebut pun dituntut untuk menentukan sikap, untuk berada di kubu pendukung atau penolak RUU KPK.

Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, bahwa sesungguhnya Jokowi sejak awal telah berkomitmen untuk memperkuat posisi KPK. Tapi pemerintah mengharapkan agar bisa mengedepankan aspek pencegahan. Sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat tentang KPK harus kuat, meskipun bagian dari kekuasaan eksekutif tapi sifat KPK itu independen. Itu diharapkan sejak awal oleh presiden dan presiden memiliki komitmen untuk itu.

Terkait dengan revisi UU KPK, Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi belum mengetahui surat dari DPR. Kabarnya, DPR telah mengirimkan surat ke Istana. Meski demikian, ia tetap berharap agar KPK dan segenap jajarannya tetap patuh pada peraturan yang berlaku. Ngabalin juga tidak ingin KPK menjadi semacam wadah pengelola opini politik.

Sementara itu, Jokowi telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly untuk mempelajari Rancangan Undang – Undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yasonna juga menyatakan, pihaknya tentu akan mengkaji secara komprehensif draf RUU Inisiatif DPR tersebut. Yasonna mengatakan, Presiden Jokowi menaruh perhatian serius atas rencana DPR merevisi undang – undang (UU) Nomor 30/2002 tentang KPK.

Presiden Jokowi mengatakan dalam komentarnya terkait dengan Revisi UU KPK yang mulai menuai pro Kontra. Ia juga berharap agar KPK senantiasa memiliki semangat yang sama untuk memperkuat KPK. Jokowi juga menilai, kinerja KPK sudah baik. Ia mengaku belum membaca isi RUU KPK dan belum bisa berkomentar banyak. Dia berjanji akan segera membaca RUU KPK ketika kembali ke Jakarta.

Rapat Paripurna DPR menyetujui pembahasan revisi Undang – Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (KPK) dan revisi undang – undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Sidang paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Utut Adianto yang dihadiri 77 anggota dari total 560 anggota DPR.

Sejumlah pasal dalam UU KPK akan direvisi, seperti fungsi dewan pengawas dan kewenangan penyidikan. Pasal 37A draf RUU membahas posisi dan fungsi dewan pengawas. Dewan Pengawas terdiri dari 5 orang yang memiliki sejumlah kewenangan terkait tugas KPK.

Dewan Pengawas berwenang memberikan izin penggeledahan, penyitaan dan penyadapan dalam suatu perkara. Dewan pengawas juga berwenang menyusun kode etik pimpinan dan pegawai KPK. Poin revisi selanjutnya terkait wewenang penyadapan. Pasal 12 B ayat 1 Draf RUU KPK menyebut penyadapan dilaksanakan atas izin tertulis dari dewan pengawas. Pada ayat 2 disebutkan pimpinan KPK harus mengajukan izin tertulis untuk menyadap.

Tentunya KPK tidak alergi dengan adanya perubahan, apalagi usia lembaga independen tersebut telah berusia 17 tahun semakin dewasa, sudah semestinya mengesampingkan perselisihan dengan DPR.

Sudah saatnya KPK membuka perspektif lain mengenai revisi tersebut. Tentu ada nilai positif yang hendak dibangun untuk memperkuat KPK sebagai lembaga ad hoc penegak hukum. Revisi UU KPK tentu bukanlah upaya untuk memperlemah lembaga antirasuah, namun lebih kepada mengubah strategi yang disesuaikan dengan perkembangan permasalahan. Selain itu KPK juga membutuhkan pasal pengawasan karena transparansi kinerja KPK harus diketahui masyarakat.

Revisi UU KPK tersebut juga menjadi bagian dari reformasi dan memperkuat kedudukan dan profesionalitas lembaga independen tersebut. Tak hanya dari aspek independensi, namun KPK juga harus bekerja secara profesional, adil dan tidak tebang pilih. Selain itu revisi UU KPK juga bertujuan untuk menyelamatkan marwah KPK dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia agar tidak tebang pilih. Bagaimanapun juga kita perlu meyakini bahwa pemerintahan Joko Widodo tidak akan memiliki sedikit niatpun untuk melemahkan KPK, hal tersebut tentu tak perlu diragukan.

Ditulis Oleh : Nova Manurung
Pengamat Masalah Sosial Politik





Fokus : KPK


#KPK #UU KPK #KPK Kebakaran Jenggot #Revisi UU KPK #KPK Lembaga Adidaya


Shares
Facebook Twitter Google+ Linkedin



Komentar






37 menit yang lalu

Tiga Perampok Taksi Online Ditangkap Polisi, Dua Orang Ditembak

Beritacenter.COM - Anggota Subdit III Ditkrimum Polda Metro Jaya berhasil mengamankan tiga pelaku perampokan terhadap..
1 jam yang lalu

Dipecat dari Jabatan Dirut TVRI karena Hak Siar, Ini Kata Helmy

Beritacenter.COM - Dewan Pengawas TVRI telah mencopot Helmy Yahya dari jabatannya sebagai Direktur Utama (Dirut) TVRI..
1 jam yang lalu

Dicopot dari Jabatan Dirut TVRI, Helmy Siap Tempuh Jalur Hukum

Beritacenter.COM - Pencopotan Direktur Utama (Dirut) TVRI, Helmy Yahya berlanjut ke jalur hukum. Tim Kuasa Hukum..
2 jam yang lalu

Diterjang Angin Puting Beliung, 5 Rumah di Sulbar Rusak Parah

Beritacenter.COM - Lima rumah warga di Dusun Beluwu, Desa Puccadi, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar,..
3 jam yang lalu

OTT KPK Terhadap Komisioner KPU Cacat Prosedur

Sejumlah pihak menilai penangkapan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan oleh Komisi..
4 jam yang lalu

Nafsu Berujung Maut, Tukang Cilok Bunuh Pemandu Lagu di Puncak Bogor

Beritacenter.COM - Tukang cilok berinisial RA alias B (39) ditangkap polisi karena membunuh seorang pemandu lagu (PL)..
4 jam yang lalu

Banteng, “Lawan” Baru Si Cicak?

Kalau ngomongin soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dulu, sering kali kita membaca judul-judul berita yang..
5 jam yang lalu

Advokat Pencinta Damai Polisikan Pendemo Pro-Anies Soal Poster 'Lengserkan Presiden'

Padahal di dalam konteks ini, demo itu pure masalah banjir bukan masalah politik. Namun dalam persoalan itu yang saya..
5 jam yang lalu

Jokowi Percayakan Kepala Bakamla ke Laksdya Aan Kurnia

BeritaCenter.COM - Laksdya TNI Aan Kurnia ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Kepala Badan Keamanan Laut..
6 jam yang lalu

Mahfud Md Sebut Dugaan Korupsi di Asabri Dari Sumber Terpercaya

BeritaCenter.COM - Menko Polhukam Mahfud Md telah melakukan pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir di kantor..
6 jam yang lalu

Jokowi Perintahan Kejaksaan Agung Tuntaskan Kasus Jiwasraya

Beritacenter.COM - Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi..
6 jam yang lalu

Polisi Bongkar Peredaran Dollar Palsu di Apartemen Jaksel, 6.000 Lembar USD 100 Disita!

Beritacenter.COM - Seorang pria berinisial DW alias D ditangkap polisi lantaran membuat uang dollar AS palsu. Tak..
7 jam yang lalu

Bantu Jual Sabu Suaminya, Suniyah Dicokok Polisi

Beritacenter.COM - Suniyah (37) seorang ibu rumah tangga warga Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota..
7 jam yang lalu

Soal Sunda Empire, Ridwan Kamil : Banyak Orang Stres, Ciptakan Ilusi-ilusi

Beritacenter.COM - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut polisi sudah turun tangan soal keberadaan kelompok Sunda..
8 jam yang lalu

Peneliti "Sebut" Anies Cari Muka Masalah Banjir Untuk Pilpres 2024

Beritacenter.COM - Peneliti Populi Center Jefri Ardiansyah mengatakan, Gubernur DKI Anies Baswedan mempolitisasi..
8 jam yang lalu

Tepis Anggapan Dinasti Politik Gibran-Bobby, Jokowi: Dinasti Gimana, Cari Partai Aja Susah

Beritacenter.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dirinya tak akan ikut campur mengkampanyekan putra dan..
8 jam yang lalu

Polda Jatim Ambil Alih Kasus Dugaan Pencabulan Santri Oleh Putra Kiai

Beritacenter.COM - Polda Jawa Timur (Jatim) menarik penanganan proses hukum kasus dugaan pencabulan terhadap seorang..
8 jam yang lalu

Jadi Bandar Sabu Si Buntung Dicokok Polisi

Beritacenter.COM - Sat Reskoba Polres Lamongan melakukan penggrebekan di rumah Takim alias Buntung yang juga..
9 jam yang lalu

Polda Jabar Selidiki dan Dalami Kemuculan Sunda Empire-Earth Empire

Beritacenter.COM - Warganet dunia maya, baru-baru ini dihebohkan dengan kemunculan kelompok Sunda Empire. Polda Jabar..
9 jam yang lalu

Tegaskan Sakit Jiwasraya Sudah Lama, Jokowi Akan Reformasi Industri Non Bank

BeritaCenter.COM – Permasalahan yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya dijadikan momentum oleh Presiden Jokowi..
9 jam yang lalu

Jaga Stabilitas Jelang Pilkada 2020, Tito Panggil Partai di Luar dan Dalam Parlemen

BeritaCenter.COM - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah bertemu dengan sekjend partai politik yang masuk masuk..
9 jam yang lalu

Jepang Kritik China yang Berusaha Mengklaim Perairan dan Pulau Natuna

Diketahui juga jika Motegi juga menekankan bukan hanya Natuna tetapi juga pulau-pulau lain yang ada di laut China..

+Indeks
Buat Artikel






 

About

  • Tentang Kami
  • Hubungi Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi