Sabtu, 18 Januari 2020 - 00:27 WIB

"Jangan Biarkan Jokowi Terperangkap Dalam Dilema KPK"

Oleh : Indah Pratiwi | Budi | Sabtu, 14 September 2019 | 20:14 WIB

Shares
Share Twitter Google+ Linkedin


Oleh: Rudi S Kamri

 

Seperti yang saya tulis dalam artikel pada 9 September 2019 yang berjudul "Jangan Biarkan Jokowi Terperangkap Dalam Dilema KPK" :

Apapun keputusan yang diambil oleh Presiden Jokowi pasti menimbulkan pro dan kontra. Karena semua pihak penuh kepentingan. 

Saya merasa bersyukur sikap Presiden Jokowi dalam menanggapi draft revisi UU KPK yang dituangkan dalam Surat Presiden tertanggal 11 September 2019 kepada DPR RI senada dan seiram dengan saran yang saya tulis dalam artikel tersebut yaitu :


1. Presiden Jokowi tidak menghalangi niat dan inisiatif DPR RI untuk melakukan revisi UU KPK.


2. Presiden Jokowi tidak setuju dengan poin-poin draft UU yang berpotensi akan melemahkan KPK.


3. Presiden Jokowi setuju dengan adanya Dewan Pengawas KPK yang bertujuan untuk memperkuat KPK. Diantaranya Dewan Pengawas KPK tidak boleh dari partai atau pejabat negara lainnya tapi harus diisi dengan tokoh-tokoh nasional yang bersih dan mempunyai kredibilitas tinggi.


4. Pegawai KPK harus merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti instansi negara lainnya.

Menurut saya sikap Presiden Jokowi cukup jelas dan tegas dalam koridor mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi. Namun bagi orang-orang yang mempunyai kepentingan membuat KPK menjadi lembaga "super body" dan tidak tersentuh, sikap bijaksana dari Presiden Jokowi dirasakan tidak cukup. Bagi kelompok ini, pendapat mereka adalah maha benar dan siapapun termasuk Presiden Jokowi harus tunduk dalam keinginan mereka. Arogansi kelompok ini disuarakan secara menggebu-gebu melalui Wadah Pegawai KPK dan sebagian oknum pimpinan KPK. 

Gerakan "kelompok sok merasa maha benar" ini semakin mencari perhatian publik dan sensasi dengan pengunduran diri Saut Sitomorang. Padahal tidak mundur pun, Saut harus mundur pada Desember 2019 karena masa pengabdian yang memang sudah selesai. Alih-alih mendapat perhatian dari Presiden, yang terjadi Presiden Jokowi justru hanya menyatakan bahwa mundur itu adalah hak dan menghormati keputusan Saut.

Langkah zig-zag Saut ternyata diikuti Ketua KPK Agus Rahardjo dan Laode Muhammad Syarief (note : Basaria Panjaitan dan Alexander Marwata tidak ikut). Namun statement Agus tampak lebih halus dan penuh aroma kebimbangan. Dia hanya menyerahkan pengelolaan KPK kepada Presiden. Dia menunggu instruksi Presiden apakah masih ditugaskan mengelola KPK sampai akhir masa tugasnya Desember 2019 nanti atau tidak. 

Bagi yang mengerti sistem ketatanegaraan akan tertawa terbahak-bahak terguling-guling melihat ulah 'childish' dari Agus Rahardjo dan kawan-kawan. Karena dalam UU ditegaskan KPK adalah lembaga negara independen dan bukan lembaga pemerintah di bawah Presiden. Agus dan kawan-kawan hanya seperti orang yang terlihat gamang dan tidak percaya diri yang sedang mencari simpati dan dukungan publik. Tapi dilakukan secara konyol dan norak.

Kalau saya jadi Presiden, saya akan menegur keras sikap ambigu dari Agus Rahardjo dan kawan-kawan. Agus Rahardjo harus diminta memberikan sikap yang tegas apakah masih mau meneruskan tugasnya atau sudah lempar handuk putih menyerah kalah. Kalau Agus dan kawan-kawan memutuskan mengundurkan diri Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara bisa segera menunjuk pejabat pelaksana tugas sampai dilantiknya Pimpinan KPK periode 2019 - 2024 pada Desember 2029 nanti.

Negara tidak boleh takluk dan tunduk dengan kemauan sekelompok orang yang ingin membuat KPK negara dalam negara. Kelompok yang anti revisi UU KPK adalah kelompok yang ingin membuat KPK mempunyai kekuasaan absolut dan tidak tersentuh. Kelompok yang ingin menyudutkan Presiden Jokowi ini, sekarang bercokol kuat di tubuh KPK dan disamarkan dalam bentuk wadah pegawai KPK yang dikuasai kelompok tertentu. 

Kita semua ingin KPK kuat dan bekerja dengan profesional. Tapi KPK tidak boleh dibiarkan menjadi lembaga absolut tanpa pengawasan dan merasa memegang otoritas tertinggi hukum di Indonesia. Biaya operasional KPK dan gaji para pegawai KPK itu berasal dari uang rakyat Indonesia termasuk saya. Jadi jangan biarkan mereka bertindak seenaknya semau-maunya.

Pimpinan KPK yang baru sudah terpilih. Secara pribadi saya juga tidak puas dan meragukan integritas personal mereka. Tapi hal ini sudah menjadi keniscayaan proses demokrasi. Jadi kita ikuti saja kiprahnya seperti apa. Kalau mereka melenceng dan membuat performa kerja KPK melempem, nanti kita sikat mereka ramai-ramai. Gitu aja kok repot.

Sekarang kita pelototi peran Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) sebagai wakil pemerintah yang ditugaskan Presiden Jokowi untuk mengawal pembahasan revisi UU KPK di DPR. Mereka harus bekerja keras untuk memastikan poin-poin yang diinginkan Presiden Jokowi untuk memperkuat institusi KPK dapat disetujui DPR.

Saran saya, lebih baik pembahasan revisi UU KPK ini diserahkan pada DPR RI periode 2019 - 2024 dan anggota kabinet kerja Jokowi jilid II. Jadi tidak terburu-buru dan grusa-grusu. Lagian siapa tahu Menkumham Kabinet Kerja Jokowi Jilid II lebih kualified dan lebih profesional dibanding yang sekarang, bukan ?

Salam SATU Indonesia
14092019

 

(Sumber: Facebook Rudi S Kamri)





#KPK #UU KPK #KPK Kebakaran Jenggot #Revisi UU KPK #KPK Lembaga Adidaya


Shares
Facebook Twitter Google+ Linkedin



Komentar






30 menit yang lalu

Dipecat dari Jabatan Dirut TVRI karena Hak Siar, Ini Kata Helmy

Beritacenter.COM - Dewan Pengawas TVRI telah mencopot Helmy Yahya dari jabatannya sebagai Direktur Utama (Dirut) TVRI..
1 jam yang lalu

Dicopot dari Jabatan Dirut TVRI, Helmy Siap Tempuh Jalur Hukum

Beritacenter.COM - Pencopotan Direktur Utama (Dirut) TVRI, Helmy Yahya berlanjut ke jalur hukum. Tim Kuasa Hukum..
1 jam yang lalu

Diterjang Angin Puting Beliung, 5 Rumah di Sulbar Rusak Parah

Beritacenter.COM - Lima rumah warga di Dusun Beluwu, Desa Puccadi, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar,..
2 jam yang lalu

OTT KPK Terhadap Komisioner KPU Cacat Prosedur

Sejumlah pihak menilai penangkapan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan oleh Komisi..
3 jam yang lalu

Nafsu Berujung Maut, Tukang Cilok Bunuh Pemandu Lagu di Puncak Bogor

Beritacenter.COM - Tukang cilok berinisial RA alias B (39) ditangkap polisi karena membunuh seorang pemandu lagu (PL)..
4 jam yang lalu

Banteng, “Lawan” Baru Si Cicak?

Kalau ngomongin soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dulu, sering kali kita membaca judul-judul berita yang..
4 jam yang lalu

Advokat Pencinta Damai Polisikan Pendemo Pro-Anies Soal Poster 'Lengserkan Presiden'

Padahal di dalam konteks ini, demo itu pure masalah banjir bukan masalah politik. Namun dalam persoalan itu yang saya..
5 jam yang lalu

Jokowi Percayakan Kepala Bakamla ke Laksdya Aan Kurnia

BeritaCenter.COM - Laksdya TNI Aan Kurnia ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Kepala Badan Keamanan Laut..
5 jam yang lalu

Mahfud Md Sebut Dugaan Korupsi di Asabri Dari Sumber Terpercaya

BeritaCenter.COM - Menko Polhukam Mahfud Md telah melakukan pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir di kantor..
5 jam yang lalu

Jokowi Perintahan Kejaksaan Agung Tuntaskan Kasus Jiwasraya

Beritacenter.COM - Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi..
5 jam yang lalu

Polisi Bongkar Peredaran Dollar Palsu di Apartemen Jaksel, 6.000 Lembar USD 100 Disita!

Beritacenter.COM - Seorang pria berinisial DW alias D ditangkap polisi lantaran membuat uang dollar AS palsu. Tak..
6 jam yang lalu

Bantu Jual Sabu Suaminya, Suniyah Dicokok Polisi

Beritacenter.COM - Suniyah (37) seorang ibu rumah tangga warga Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota..
6 jam yang lalu

Soal Sunda Empire, Ridwan Kamil : Banyak Orang Stres, Ciptakan Ilusi-ilusi

Beritacenter.COM - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut polisi sudah turun tangan soal keberadaan kelompok Sunda..
7 jam yang lalu

Peneliti "Sebut" Anies Cari Muka Masalah Banjir Untuk Pilpres 2024

Beritacenter.COM - Peneliti Populi Center Jefri Ardiansyah mengatakan, Gubernur DKI Anies Baswedan mempolitisasi..
7 jam yang lalu

Tepis Anggapan Dinasti Politik Gibran-Bobby, Jokowi: Dinasti Gimana, Cari Partai Aja Susah

Beritacenter.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dirinya tak akan ikut campur mengkampanyekan putra dan..
7 jam yang lalu

Polda Jatim Ambil Alih Kasus Dugaan Pencabulan Santri Oleh Putra Kiai

Beritacenter.COM - Polda Jawa Timur (Jatim) menarik penanganan proses hukum kasus dugaan pencabulan terhadap seorang..
8 jam yang lalu

Jadi Bandar Sabu Si Buntung Dicokok Polisi

Beritacenter.COM - Sat Reskoba Polres Lamongan melakukan penggrebekan di rumah Takim alias Buntung yang juga..
8 jam yang lalu

Polda Jabar Selidiki dan Dalami Kemuculan Sunda Empire-Earth Empire

Beritacenter.COM - Warganet dunia maya, baru-baru ini dihebohkan dengan kemunculan kelompok Sunda Empire. Polda Jabar..
8 jam yang lalu

Tegaskan Sakit Jiwasraya Sudah Lama, Jokowi Akan Reformasi Industri Non Bank

BeritaCenter.COM – Permasalahan yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya dijadikan momentum oleh Presiden Jokowi..
8 jam yang lalu

Jaga Stabilitas Jelang Pilkada 2020, Tito Panggil Partai di Luar dan Dalam Parlemen

BeritaCenter.COM - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah bertemu dengan sekjend partai politik yang masuk masuk..
8 jam yang lalu

Jepang Kritik China yang Berusaha Mengklaim Perairan dan Pulau Natuna

Diketahui juga jika Motegi juga menekankan bukan hanya Natuna tetapi juga pulau-pulau lain yang ada di laut China..
8 jam yang lalu

Gak Punya Duit, Delapan Wanita Ini Jual Miss V Ke Pria Hidung Belang

Beritacenter.COM - Delapan perempuan harus berurusan dengan pihak Satreskrim Polres Ponorogo, karena terlibat kasus..

+Indeks
Buat Artikel






 

About

  • Tentang Kami
  • Hubungi Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi