Sabtu, 25 Januari 2020 - 12:02 WIB

Poin-poin Penting Revisi UU KPK

Mendasar pada rapat kerja antara Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah, Senin (16/9/2019) kemarin, ada tujuh poin perubahan pada UU KPK yang disepakati.

Oleh : Sari Intan Putri | Rabu, 18 September 2019 | 07:23 WIB

Shares
Share Twitter Google+ Linkedin


Beritacenter.COM - Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK akhirnya disahkan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Mendasar pada rapat kerja antara Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah, Senin (16/9/2019) kemarin, ada tujuh poin perubahan pada UU KPK yang disepakati.

Berikut ketujuh poin tersebut disertai catatan kritik yang dihimpun dari aktivis antikorupsi dan akademisi:

1. Status Kedudukan Kelembagaan KPK

Setelah direvisi, status kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif. Namun tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya secara independen. Hal ini mengacu pada putusan MK Nomor 36 Tahun 2017.

Pada UU KPK sevelum direvisi, KPK disebut hanya lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

2. Dewan Pengawas KPK

Setelah UU KPK direvisi, tim penasihat KPK dihapus dan digantikan oleh dewan pengawas yang terdiri dari satu ketua dan empat anggota dan dipilih oleh Presiden.

Dewan pengawas nantinya memiliki kewenangan melaksanakan tugas dan wewenang KPK, memberi/tidak memberi izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai, memeriksa dugaan pelanggaran kode etik, mengevaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK setahun sekali. Dewan Pengawas juga wajib melaporkan kinerjanya ke Presiden dan DPR setahun sekali.

3. Pembatasan Fungsi Penyadapan oleh KPK

Setelah UU KPK direvisi, KPK diwajibkan meminta izin tertulis dari dewan pengawas sebelum menyadap. Dewan pengawas memberikan izin penyadapan dalam waktu 1×24 jam.

UU KPK mengatur jangka waktu penyadapan selama 6 bulan dan dapat diperpanjang satu kali dalam jangka waktu yang sama.

KPK juga wajib memusnahkan hasil penyadapan yang tidak terkait dengan kasus korupsi yang sedang ditangani KPK. Pihak yang menyimpan hasil penyadapan dijatuhi hukuman pidana.

4. Mekanisme Penerbitan SP3 oleh KPK

KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan (SP3) terhadap perkara tipikor yang tidak selesai dalam jangka waktu maksimal dua tahun.

SP3 juga harus dilaporkan ke dewan pengawas paling lambat satu minggu sejak dikeluarkannya SP3.

5. Koordinasi KPK dengan Penegak Hukum

KPK wajib berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam hal pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

KPK juga bisa mengambilalih perkara dalam tahap penyidikan dan penuntutan.

Sementara pasal sisipan dihapus, yakni Pasal 12A terkait keharusan KPK berkoordinasi dengan Kejaksaan dalam melaksanakan penuntutan dihapus. Pemerintah mengusulkan pasal ini untuk dihapus.

6. Mekanisme Penyitaan dan Penggeledahan

Setelah UU KPK direvisi, sebelum melakukan penggeledahan dan penyitaan, KPK mesti meminta izin tertulis dari dewan pengawas.

Dewan pengawas bisa memberi/tidak memberi izin dalam waktu 1x24 jam sejak permintaan diajukan. Hal ini diatur dalam Pasal 47 ayat 1 dan 2.

Pada UU KPK sebelumnya, KPK tidak perlu meminta izin pada siapapun untuk menggeledah dan menyita, selama ada dugaan kuat serta bukti permulaan yang cukup.

7. Status Kepegawaian KPK

Status kepegawaian KPK sebagai ASN dan tunduk pada ketentuan UU ASN. Pengangkatan pegawai juga sesuai UU ASN.





#KPK #UU KPK #UU KPK yang Baru #Revisi UU KPK #Status Pegawai KPK


Shares
Facebook Twitter Google+ Linkedin



Komentar






12 menit yang lalu

Kebakaran Hanguskan 48 Kios di Pasar Induk Caringan Bandung

Beritacenter.COM - Sebanyak 48 kios di Pasar Induk Caringan, Kota Bandung habis terbakar, Sabtu (25/1/2020)...
1 jam yang lalu

Ratusan Personel Gabungan Amankan Imlek di Wihara Dharma Bhakti Petak Sembilan

Beritacenter.COM - Jajaran personel gabungan dari TNI - Polri disiagakan untuk mengamankan Tahun Baru Imlek 2571 di..
3 jam yang lalu

Negara Ini Yang Pertama di Wilayah Eropa Terpapar Virus Corona Wuhan

Beritacenter.COM - Negara Prancis menjadi wilayah Eropa pertama yang mengkonfirmasi terpapar kasus virus corona..
5 jam yang lalu

Pelaku Begal Warteg Ditangkap Polisi

Beritacenter.COM - Pelaku tiga begal yang beraksi di sebuah Warteg di kawasan Petukangan..
5 jam yang lalu

Gempa Mengguncang Negara Turki

Beritacenter.COM - Gempa berkekuatan 6,8 skala richter(SR) mengguncang provinsi Elazig di Turki Timur pada..
6 jam yang lalu

Bosan dengan Istri dan Tak Kuat Menahan Nafsu, Kakek di Pandeglang Cabuli 2 Bocah

Beritacenter.COM - Kakek berinisial ES (66) warga Citumenggung, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Banten,..
7 jam yang lalu

Polisi Usut Laporan Roy Suryo Soal Sunda Empire Terkait Tudingan Tak Mengerti Sejarah

Beritacenter.COM - Petinggi Sunda Empire, Rangga Sasana, dipolisikan politikus Roy Suryo lantaran menyebut dirinya..
9 jam yang lalu

Soal Bentrokan Massa di Sukabumi, Polisi: Salah Paham Karena Video Viral

Beritacenter.COM - Bentrokan antar dua kelompok massa terjadi dekat area pabrik sepati PT PAI, Kecamata Sukalarang,..
10 jam yang lalu

Iming-imingi Korban Gaji Belasan Juta, Kafe Remang Jakut Rekrut PSK lewat Medsos

Beritacenter.COM - Polda Metro Jaya membongkar praktik prostitusi yang melibatkan wanita ABG di Cafe Khayangan, Rawa..
12 jam yang lalu

Polisi Bongkar Praktik Prostitusi di Kafe Remang Jakut, PSK ABG Direkrut dari Medsos

Beritacenter.COM - Polisi menangkap enam tersangka penjaja layanan seks ABG di Cafe Khayangan, Rawa Bebek,..
13 jam yang lalu

Bentrokan Antar Dua Kelompok Massa Pecah di Sukabumi

Beritacenter.COM - Dua kelompok massa di Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dillaporkan terlibat..
13 jam yang lalu

Ada Pilu di Ultah Megawati ?

Memasuki usia 73 tahun mungkin jadi semacam privelege yang gak bisa dimilikin banyak orang. Privilege itu kemudian..
14 jam yang lalu

Soal Video Banjir Pintu Monas Depan Istana, Sekda DKI Omeli Dishub Tak Cek Kebenaran

Beritacenter.COM - Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI, Juaini Yusuf, memastikan viral video soal genangan di..
14 jam yang lalu

Mewaspadai Gerakan Radikal di Indonesia

Radikalisme masih menjadi kekhawatiran yang perlu diantisipasi masyarakat dan Pemerintah. Pasalnya, paham Anti..
15 jam yang lalu

Pemenang Tender Penataan Monas, Seperti HANTU Tidak BERUJUD....

Edan! Pemenang Tender Penataan Monas Senilai Rp 71,3 Miliar “Kantor”nya di Rumah Petak Kejanggalan..
16 jam yang lalu

Modus Kasih Permen, Kakek di Pandeglang Cabuli Bocah SD

Beritacenter.COM - Seorang kakek di Pandeglang diamankan petugas kepolisian Polres Pandeglang karena mencabuli bocah..
16 jam yang lalu

Gara-gara Alami Kecelakaan, Pengantin Ini Ijab Kabul Di RS

Beritacenter.COM - Pernikahan tentunya menjadi momen bahagia sehingga tak sedikit orang yang menyiapkan pernikahan..
16 jam yang lalu

Rasain !! DPO Pelaku Curanmor Dihadiahi Timah Panas

Beritacenter.COM - Petugas Polsek Medan Kota menghadiahi timah panas ke pelaku Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus..
17 jam yang lalu

Gubernur Banten Prihatin Dengan Nasib Pegawai Honorer Yang Terancam Putus Kontrak

Beritacenter.COM - Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku sangat prihatin dengan nasib ribuan tenaga honorer baik guru..
17 jam yang lalu

Netizen Sebut Anies Gubernur Kurang Ajar...

Beritacenter.COM - Saat kota lain di seluruh dunia berusaha merawat pepohonan agar kehidupan lebih beradab, di..
17 jam yang lalu

Berikut Jadwal Lengkap MotoGP Musim 2020

Diketahui juga selain Finlandia, Republik Ceko juga mendapat kesempatan menjadi tuan rumah MotoGP. Gelaran MotoGP..
17 jam yang lalu

Perangkat Kulkas Mulai Dikenakan Tarif Bea Masuk

Diketahui juga jika aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengenaan..

+Indeks
Buat Artikel






 

About

  • Tentang Kami
  • Hubungi Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi