Jumat, 03 April 2020 - 05:34 WIB

Poin-poin Penting Revisi UU KPK

Mendasar pada rapat kerja antara Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah, Senin (16/9/2019) kemarin, ada tujuh poin perubahan pada UU KPK yang disepakati.

Oleh : Sari Intan Putri | Rabu, 18 September 2019 | 07:23 WIB

Shares
Share Twitter Google+ Linkedin


Beritacenter.COM - Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK akhirnya disahkan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Mendasar pada rapat kerja antara Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah, Senin (16/9/2019) kemarin, ada tujuh poin perubahan pada UU KPK yang disepakati.

Berikut ketujuh poin tersebut disertai catatan kritik yang dihimpun dari aktivis antikorupsi dan akademisi:

1. Status Kedudukan Kelembagaan KPK

Setelah direvisi, status kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif. Namun tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya secara independen. Hal ini mengacu pada putusan MK Nomor 36 Tahun 2017.

Pada UU KPK sevelum direvisi, KPK disebut hanya lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

2. Dewan Pengawas KPK

Setelah UU KPK direvisi, tim penasihat KPK dihapus dan digantikan oleh dewan pengawas yang terdiri dari satu ketua dan empat anggota dan dipilih oleh Presiden.

Dewan pengawas nantinya memiliki kewenangan melaksanakan tugas dan wewenang KPK, memberi/tidak memberi izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai, memeriksa dugaan pelanggaran kode etik, mengevaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK setahun sekali. Dewan Pengawas juga wajib melaporkan kinerjanya ke Presiden dan DPR setahun sekali.

3. Pembatasan Fungsi Penyadapan oleh KPK

Setelah UU KPK direvisi, KPK diwajibkan meminta izin tertulis dari dewan pengawas sebelum menyadap. Dewan pengawas memberikan izin penyadapan dalam waktu 1×24 jam.

UU KPK mengatur jangka waktu penyadapan selama 6 bulan dan dapat diperpanjang satu kali dalam jangka waktu yang sama.

KPK juga wajib memusnahkan hasil penyadapan yang tidak terkait dengan kasus korupsi yang sedang ditangani KPK. Pihak yang menyimpan hasil penyadapan dijatuhi hukuman pidana.

4. Mekanisme Penerbitan SP3 oleh KPK

KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan (SP3) terhadap perkara tipikor yang tidak selesai dalam jangka waktu maksimal dua tahun.

SP3 juga harus dilaporkan ke dewan pengawas paling lambat satu minggu sejak dikeluarkannya SP3.

5. Koordinasi KPK dengan Penegak Hukum

KPK wajib berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam hal pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

KPK juga bisa mengambilalih perkara dalam tahap penyidikan dan penuntutan.

Sementara pasal sisipan dihapus, yakni Pasal 12A terkait keharusan KPK berkoordinasi dengan Kejaksaan dalam melaksanakan penuntutan dihapus. Pemerintah mengusulkan pasal ini untuk dihapus.

6. Mekanisme Penyitaan dan Penggeledahan

Setelah UU KPK direvisi, sebelum melakukan penggeledahan dan penyitaan, KPK mesti meminta izin tertulis dari dewan pengawas.

Dewan pengawas bisa memberi/tidak memberi izin dalam waktu 1x24 jam sejak permintaan diajukan. Hal ini diatur dalam Pasal 47 ayat 1 dan 2.

Pada UU KPK sebelumnya, KPK tidak perlu meminta izin pada siapapun untuk menggeledah dan menyita, selama ada dugaan kuat serta bukti permulaan yang cukup.

7. Status Kepegawaian KPK

Status kepegawaian KPK sebagai ASN dan tunduk pada ketentuan UU ASN. Pengangkatan pegawai juga sesuai UU ASN.





#KPK #UU KPK #UU KPK yang Baru #Revisi UU KPK #Status Pegawai KPK


Shares
Facebook Twitter Google+ Linkedin



Komentar






4 jam yang lalu

Mau Tahu Agar Paket Internet Ponsel Hemat Saat Work From Home? Ini Caranya..

Beritacenter.COM - Pandemi virus corona(Covid-19) memang sedang mewabah di seluruh dunia. Hal ini membuat para..
5 jam yang lalu

Begini Cara Mendapatkan Listrik Gratis dan Diskon 3 Bulan dari Pemerintah

Beritacenter.COM - Usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggratiskan atau pembebasan biaya tarif listrik untuk..
6 jam yang lalu

Menkes Akui Ada Obat Sementara Untuk Pasien Corona

Beritacenter.COM - Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengakui saat ini belum ditemukan obat dan vaksin..
7 jam yang lalu

PSSI Bakal Sunat Gaji Pelatih Shin Tae-yong

Beritacenter.COM - Pihak PSSI akan memotong gaji Shin Tae-yong lantaran Timnas Indonesia tidak punya kegiatan akibat..
7 jam yang lalu

Ratusan Orang Kena PHK, Perusahaan Indosat Kasih Rp1 M ke Tiap Eks Karyawan

Beritacenter.COM - Perusahaan telekomunikasi Indosat Ooredoo merampungkan proses pemutusan hubungan kerja terhadap..
8 jam yang lalu

Alhamdulillah, Menhub Budi Karya Sudah Membaik

Beritacenter.COM - Saat ini keadaan Menteri Perhubungan, Budi Kaya Sumadi, mulai membaik usai dinyatakan positif..
9 jam yang lalu

LUAR BIASA... Warga AS Lebih Percaya Presiden Jokowi dalam Hal Menangani Covid-19 Ketimbang Donald Trump...

Pernyataan luar biasa tersebut yakni James Guild lebih percaya dengan cara Presiden Joko Widodo dalam hal menangani..
9 jam yang lalu

Begini Cara Tingakatkan Imunitas Tubuh Lansia saat Wabah Corona

Beritacenter.COM - Lansia atau orang tua memiliki imunitas yang rendah gampang terkena penyakit salah satunya yang..
9 jam yang lalu

BI Janji Rupiah Akan Menguat ke Rp15.000 Perdolar AS

Beritacenter.COM - Bank Indonesia (BI) berjanji nilai tukar rupiah akan bergerak terus menguat. Hingga akhir tahun..
9 jam yang lalu

Sembuh dari Corona, Nenek Berusia 102 Tahun di Italia Ingin Bertemu Valentino Rossi

Beritacenter.COM - Seorang nenek berusia 102 tahun di Italica Grandoca berhasil sembuh dari virus corona. Nenek..
10 jam yang lalu

Kabar Gembira... Ini Langkah Pemerintah Meredam Keinginan Masyarakat untuk Mudik Lebaran Tahun Ini...

Diketahui juga jika larangan mudik lebaran tersebut juga akan diganti dengan pemberian hari libur pengganti cuti..
10 jam yang lalu

Mewaspadai politisasi wabah Corona

Penyebaran Virus Corona atau Covid-19 menjadi ancaman nyata yang terus terjadi. Upaya Pemerintah dalam meredam kasus..
10 jam yang lalu

Di Tengah Pandemi Corona DPR Nekat Rapat Bahas Omnibus Law

Beritacenter.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan tetap melakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang..
10 jam yang lalu

Gunung Merapi Kembali Meletus

Beritacenter.COM - Gunung Merapi di Yogyakarta kembali melakukan aktivitas dimana dikabarkan melakukan erupsi. Balai..
11 jam yang lalu

Presiden Joko Widodo Larang Mudik Namun Ini yang Diberikan ke Masyarakat Luas...

Diketahui juga jika setelah pelaksanaan rapat terbatas tersebut, Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini merangkap..
11 jam yang lalu

Tak Disangka, Ternyata Buah Sirsak Memiliki 5 Manfaat Bagi Kesehatan

Beritacenter.COM - Buah sirsak merupakan buah yang tidak asing kita dengar. Buah ini banyak kita jumpai mulai dari..
12 jam yang lalu

Kabar Gembira !! Pasien Berusia 60 Tahun di Yogyakarta Sembuh Dari Corona

Beritacenter.COM - Seorang pasien positif Corona atau Covid - 19 di RSUD Kota Yogyakarta dinyatakan sembuh pada Kamis..
13 jam yang lalu

Antisipasi Penyebaran Corona, Polres Nias Terapkan Layanan Besuk Tahanan Secara Online

Beritacenter.COM - Polres Nias akan menerapkan layanan besuk tahanan secara online untuk mengantisipasi penyebaran..
13 jam yang lalu

Mulia.. Bupati Pemekasan dan Wakilnya Hibahkan Gaji Pokok untuk Relawan Covid-19

Beritacenter.COM - Baddrut Taman selaku Bupati Pemekasan serta Wakilnya Raja'e, memberikan seluruh gajinya untuk para..
13 jam yang lalu

PARAH...! Anies Mark Up Jumlah Jenazah Pasien Corona di Jakarta, Netizen : DUIT AJA DI MARK UP, Apa lagi Orang Mati...!

Beritacenter.COM - Belum lama ini kita dihebokan dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dengan..
13 jam yang lalu

Lawan Corona di DKI Jakarta, Ma'ruf Amin : Tetap Semangat Pak Gubernur

Beritacenter.COM - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan dukungan semangat kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan..
13 jam yang lalu

Yuk Kita Taati Kebijakan Pemerintah dan Kawal Implementasinya

Alhamdulillah, akhirnya dua keputusan penting sudah diambil pemerintah. Pertama, menetapkan status darurat kesehatan..

+Indeks
Buat Artikel






 

About

  • Tentang Kami
  • Hubungi Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi