Jumat, 13 Desember 2019 - 05:58 WIB

Benarkah Ahok Tak Layak Masuk BUMN?

Oleh : Indah Pratiwi | Budi | Jumat, 15 Nopember 2019 | 22:24 WIB

Shares
Share Twitter Google+ Linkedin


Anggota DPR dan ormas bersuara atas rencana Pemerintah akan menunjuk Ahok sebagai pejabat BUMN. Alasan mereka bahwa Ahok mantan terpidana kasus penodaan agama. Dan masih ada kasus korupsi, reklamasi, Pembelian lahan di Cengkareng dan Sumber Waras. Ini memang sengaja ditiupkan lagi sebagai alasan menjegal Ahok berkiprah lagi. Saya akan clarifikasi semua itu, tanpa ada maksud membela berlebihan Ahok. Saya berusaha objektif. Karena ini menyangkut kasus hukum. Tentu dasarnya pendapat aparat hukum yang berwenang. Semoga bisa dipahami.

Kasus Reklamasi.
Kebijakan Ahok terhadap reklamasi itu sesuai dengan design membangun pulau untuk hunian. Itu sudah ada sejak kepres tahun 1995 dan tetap eksis sampai sekarang. Pembatalan izin reklamasi era Anies, kepada perusahaan pemegang izin, karena perusahaan tidak pernah mengerjakan proyek itu sejak mereka mendapat izin. Bagi perusahaan yang sudah melaksanakan izin itu seperti Pulau G, dan lainnya tidak dicabut izinnya. Bahkan izin IMB dan HGB dikeluarkan oleh Anies dasarnya Pergub era Ahok. Hanya karena Raperda zonasi dibatalkan oleh DPRD pengesahannya maka program reklamasi untuk tanggul raksasa terhenti. Itu memang hak Anies sebagai Gubernur. Itu pilihan dia. Mungkin dia punya cara smart mengatasi jakarta tenggelam tanpa harus buat tanggul.

Kasus Sumberwaras.
Dulu pernah Ahok dipanggil ke KPK untuk diperiksa berkaitan dengan kasus pembelian tanah sumber waras. Semua lawan politiknya berharap Ahok keluar dari gedung KPK menggunakan rompi orange. Tetapi Ahok keluar dengan tersenyum dan tetap menggunakan baju batiknya. Yang membencinya kecewa dan tetap tidak terima walau KPK dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada bukti hukum untuk menjerat Ahok dalam kasus tanah sumber waras.

Dalam kasus hukum, penyidik bisa saja menduga seseorang melakukan kejahatan walau belum ada bukti asalkan motif nya kuat. Dalam kasus Ahok, motif pun tidak ada. Jadi apanya yang mau disidik?. Data PPATK tidak ada bukti dana pembelian tanah sumber waras itu mengarah langsung atau tidak langsung ke Ahok.

Pembelian lahan di Cengkareng.
Tanah cengkareng itu timbul masalah karena temuan BPK. Itu opini BPK, bahwa tanah cengkareng itu milik DKI sejak tahun 1967. Tapi fakta nya ada warga yang mengakui itu tanahnya, Dia punya sertifikat. BPN sebagai pihak yang berwenang tidak mengatakan bahwa mana pemilik yang asli. Apakah warga atau DKI. Karena dua duanya merasa berhak dan punya bukti atas kepemilikan lahan itu. Makanya Ahok bawa kasusnya ke Polisi sebagai laporan pemalsuan sertifikat. Warga pemilik mengajukan gugatan ke pengadilan. Perang atas hak berlangsung.

Apa hasilnya ?

Polisi tidak menemukan bukti terjadi tindak pidana pemalsuan sertifikat. KPK juga melakukan penyelidikan. Hasilnya sama. Tidak ada tindak pidana korupsi atas pembelian lahan itu. Kemudian, keputusan MA tahun 2019 yang bersifat tetap memutuskan DKI menang atas gugatan tanah cengkareng itu. Tetapi dalam amar putusan MA, tidak ada kewajiban dari penjual lahan untuk mengembalikan uang ke DKI. Artinya apa? ya sama saja dengan awal. Pemda DKI beli lahan dan itu sudah sesuai dengan prosedur hukum. Keputusan MA hanya melegitimasi transaksi jual beli tanah itu sudah final. DKI dapat tanah, dan penjual dapat uang.

Kasus penodaan agama.
Fakta persidangan membuktikan semua tuduhan kepada Ahok tidak sesuai dengan Hukum Acara Pidana. Saksi pelapor tidak melihat sendiri Ahok bicara. Hanya patokannya pada video editan, dan Youtube. Kejadian itu sudah lama, dan baru dilaporkan setela viral di sosial media. Pihak yang memviralkan sudah dikenakan pidana. Saksi MUI juga membenarkan bahwa surat pernyataan sikap MUI yang di tanda tangani ketua MUI, tidak dibuat berdasarkan investigasi langsung di lapangan. Hanya berdasarkan laporan saja. Kasus ini lebih kepolitik menjelang Pilgub DKI. Ahok menolak untuk PK demi keutuhan bangsa.

Ahok tidak melakukan pidana berat, dia hanya dikenakan hukuman pidana ringan. Kalau mengacu kepada UU No 19/2003 tentang BUMN, Ahok bisa-bisa saja kok menjadi bos di perusahaan negara. Sebab di pasal 45 ayat (1), larangan bagi seseorang untuk menjadi calon direksi BUMN adalah pernah melakukan tindak pidana yang merugikan negara. Ahok dipidana bukan karena merugikan negara tetapi karena delik aduan orang perorang. Ahok tidak melawan dan merugikan negara, dan tidak melakukan perbuatan asusila. Paham ya sayang.#EJB

Sumber : Status Facebook Erizeli Bandaro





Fokus : Ahok


#Ahok #Ahok Jadi Bos BUMN


Shares
Facebook Twitter Google+ Linkedin



Komentar






31 menit yang lalu

Baznas Akan Berikan Modal Buka Warung Zmart Rp 20 Juta Untuk 500 Warga Jakarta, Ini Syaratnya...

Beritacenter.COM - Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) DKI Dr. KH. Ahmad Lutfi Fathullah MA mengatakan, pihaknya..
1 jam yang lalu

Ngaku Hilaf, Pelaku Persekusi Anggota Banser Minta Maaf

Beritacenter.COM - Jajaran anggota kepolisian menangkap pelaku persekusi terhadap anggota Banser NU yang viral di..
2 jam yang lalu

Lagi Asik Ngopi, Pria di Cipanas Ambruk Disabet Golok

Beritacenter.COM - Seorang pria bernama Marzuki (31) terkapar dengan luka bacok di bagian leher usai melakukan..
3 jam yang lalu

Mendikbud Minta Sekolah Sebarluaskan Inovasi Penilaian Siswa ke Medsos

Beritacenter.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Mukarim meminta seluruh sekolah yang ada di..
4 jam yang lalu

Cekcok Masalah Uang, Pria di Sumsel Tewas Dibacok Tetangganya

Beritacenter.COM - Leo Candra (23) tewas dibantai tetangganya sendiri, Herry Susanto (43) di kediaman korban di Desa..
4 jam yang lalu

Ayah Bejat! Perkosa Anak Hingga Mengalami Infeksi di Organ Intim

Beritacenter.COM - Seorang ayah berinisial AS (53) tega melakukan pelecehan seksual kepada anak tirinya sendiri yang..
5 jam yang lalu

Pamit Mandi, Dua Bocah Ini Ditemukan Tewas di Embung Desa Serut Sukoharjo

Beritacenter.COM - Dua bocah tewas tenggelam di Embung Desa Serut, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah pada..
6 jam yang lalu

Merasa Diancam, Saksi Kasus Suap Proyek Meikarta Minta Perlindungan KPK

Beritacenter.COM - Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menerima permohonan perlindungan dari salah seorang saksi kasus..
7 jam yang lalu

Toko Elektronik Hangus Terbakar di Lamongan

Beritacenter.COM - Terjadi kebakaran yang menghanguskan sebuah toko elektronik di Jalan Soewoko, Lamongan, Jawa..
8 jam yang lalu

Besok, PA 212 Beserta FPI Akan Demo, Polri : Demo Hak Warga

Beritacenter.COM - Persaudaraan Alumni (PA) 212 beserta Front Pembela Islam (FPI) akan menggelar aksi unjuk rasa di..
9 jam yang lalu

Besok, Presiden Jokowi Bakal Lantik Wantimpres di Istana Negara

Beritacenter.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut telah mengantongi sejumlah nama yang akan menempati posisi..
9 jam yang lalu

PBNU Sebut Pelaku yang Sebut Anggota Banser 'Kafir' Korban Dai Provokatif

Saya lebih melihatnya si pelaku persekusi ini adalah korban dari ajaran-ajaran yang disampaikan dai-dai yang menurut..
10 jam yang lalu

Pulih Dari Cidera, Pelatih MU Tak Sabar Tunggu Pogba Berlaga

Beritacenter.COM - Pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer sudah tidak sabar menunggu Paul Pogba berlaga usai..
10 jam yang lalu

Beri Apresiasi Tinggi, PBNU Siapkan Beasiswa untuk Anggota Banser Korban Persekusi di Jaksel

Beritacenter.COM - Apresiasi yang tinggi disampaikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kepada anggota Banser yang..
11 jam yang lalu

Mendukung Pembangunan Nasional Berkesinambungan dan Visi Indonesia Maju

Visi Indonesia maju tidak pernah surut untuk segera diwujudkan Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Berbagai..
11 jam yang lalu

Puan ke Nadiem soal Hapus UN: Jangan Terburu-Buru, Jangan Sampai Rugikan Murid

Beritacenter.COM - Ketua DPR Puan Maharani meminta Mendikbud Nadiem Makarim untuk menjelaskan lebih lanjut soal..
11 jam yang lalu

Polisi Tembak Mati Pengedar Heroin Jaringan Pakistan - Indonesia

Beritacenter.COM - Satresnarkoba Polda Metro Jaya menembak mati seorang pengedar narkotika jenis heroin yang..
12 jam yang lalu

Ribetnya Islam Versi Radikalis

Dari dulu syarat menjadi muslim hanya membaca kalimat syahadat dengan penuh keyakinan. Lain-lain adalah dinamika..
12 jam yang lalu

Pidato Lengkap Gibran Dihadapan Ratusan Pendukung Sebelum Daftar Pilkada Solo

Beritacenter.COM - Sebelum akhirnya resmi mendaftar bakal calon Wali Kota Solo melalui DPD PDIP Jateng, Gibran..
12 jam yang lalu

Diduga Korsetling Listrik, Tiga Rumah di Sukabumi Hangus Terbakar

Beritacenter.COM - Kebakaran melanda tiga rumah di Desa Berekah, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi, Jawa..
13 jam yang lalu

Pasca Pemecatan Carlo Ancelotti dari Napoli, Presiden Napoli : Saya Masih Bersahabat dengan Ancelotti

Tapi, Presiden Napoli Aurelio De Laurenttis menyebut jika pihaknya masih bersahabat dengan Ancelotti walaupun sudah..
13 jam yang lalu

Gubernur Sulsel Setuju UN Dihapus, Tapi Standar Guru Diperbaiki Lagi

Beritacenter.COM - Kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim untuk menghapus Ujian Nasional (UN), turut diapresiasi Gubernur..

+Indeks
Buat Artikel






 

About

  • Tentang Kami
  • Hubungi Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi