Soal Pegawai KPK Jadi ASN, Agus Rahardjo: Saya Yakin Independensi Tetap Kuat

Beritacenter.COM - Soal rencana pegawai KPK akan berstatus ASN, Ketua KPK Agus Rahadjo tetap meyakini pegawai KPK tetap bekerja secara independen. Agus memastikan jika para pegawai KPK memiliki independensi yang sangat kuat.

"Ya sebetulnya saya menyakini budaya KPK, budaya di KPK ini check and balances-nya kuat," kata Agus di gedung KPK Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2019).

"Jadi siapapun pimpinannya, apapun statusnya, dia apakah dia sebagai seperti pegawai yang dulu atau ASN itu saya yakin independensi dia sangat kuat," sambungnya.

Baca juga : Tak Masalahkan Pegawai KPK Jadi ASN, Irjen Firli: Yang Penting Sejahtera, Gaji Tak Boleh Turun

Untuk itu, dia mengaku tak khawatir dengan independensi pegawai KPK yang akan jadi ASN nantinya. "Oleh karena itu saya nggak khawatir kalau dia ASN akan hilang independensi, itu budaya KPK mulai sejak berdiri," lanjutnya.

Kendati begitu, Agus menyebut perpindahan status pegawai KPK menjadi ASN masih dalam proses pembahasan. Dia pun berharap jika seluruh pegawai KPK saat ini dapat menjadi ASN.

"Kita sudah bentuk tim transisi. Tim transisinya ketuai Pak Sekjen (Cahya Harefa). Negosiasi perundingan negosiasi terus berjalan. Harapan kita semua dikonversi jadi ASN kemudian langkah apa kemudian dikonversi bisa terwujud itu pasti nanti akan ada langkah berikutnya," tuturnya.

Sekedar diketahui, status ASN bagi pegawai KPK itu tercantum dalam Pasal 24 UU Nomor 19 Tahun 2019. Adapun isi dari pasal itu, yakni sebagai berikut :

Pasal 24 UU KPK

(1) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.