Sabtu, 15 Agustus 2020 - 17:09 WIB

Jokowi "TEGAS", Kedua Jenderal Ini "LEMBEK" Terkait Klaim Sepihak Tiongkok Terhadap Perairan Nutana, Ada Apa?

Konflik di Perairan Natuna yang melibatkan Tiongkok benar-benar telah membuat panas diskursus publik akhir-akhir ini. Ketegangan ini semakin diperparah dengan adanya perbedaan sikap antara Presiden Jokowi dengan menteri-menterinya, seperti Luhut Binsar Pandjaitan dan Prabowo Subianto, yang cenderung tak begitu tegas.

Oleh : Indah Pratiwi | Budi | Kamis, 09 Januari 2020 | 20:36 WIB

Shares
Share Twitter Google+ Linkedin


Beritacenter.COM - Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita”. Begitulah pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada 6 Januari 2019 lalu dalam menanggapi konflik di perairan Natuna yang melibatkan Tiongkok.

Tidak hanya Presiden Jokowi, petinggi eksekutif lain alias para menteri juga memperlihatkan ketegasan serupa terkait konflik ini. Sebut saja Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi yang menegaskan tidak akan mengakui nine-dash line atau sembilan garis putus-putus yang membentang di 90 persen Laut China Selatan – termasuk perairan Natuna – yang diklaim secara sepihak oleh Tiongkok menjadi teritorinya.

Pun begitu dengan Menko Polhukam, Mahfud MD yang menegaskan akan mengerahkan segala kemampuan untuk mengusir kapal-kapal militer dan nelayan Tiongkok di perairan Natuna.

Tapi anehnya, kontras dengan sikap tegas tersebut, terdapat pula menteri-menteri Jokowi yang justru bersikap lunak, bahkan disebut lembek terkait pernyataannya dalam konflik tersebut.

Pada persoalan itu, mata publik utamanya tertuju kepada dua menteri yang dapat disebut sebagai “matahari” di kabinet Presiden Jokowi.

Sebelumnya, pada 3 Januari 2019 lalu, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa masalah Natuna tidak perlu dibesar-besarkan. Tidak hanya itu, Luhut juga terlihat santai dan menganggap lumrah terkait masuknya kapal Tiongkok di perairan Natuna, yang disebutnya terjadi karena kurangnya kemampuan kapal yang dimiliki Indonesia untuk melakukan patroli di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).


Di kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto yang menyebut telah berkoordinasi dengan Luhut juga memberikan pernyataan yang bersifat “lembek” karena menyebutkan persoalan ini harus diselesaikan dengan baik. Bahkan ia menyebut Tiongkok sebagai negara sahabat.

Artinya, dapat disimpulkan bahwa suara Prabowo sebenarnya adalah perpanjangan dari suara Luhut.

Terkait pernyataan Luhut, mungkin banyak yang mengingat pada peran pentingnya dalam menjembatani hubungan ekonomi antara Indonesia dengan Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir ini. Konteksnya berbeda dengan Prabowo yang nampak menunjukkan wajah garang kepada Tiongkok selama masa kampanye Pilpres 2019.

Kompaknya Luhut dan Prabowo terkait Natuna sedikit tidaknya membangkitkan ingatan terkait keduanya pernah terlibat hubungan bisnis ketika sama-sama mengelola aset Kiani Kertas Nusantara yang diberikan Soeharto kepada mereka.

Kendati Luhut telah mengubah pernyataannya usai sidang kabinet paripurna dengan menegaskan tidak ada kompromi terkait masalah kedaulatan di konflik Natuna, publik tentu tidak akan lupa begitu saja dengan pernyataan kontras Luhut sebelumnya.

Tidak hanya kontras, publik juga menangkap terdapat ketidakselarasan yang kentara antara Presiden Jokowi, Luhut dan Prabowo. Sehingga tidak heran, perbedaan itu menciptakan kebisingan politik tersendiri menimbang pada berbagai pihak turut berkomentar.

Atas pernyataan Prabowo misalnya, Presidium Alumni (PA) 212 bahkan meminta Ketua Umum Partai Gerindra tersebut dicobot dari jabatannya sebagai Menhan karena menilai pernyataannya seharusnya sejalan dengan Presiden Jokowi selaku panglima tertinggi.

Jika terdapat pernyataan yang selaras antar pejabat eksekutif, yakni presiden dan menteri, sekiranya kebisingan-kebisingan semacam itu tentu tidak akan terjadi.

Atas persoalan ketidakselarasan pernyataan yang mengakibatkan kebisingan politik tersebut, hal ini menimbulkan pertanyaan. Mengapa fenomena tersebut dapat terjadi?

Presiden Tidak Memiliki Kuasa yang Cukup?

Ed Rogers dalam The Politics of Noise, menjabarkan bahwa kebisingan dalam politik sebenarnya adalah suatu hal yang lumrah. Akan tetapi, menurutnya, kebisingan tersebut dapat membuat publik menjadi tidak fokus pada inti masalah karena lebih menyibukkan diri membahas kebisingan yang tengah terjadi.

Apa yang disampaikan Rogers sekiranya tepat. Pasalnya, kita dapat melihat berbagai media massa justru menikmati dalam hal menabrakkan pernyataan-pernyataan para menteri dengan presiden ini.

Atas fenomena ketidakselarasan tersebut, dengan mudah kita mungkin dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadinya kurang atau tidak adanya sinkronisasi antara presiden dengan para menteri.

Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa mungkin tidak terdapat briefing atau pengarahan dari presiden agar para menteri tidak mengeluarkan pernyataan terkait suatu masalah apabila belum diberikan arahan.

Di luar persoalan ketiadaan sinkronisasi atau briefing tersebut, masalah yang lebih dalam mungkin menyangkut Presiden Jokowi itu sendiri. Merujuk pada pandangan Niccolo Machiavelli terkait kuasa dapat menjadi pengikat kepatuhan ataupun kesetiaan di dalam politik.

Dengan adanya respon cepat Luhut dan Prabowo terkait masalah Natuna, itu sebenarnya menunjukkan bahwa kuasa mantan Wali Kota Solo tersebut mungkin sebenarnya tidaklah cukup untuk membuat para menteri memiliki kepatuhan untuk mencegahnya mengeluarkan pernyataan tanpa menunggu arahan dari presiden.

Terkait hal ini, menarik untuk melihat opini Resty Woro Yuniar di South China Morning Post yang berjudul Indonesian President Jokowi’s Second Term: Free as a Bird or a Lame-Duck President?, yang menyebutkan bahwa terdapat kemungkinan Presiden Jokowi akan memiliki kuasa yang lemah pada periode kedua kekuasaannya yang disebut dengan istilah lame-duck president atau presiden bebek lumpuh.

Istilah ini biasanya merujuk pada presiden yang mulai kehilangan kuasanya di pemerintah, dan khususnya terjadi di periode kedua pemerintahan. Salah satu contoh presiden yang mengalaminya adalah Presiden Amerika Serikat, Barack Obama. Ini pula yang ditulis oleh Joel Achenbach di The Washington Post bahwa Presiden Obama sebenarnya tidak memiliki kuasa sebesar yang orang lain pikirkan selama ini.

Membuat perbandingkan skala kuasa atau pengaruh, baik Presiden Jokowi maupun Luhut – yang linear dengan Prabowo – sebenarnya sama-sama memiliki pengaruh yang kuat di lingkaran Istana. Setidaknya terdapat dua hal yang dapat menjadi alasan kuat terkait pandangan tersebut.

Pertama, dalam tulisan Aaron L. Connelly, pertemuan Presiden Jokowi dan Luhut disebut pertama kali terjadi pada 2008 ketika Luhut mencari seseorang yang dapat mengubah kayu mentah dari konsesi hutannya di Kalimantan menjadi produk jadi. Sejak saat itu, mereka memiliki hubungan yang baik, baik dalam hal bisnis maupun kampanye politik.

Kedua, konteks hubungan baik Jokowi dan Luhut tersebut sangat berhubungan dengan tulisan Leo Suryadinata yang berjudul Golkar’s Leadership and the Indonesian President, yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi telah melakukan manuver dengan membangun hubungan yang baik dengan Partai Golkar sejak periode pertama kepemimpinannya karena menyadari terdapat banyak petinggi PDIP yang tidak menyukainya – mungkin juga termasuk Megawati Soekarnoputi.

Dua konteks itu kemudian membuat terdapat pihak-pihak yang menyimpulkan bahwa Presiden Jokowi sengaja menempatkan Luhut di lingkaran Istana untuk mengimbangi dominasi pengaruh Megawati.

Pandangan tersebut semakin diperkuat dengan diperluasnya peran Luhut di periode kedua yang terbukti dengan bergantinya Menko Kemaritiman menjadi Menko Kemaritiman dan Investasi. Sudah menjadi rahasia umum juga kalau Luhut benar-benar menjadi andalan Presiden Jokowi sebagai jembatan untuk mendatangkan investor.

Artinya, boleh jadi memang konteks perbedaan sikap ini karena pengaruh yang saling beriringan. Luhut tentu menjadi kunci hubungan Indonesia dengan Tiongkok di sisi investasi – hal yang kemudian sangat mungkin ikut mempengaruhi sikap Prabowo sebagai Menhan.

Sengaja Dilakukan?

Selain dugaan bahwa Presiden Jokowi mungkin tidak memiliki kuasa yang cukup untuk mengontrol menteri-menterinya, terdapat pula dugaan yang menyebutkan mungkin perbedaan pernyataan tersebut sengaja untuk dilakukan.

Melihat pada kasus-kasus sebelumnya, persoalan perbedaan pernyataan antara presiden dan menteri sebenarnya kerap terjadi atau bukan pertama ini terjadi. Atas hal ini, tidak heran terdapat pihak yang menyebutkan jangan-jangan terdapat pembiaran. Seperti yang disebutkan oleh Ed Rogers, hal-hal semacam itu sebenarnya umum terjadi di dalam politik.

Dapat pula disimpulkan bahwa jika benar terjadi pembiaran tersebut, mungkin itu dilakukan untuk mendistorsi atau mengalihkan perhatian publik terhadap isu-isu yang sebenarnya lebih urgen. Terlebih lagi, strategi-strategi pengalihan isu semacam itu sangat umum dilakukan dalam politik.

Lalu benarkah telah terjadi pembiaran tersebut? Lantas isu-isu apakah yang tengah ingin ditutupi oleh pemerintah dengan kebisingan politik yang marak terjadi? Terkait hal tersebut, tentu hanya pihak-pihak terkait yang mengetahuinya.

Di luar persoalan tersebut, satu hal yang pasti, bahwa Presiden Jokowi, Luhut dan Prabowo sudah memiliki pandangan yang selaras terkait konflik di Natuna. Atas hal ini tentu sangat menarik untuk menantikan bagaimana para pejabat eksekutif tersebut menyelesaikan konflik Natuna yang sebenarnya sudah menahun tersebut.

Sumber : pinterpolitik.com





Fokus : Konflik Di Laut Natuna


#Natuna #Natuna Milik Indonesia #Konflik di Laut Natuna #Jokowi Tegas Soal Natuna #Natuna Memanas #Perairan Natuna #China Klaim Laut Natuna #Laut Natuna Utara. #Jokowi ke Natuna


Shares
Facebook Twitter Google+ Linkedin



Komentar






1 jam yang lalu

AROGANSI ANAK GELANDANGAN POLITIK

Ada yang bilang, “buah jatuh tak jauh dari pohonnya.”Mungkin gambaran tersebut sangat cocok buat Anak..
2 jam yang lalu

GIBRAN Yang SEDERHANA Dan MEMULAINYA Dari SOLO

Melihat penampilan Gibran dalam kesehariannya memang jauh dari kesan glamour atau pamer kemewahan, layaknya putra..
3 jam yang lalu

KKP Bersama PEMDA DIY Bersinergi Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Beritacenter.COM – Guna mendorong kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, pemerintah terus berupaya..
3 jam yang lalu

Mewaspadai Manuver "KAMI" Ganggu Kerja Keras Pemerintah Tangani Covid-19

Di tengah pandemi Covid-19, segelintir orang yang selama ini tergabung selalu menolak kebijakan Pemerintah..
4 jam yang lalu

Meributkan Logo HUT RI Ke 75

Buka browser lalu nemu orang ribut-ribut soal logo HUT RI ke-75 karena katanya mirip salib. Saya melihat gambarnya..
7 jam yang lalu

Inilah 3 Minuman Sehat Atasi Gejala Pilek

Beritacenter.COM - Saat ini gejala flu atau pilek merupakan penyakit yang sangat menakutkan di tengah pandemi Covid -..
9 jam yang lalu

Biadab !!! Ayah Tega Cabuli Anak Tiri Selama Tiga Tahun di Jakarta Timur

Beritacenter.COM - Seorang ayah berinsial RM diamankan Tim Rajawali Polrestro Jakarta Timur karena kedapatan..
10 jam yang lalu

Akhir Pekan, Prediksi Cuaca di Jakarta

Beritacenter.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca di wilayah DKI Jakarta pada..
12 jam yang lalu

Menakjubkan! Sejak Dulu 10 Buah Ini Dipercaya Bisa Cegah Kanker

Beritacenter.COM - Mencegah lebih baik dari pada mengobati. Yuk, kita lakukan langkah-langkah pencegahan dengan..
14 jam yang lalu

Berikut Ini Cara Jalankan Usaha di Tengah Pandemi Virus Corona Ala Sandiaga Uno

Beritacenter.COM - Pandemi virus corona atau covid-19 berdampak pada banyak sektor kehidupan. Dampak itu, diakui..
15 jam yang lalu

Jual Sabu Live Via Facebook, 4 Pemuda di Jambi Ditangkap Polisi

Beritacenter.COM - Satres Narkoba Polres Bungo menangkap empat pemuda yang diduga merupakan pengedar narkoba jenis..
16 jam yang lalu

Erupsi Kelima Hari Ini, Kolom Abu Vulkanik Gunung Sinabung Capai Ketinggian 1.000 Meter

Beritacenter.COM - Gunung Sinabung yang terletak di Sumatera Utara kembali dikabarkan mengalami erupsi pada Jumat, 14..
17 jam yang lalu

DPR Pastikan R-Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme Belum Dibahas dalam Rapat Bamus

Beritacenter.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pastikan Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) Tentang..
18 jam yang lalu

Polisi Tangkap 8 Orang Diduga Hendak Buat Rusuh Demo di DPR, Sajam-Bom Molotov Disita

Beritacenter.COM - Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 8 orang yang diduga hendak membuat kerusuhan di..
18 jam yang lalu

Pesut Sepanjang 145 cm Ditemukan Mati di Sungai Mahakam

Beritacenter.COM - Warga Desa Muara digegerkan temuan Seekor pesut mati di Sungai Mahakam, Samarinda, Kalimantan..
19 jam yang lalu

Danrem Tadulako Sebut Kematian Purnawirawan TNI di Poso Ulah Anggota MIT

Beritacenter.COM - Danrem 132/Tadulako, Brigadir Jenderal TNI Farid Makruf menduga, kematian seorang purnawirawan TNI..
20 jam yang lalu

Polisi Tangkap Sejumlah Massa yang Hendak Rusuh di Demo DPR

Beritacenter.COM - Jajaran anggota kepolisian mengamankan sejumlah kelompok massa perusuh yang menyusup di demo buruh..
21 jam yang lalu

Erupsi Keempat Hari Ini, Kolom Abu Gunung Sinabung Capai Ketinggian 4,2 Km

Beritacenter.COM - Hari ini, Gunung Sinabung, di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, terpantau mengalami erupsi yang..
21 jam yang lalu

Polisi Tangani Kasus Video Viral Gadis Dibully 'Ditampar-Ditendang' di Alun-alun Kidul Solo

Beritacenter.COM - Viral sebuah video di media sosial, menampakkan seorang gadis tengah dirundung oleh sejumlah ABG..
21 jam yang lalu

P-KMP Gelar Aksi Unjuk Rasa di Istana Agar Negara Akui tanah adat milik suku Ireeuw Papua

Beritacenter.COM - Pergerakan Keadilan Masyarakat Papua (P-KMP) menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara..
22 jam yang lalu

Bareskrim Polri : Ada 3 Klaster Peristiwa di Kasus Djoko Tjandra

Kami sepakat membagi peristiwa Djoko Tjandra ini menjadi tiga klaster peristiwa

+Indeks

 

About

  • Tentang Kami
  • Hubungi Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi