Jumat, 21 Pebruari 2020 - 07:42 WIB

Membongkar Borok OJK "GAGAL" Awasi JIWASRAYA

Oleh : Indah Pratiwi | Budi | Kamis, 23 Januari 2020 | 21:05 WIB

Shares
Share Twitter Google+ Linkedin


“OJK dibentuk agar kejadian semasa krisis yang lalu tidak terjadi dan tidak akan terulang. Pengalaman tahun 1998 kemarin kita harus membayar mahal, dan terakhir Century-pun harus dibayar mahal. Untuk saat ini OJK merupakan pilihan terbaik.”

Begitulah pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo pada 2010 lalu agar semua pihak mendukung rencana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setahun kemudian atau pada tahun 2011, lewat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK kemudian resmi dibentuk.

Atas landasan historis tersebut, OJK memiliki tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Kini, berbagai pihak kemudian menyoroti lembaga independen ini menyusul pada gagalnya perusahaan asuransi pelat merah, Jiwasraya dalam membayar polis nasabah.

Pasalnya, kegagalan tersebut disebut karena Jiwasraya melakukan investasi di saham-saham berisiko, di mana hal ini sudah seharusnya mendapatkan peringatan dari OJK.

Ini pula yang disorot oleh pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng. Ia menyebutkan bahwa OJK pastilah mengetahui aliran dana investasi yang dilakukan oleh Jiwasraya. Bahkan menurutnya, dalam kelembagaan keuangan yang ada sekarang, semua kejahatan dapat dimulai dari OJK dan dapat juga diakhiri “damai” di lembaga tersebut.

Artinya, Daeng memiliki kecurigaan tersendiri bahwa telah terjadi intrik politik tertentu, sehingga terdapat unsur pembiaran dari OJK terkait Jiwasraya yang melakukan investasi di saham berisiko, ataupun terkait produk investasinya, JS Saving Plan yang memberlakukan bunga tinggi.

Bukti atas kecurigaan Daeng tersebut terlihat jelas dari OJK yang sebenarnya telah mengetahui potensi gagal bayar Jiwasraya pada Januari 2018 lalu. Namun, sampai Oktober 2018, OJK nampak bersikap pasif dan terkesan membuang badan.

Selaku lembaga yang raison d’etre atau alasan keberadaannya agar kasus Bank Century yang menelan kerugian sebesar Rp 7 triliun tidak terulang kembali, tentu menjadi pertanyaan tersendiri bahwa kasus Jiwasraya yang taksiran kerugiannya hampir dua kali lipat dari kasus Bank Century atau mencapai Rp 13,7 triliun justru dapat terjadi.

Mengacu pada hal tersebut, tentu saja kita dapat menyimpulkan bahwa OJK telah gagal dalam menjalankan perannya. Pertanyaannya, mengapa hal tersebut terjadi?

Mengapa OJK Gagal?

OJK sendiri sebenarnya adalah lembaga serapan dari Financial Service Authority (FSA) yang pertama kali secara resmi didirikan di Inggris oleh Financial Services and Markets Act pada tahun 2000. Namun, lembaga ini sebenarnya telah ada di Inggris sejak tahun 1985 dengan nama Securities Investment Board, dan baru pada tahun 1997 berubah nama menjadi FSA.

Setelah terjadinya krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008, pemerintah Inggris kemudian memutuskan untuk merevisi peraturan struktur keuangan pada tahun 2012, dan berimbas pada pembubaran FSA pada April 2013. Untuk melanjutkan kebutuhan regulasi keuangan, dua lembaga kemudian dibentuk, yakni Financial Conduct Authority dan Prudential Regulation Authority.

Tidak seperti FSA yang memiliki fungsi dan tujuan yang begitu luas, pembentukan dua lembaga tersebut membuat fungsi dan tujuan FSA terbagi menjadi dua.

Financial Conduct Authority dibentuk untuk mengatur pasar keuangan, memberikan perlindungan bagi konsumen dan mendorong integritas pasar dalam sistem keuangan Inggris, serta memfasilitasi persaingan untuk melayani kepentingan konsumen dengan lebih baik. Menariknya, lembaga ini didanai oleh 58.000 perusahaan yang dinaunginya.

Sementara itu, Prudential Regulation Authority memiliki peranan yang meliputi regulasi bank, koperasi kredit, perusahaan asuransi, dan perusahaan investasi. Lalu terkait sumber dananya, lembaga ini sepenuhnya didanai oleh Bank of England yang merupakan bank sentral di Inggris.

Melihat pembelahan lembaga dan fungsi FSA yang dilakukan oleh pemerintah Inggris, kita mungkin sudah dapat menebak bahwa hal tersebut dilakukan karena menilai FSA tidak mungkin akan efektif dalam melaksakan perannya apabila memiliki tujuan dan fungsi yang begitu luas. Tidak hanya itu, sumber dana yang berbeda sepertinya didesain agar tiap lembaga memiliki tanggung jawab masing-masing terhadap ranah yang dinaunginya.

Apa yang terjadi di Inggris tersebut, sepertinya menjadi bantahan atas tulisan Robert J. Dijkstra yang berjudul Accountability of Financial Supervisory Agencies: An Incentive Approach. Dalam tulisan tersebut, Dijkstra mengemukakan bahwa kegagalan pengawasan keuangan yang menjadi penyebab krisis keuangan, sering terjadi karena tidak adanya insentif yang memadai untuk pengawas keuangan.

Di Indonesia sendiri, konteks insentif untuk pengawas keuangan diakomodir oleh negara dan bentuknya bisa dilihat dari besaran penghasilan yang didapatkan oleh komisioner dan pegawai di lembaga ini.

Bayangkan saja, gaji Ketua Dewan Komisioner OJK bahkan mencapai Rp 300 juta per bulan. Angka ini jauh di atas gaji Gubernur Bank Indonesia (BI) yang hanya mencapai Rp 200 juta per bulan. Padahal, selama ini BI yang merupakan bank sentral di Indonesia dikenal sebagai salah satu lembaga dengan gaji tertinggi di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achsanul Qosasi pada tahun 2010 lalu, telah menjelaskan mengapa gaji komisioner OJK jauh lebih tinggi dari BI ataupun lembaga lainnya. Menurutnya, OJK selaku lembaga pengawas keuangan tidak mungkin memiliki gaji yang lebih kecil dari lembaga yang diawasinya. Artinya, pemikiran Qosasi tersebut tentu seirama dengan Dijkstra yang menilai insentif sangat penting untuk menjaga baiknya kinerja pengawas keuangan.

Akan tetapi, sebagaimana diketahui, kendati telah diberikan insentif yang begitu besar, nyatanya OJK dituduh gagal menjalankan perannya di kasus Jiwasraya. Jawaban atas hal ini mungkin merujuk pada pengamatan Salamuddin Daeng yang menyebutkan OJK memiliki kewenangan yang terlalu besar karena menaungi seluruh kegiatan di sektor keuangan.

Dengan kata lain, karena tidak terdapat lembaga yang mengawasinya, kemungkinan besar intrik politik terkait adanya pembiaran di aktivitas investasi Jiwasraya sangat memungkinkan untuk dilakukan.

Menimbang pada dua konteks masalah tersebut, mungkin kita dapat menyimpulkan bahwa kegagalan OJK terjadi karena lembaga tersebut memiliki kewenangan yang terlalu besar sehingga perannya justru menjadi tidak efektif, seperti yang terjadi pada FSA di Inggris. Atas besarnya kewenangan itu pula, melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kuasa sangat dimungkinkan terjadi di OJK.

Apa yang Dapat Dilakukan?

Merespon kegagalan OJK dalam mengawasi Jiwasraya ataupun tidak dihentikannya produk investasi JS Saving Plan, kemudian membuat banyak pihak menuturkan harus adanya Dewan Pengawas (Dewas) yang memonitori dan mengevaluasi kinerja OJK.

Hal ini misalnya dikemukakan oleh Ketua MPR, Bambang Soesatyo yang menegaskan tidak boleh terdapat lembaga yang tidak memiliki Dewas. Bahkan menurutnya, lembaga penegak hukum seperti KPK juga telah memiliki Dewas.

Usulan adanya Dewas OJK ini tentu dapat menjadi masukan yang layak untuk dipertimbangkan oleh pemerintah, khususnya bagi lembaga legislatif (DPR) selaku perumus produk hukum.

Akan tetapi, mengacu pada apa yang terjadi pada FSA di Inggris, mungkin sudah seharusnya terdapat perombakan di tubuh OJK itu sendiri. Cukup radikal memang, tapi sepertinya kewenangan OJK perlu dibagi seperti FSA di Inggris agar tidak terlalu besar. Tidak hanya untuk meningkatkan efektivitas kerja, ini juga untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kuasa oleh OJK.

Konsep terkait pendanaan FSA di Inggris yang tidak terpusat atau hanya bersumber dari pemerintah juga layak untuk dipertimbangkan. Misalnya, sebagian dana OJK mungkin dapat diambil dari perusahaan-perusahaan yang dinaungi, sehingga OJK akan memiliki tanggung jawab kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

Di luar itu semua, tentu saja kita berharap kasus Jiwasraya dapat segera terselesaikan dan tidak terulang kembali. Dan terkait langkah apa yang akan dilakukan pemerintah untuk membenahi OJK, ini tentu bergantung atas kebijaksanaan pemerintah terkait. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya.





Fokus : Bubarkan OJK


#OJK Gagal #OJK Gagal Awasi Jiwasraya #OJK Lembaga Abal-abal #OJK Gak Becus #Bubarkan OJK


Shares
Facebook Twitter Google+ Linkedin



Komentar






25 menit yang lalu

Hujan Deras Masih Mengguyur Jakarta Hari ini

Beritacenter.COM - Wilayah Ibu Kota Jakarta masih akan diguyur hujan pada Jumat (21/2/2020). Oleh karena itu warga..
41 menit yang lalu

Lebih Baik Mana Sabun Batang atau Sabun Cair? Ini Penjelasannya...

Beritacenter.COM - Sabun mandi memang dibutuhkan untuk membunuh kuman-kuman di kulit. Namun, tidak semua sabun mandi..
1 jam yang lalu

Begini Kata Pemain Timnas Saat Dilatih Shin Tae-yong

Beritacenter.COM - Pemain timnas asal Madura United(MU) Asep Berlian mengaku ia baru mengenal ilmu lain saat dilatih..
2 jam yang lalu

Pemerintah China Umumkan Obat Pertama Atasi Virus Corona

Beritacenter.COM - Pemerintah China mengumumkan obat antivirus corona untuk pasien yang kini telah disetujui. Obat..
3 jam yang lalu

Nadiem Ungkap Dosa-dosa Dunia Pendidikan di Indonesia

Beritacenter.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan(Mendikbu) Nadiem Makarim membeberkan dosa-dosa pendidikan yang..
4 jam yang lalu

Muadzin di London Ditikam Saat Shalat

Beritacenter.COM - Ada seorang ditangkap setelah menusuk seorang muadzin di sebuah masjid di London, Inggris, saat..
5 jam yang lalu

Mengenal 4 Golongan Yang Tidak Akan Tersentuh Api Neraka

Beritacenter.COM - Orang-orang beriman tentunya ingin agar dirinya tidak tersentuh api neraka. Allah SWT menciptakan..
6 jam yang lalu

Mendikbud Nadiem Makariem Bisa Dibidik KPK

Beritacenter.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem membuat kebijakan pembayaran Sumbangan Pembinaan..
7 jam yang lalu

Warga Kampung Melayu Mulai Mengungsi

Beritacenter.COM - Ada ratusan warga terdampak banjir di empat RW, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,..
8 jam yang lalu

Omnibus Law Dinilai Tidak Memihak, Buruh dan Mahasiswa UI Bakal Turun ke Jalan

Beritacenter.COM - Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja dinilai tidak memihak rakyat atau kaum buruh..
9 jam yang lalu

Pengantin Baru Jadi Pertimbangan Mendapat Kredit Usaha Rakyat

Beritacenter.COM - Pemerintah akan mengkaji pemberian kredit usaha rakyat(KUR) kepada para pengantin baru sebagai..
9 jam yang lalu

Kedapatan Bawa Miras, Polisi Halau Suporter Gresik yang Hendak ke Sidoarjo

Mereka dari Gresik semua. Kami halau dan kami suruh balik. Karena juga mereka tidak mempunyai tiket. Selain itu kami..
10 jam yang lalu

Selagi Belum Disahkan, Jokowi Persilakan Warga Kritik RUU Cipta Kerja

Beritacenter.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang untuk masyarakat menyampaikan kritikan dan saran..
11 jam yang lalu

Selain Sabu, Artis Aulia Farhan Juga Positif Gunakan Narkoba Jenis Ini...

Beritacenter.COM - Artis FTV, Aulia Farhan ditangkap polisi di Hotel Amaris, Jakarta Selatan, pada Kamis (20/2/2020)..
11 jam yang lalu

Komnas PA Bakal Silaturahmi ke Ponpes Anak Kiai Jombang yang Diduga Cabuli Santri

Beritacenter.COM - Pihak Komnas Perlindungan Anak (PA) rencanaya akan menjadwalkan silaturahmi ke pondok pesantren..
11 jam yang lalu

Jadwal Lengkap Pertandingan Liga Europa Malam Ini...

Tak sedikit juga tim-tim besar yang ikut meramaikan kompetisi ini. Sebut saja Manchester United, Arsenal, Ajax, AS..
11 jam yang lalu

Bos WO yang Tipu Puluhan Calon Pengantin di Cianjur Terancam Hukuman 4 Tahun Penjara

Beritacenter.COM - Pemilik wedding organizer (WO) Highlevel, Bintang Juwita Maghfirly terancam hukuman 4 tahun..
12 jam yang lalu

Gempa Magnitudo 5,6 Guncang Melonguane Sulut, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami

Beritacenter.COM - Wilayah Melonguane, Sulawesi Utara (Sulut), diguncang gempa bumi magnitudo 5,6. Gempa yang..
12 jam yang lalu

Polisi Amankan 5 Bonek yang Hendak Nonton ke Sidoarjo

Beritacenter.COM - Jajaran anggota kepolisian mengamankan lima anak Bonek yang hendak ke Sidoarjo untuk menyaksikan..
13 jam yang lalu

MUI Jabar ke Massa Aksi 212: Silahkan Demo, Tapi Jangan Sekali-kali Anarkis!

Jangan sekali-kali melakukan hal anarkisme. Kalau sudah anarkis, terlepas tujuannya baik, tapi itu sudah melanggar..
13 jam yang lalu

KPK Akan Panggil Eks Wakil Gubernur Banten Terkait Kasus Suap Pengadaan Alat Kesehatan

Beritacenter.COM - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil mantan Wakil Gubernur..
13 jam yang lalu

Heboh Investasi Bodong Penggemukan Sapi di Ponorogo, Warga Tertipu Hingga Rp200 M

Sementara catatan kami, korban sejumlah 2.000 orang. Untuk kerugian mencapai Rp 200 Miliar

+Indeks

 

About

  • Tentang Kami
  • Hubungi Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi