Kamis, 24 September 2020 - 10:03 WIB

Membongkar Borok OJK "GAGAL" Awasi JIWASRAYA

Oleh : Indah Pratiwi | Budi | Kamis, 23 Januari 2020 | 21:05 WIB

Shares
Share Twitter Google+ Linkedin


“OJK dibentuk agar kejadian semasa krisis yang lalu tidak terjadi dan tidak akan terulang. Pengalaman tahun 1998 kemarin kita harus membayar mahal, dan terakhir Century-pun harus dibayar mahal. Untuk saat ini OJK merupakan pilihan terbaik.”

Begitulah pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo pada 2010 lalu agar semua pihak mendukung rencana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setahun kemudian atau pada tahun 2011, lewat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK kemudian resmi dibentuk.

Atas landasan historis tersebut, OJK memiliki tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Kini, berbagai pihak kemudian menyoroti lembaga independen ini menyusul pada gagalnya perusahaan asuransi pelat merah, Jiwasraya dalam membayar polis nasabah.

Pasalnya, kegagalan tersebut disebut karena Jiwasraya melakukan investasi di saham-saham berisiko, di mana hal ini sudah seharusnya mendapatkan peringatan dari OJK.

Ini pula yang disorot oleh pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng. Ia menyebutkan bahwa OJK pastilah mengetahui aliran dana investasi yang dilakukan oleh Jiwasraya. Bahkan menurutnya, dalam kelembagaan keuangan yang ada sekarang, semua kejahatan dapat dimulai dari OJK dan dapat juga diakhiri “damai” di lembaga tersebut.

Artinya, Daeng memiliki kecurigaan tersendiri bahwa telah terjadi intrik politik tertentu, sehingga terdapat unsur pembiaran dari OJK terkait Jiwasraya yang melakukan investasi di saham berisiko, ataupun terkait produk investasinya, JS Saving Plan yang memberlakukan bunga tinggi.

Bukti atas kecurigaan Daeng tersebut terlihat jelas dari OJK yang sebenarnya telah mengetahui potensi gagal bayar Jiwasraya pada Januari 2018 lalu. Namun, sampai Oktober 2018, OJK nampak bersikap pasif dan terkesan membuang badan.

Selaku lembaga yang raison d’etre atau alasan keberadaannya agar kasus Bank Century yang menelan kerugian sebesar Rp 7 triliun tidak terulang kembali, tentu menjadi pertanyaan tersendiri bahwa kasus Jiwasraya yang taksiran kerugiannya hampir dua kali lipat dari kasus Bank Century atau mencapai Rp 13,7 triliun justru dapat terjadi.

Mengacu pada hal tersebut, tentu saja kita dapat menyimpulkan bahwa OJK telah gagal dalam menjalankan perannya. Pertanyaannya, mengapa hal tersebut terjadi?

Mengapa OJK Gagal?

OJK sendiri sebenarnya adalah lembaga serapan dari Financial Service Authority (FSA) yang pertama kali secara resmi didirikan di Inggris oleh Financial Services and Markets Act pada tahun 2000. Namun, lembaga ini sebenarnya telah ada di Inggris sejak tahun 1985 dengan nama Securities Investment Board, dan baru pada tahun 1997 berubah nama menjadi FSA.

Setelah terjadinya krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008, pemerintah Inggris kemudian memutuskan untuk merevisi peraturan struktur keuangan pada tahun 2012, dan berimbas pada pembubaran FSA pada April 2013. Untuk melanjutkan kebutuhan regulasi keuangan, dua lembaga kemudian dibentuk, yakni Financial Conduct Authority dan Prudential Regulation Authority.

Tidak seperti FSA yang memiliki fungsi dan tujuan yang begitu luas, pembentukan dua lembaga tersebut membuat fungsi dan tujuan FSA terbagi menjadi dua.

Financial Conduct Authority dibentuk untuk mengatur pasar keuangan, memberikan perlindungan bagi konsumen dan mendorong integritas pasar dalam sistem keuangan Inggris, serta memfasilitasi persaingan untuk melayani kepentingan konsumen dengan lebih baik. Menariknya, lembaga ini didanai oleh 58.000 perusahaan yang dinaunginya.

Sementara itu, Prudential Regulation Authority memiliki peranan yang meliputi regulasi bank, koperasi kredit, perusahaan asuransi, dan perusahaan investasi. Lalu terkait sumber dananya, lembaga ini sepenuhnya didanai oleh Bank of England yang merupakan bank sentral di Inggris.

Melihat pembelahan lembaga dan fungsi FSA yang dilakukan oleh pemerintah Inggris, kita mungkin sudah dapat menebak bahwa hal tersebut dilakukan karena menilai FSA tidak mungkin akan efektif dalam melaksakan perannya apabila memiliki tujuan dan fungsi yang begitu luas. Tidak hanya itu, sumber dana yang berbeda sepertinya didesain agar tiap lembaga memiliki tanggung jawab masing-masing terhadap ranah yang dinaunginya.

Apa yang terjadi di Inggris tersebut, sepertinya menjadi bantahan atas tulisan Robert J. Dijkstra yang berjudul Accountability of Financial Supervisory Agencies: An Incentive Approach. Dalam tulisan tersebut, Dijkstra mengemukakan bahwa kegagalan pengawasan keuangan yang menjadi penyebab krisis keuangan, sering terjadi karena tidak adanya insentif yang memadai untuk pengawas keuangan.

Di Indonesia sendiri, konteks insentif untuk pengawas keuangan diakomodir oleh negara dan bentuknya bisa dilihat dari besaran penghasilan yang didapatkan oleh komisioner dan pegawai di lembaga ini.

Bayangkan saja, gaji Ketua Dewan Komisioner OJK bahkan mencapai Rp 300 juta per bulan. Angka ini jauh di atas gaji Gubernur Bank Indonesia (BI) yang hanya mencapai Rp 200 juta per bulan. Padahal, selama ini BI yang merupakan bank sentral di Indonesia dikenal sebagai salah satu lembaga dengan gaji tertinggi di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achsanul Qosasi pada tahun 2010 lalu, telah menjelaskan mengapa gaji komisioner OJK jauh lebih tinggi dari BI ataupun lembaga lainnya. Menurutnya, OJK selaku lembaga pengawas keuangan tidak mungkin memiliki gaji yang lebih kecil dari lembaga yang diawasinya. Artinya, pemikiran Qosasi tersebut tentu seirama dengan Dijkstra yang menilai insentif sangat penting untuk menjaga baiknya kinerja pengawas keuangan.

Akan tetapi, sebagaimana diketahui, kendati telah diberikan insentif yang begitu besar, nyatanya OJK dituduh gagal menjalankan perannya di kasus Jiwasraya. Jawaban atas hal ini mungkin merujuk pada pengamatan Salamuddin Daeng yang menyebutkan OJK memiliki kewenangan yang terlalu besar karena menaungi seluruh kegiatan di sektor keuangan.

Dengan kata lain, karena tidak terdapat lembaga yang mengawasinya, kemungkinan besar intrik politik terkait adanya pembiaran di aktivitas investasi Jiwasraya sangat memungkinkan untuk dilakukan.

Menimbang pada dua konteks masalah tersebut, mungkin kita dapat menyimpulkan bahwa kegagalan OJK terjadi karena lembaga tersebut memiliki kewenangan yang terlalu besar sehingga perannya justru menjadi tidak efektif, seperti yang terjadi pada FSA di Inggris. Atas besarnya kewenangan itu pula, melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kuasa sangat dimungkinkan terjadi di OJK.

Apa yang Dapat Dilakukan?

Merespon kegagalan OJK dalam mengawasi Jiwasraya ataupun tidak dihentikannya produk investasi JS Saving Plan, kemudian membuat banyak pihak menuturkan harus adanya Dewan Pengawas (Dewas) yang memonitori dan mengevaluasi kinerja OJK.

Hal ini misalnya dikemukakan oleh Ketua MPR, Bambang Soesatyo yang menegaskan tidak boleh terdapat lembaga yang tidak memiliki Dewas. Bahkan menurutnya, lembaga penegak hukum seperti KPK juga telah memiliki Dewas.

Usulan adanya Dewas OJK ini tentu dapat menjadi masukan yang layak untuk dipertimbangkan oleh pemerintah, khususnya bagi lembaga legislatif (DPR) selaku perumus produk hukum.

Akan tetapi, mengacu pada apa yang terjadi pada FSA di Inggris, mungkin sudah seharusnya terdapat perombakan di tubuh OJK itu sendiri. Cukup radikal memang, tapi sepertinya kewenangan OJK perlu dibagi seperti FSA di Inggris agar tidak terlalu besar. Tidak hanya untuk meningkatkan efektivitas kerja, ini juga untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kuasa oleh OJK.

Konsep terkait pendanaan FSA di Inggris yang tidak terpusat atau hanya bersumber dari pemerintah juga layak untuk dipertimbangkan. Misalnya, sebagian dana OJK mungkin dapat diambil dari perusahaan-perusahaan yang dinaungi, sehingga OJK akan memiliki tanggung jawab kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

Di luar itu semua, tentu saja kita berharap kasus Jiwasraya dapat segera terselesaikan dan tidak terulang kembali. Dan terkait langkah apa yang akan dilakukan pemerintah untuk membenahi OJK, ini tentu bergantung atas kebijaksanaan pemerintah terkait. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya.





Fokus : Bubarkan OJK


#OJK Gagal #OJK Gagal Awasi Jiwasraya #OJK Lembaga Abal-abal #OJK Gak Becus #Bubarkan OJK


Shares
Facebook Twitter Google+ Linkedin



Komentar






1 jam yang lalu

Heboh! Isu Habib Rizieq Meninggal Ditabrak Onta, PA 212 " Itu Dungu"

Beritacenter.COM - Persaudaraan Alumni (PA) 212 angkat bicara terkait informasi yang menyebutkan bahwa Imam Besar..
1 jam yang lalu

KERAS! TB Hasanuddin Tepis Curhatan Gatot Yang Selalu Kaitkan PKI Demi Cari Perhatian

Beritacenter.COM - Mayjen TNI (Purn) Tb Hasanuddin menjawab isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang..
3 jam yang lalu

Atletico Madrid Resmi Bawa Luis Suarez Dari Barcelona

Beritacenter.COM - Atletico Madrid telah mengumumkan kesepakatan transfer Luis Suarez dari Barcelona. Saat ini..
7 jam yang lalu

Anda Wajib Tahu, Ini Cara Ampuh Atasi Insomnia

Beritacenter.COM - Tidur merupakan kebutuhan yang mendasar bagi setiap orang setelah seharian menjalankan..
8 jam yang lalu

Gempa Darat Berkekuatan 3,6 magnitudo Guncang Mamasa Sulbar

Beritacenter.COM - Gempa darat berkekuatan 3,6 magnitudo (M) mengguncang Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi..
8 jam yang lalu

Kimia Farma Pecat Karyawan yang Terlibat Kasus Pelecehan di Soetta

Beritacenter.COM - PT Kimia Farma pecat karyawannya yang terlibat dalam kasus pelecehan, penipuan dan pemerasan..
9 jam yang lalu

Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19, Ini Saran Bawaslu Agar Tak Muncul Klaster Baru

Beritacenter.COM - Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di tengah pandemi virus..
10 jam yang lalu

Hadi Pranoto Hadiri Pemeriksaan Lebih Awal, Ada Apa

Beritacenter.COM - Hadi Pranoto yang dilaporkan oleh Ketua Cyber Indonesia, Muannas Alaidid menjalani..
11 jam yang lalu

Gatot Kaitkan Penggantian Panglima TNI dengan Film G30S/PKI, Fadli Zon: Memang Usia Pensiun

Beritacenter.COM - Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon menanggapi perkataan Gatot Nurmantyo yang mengaitkan..
11 jam yang lalu

Sah! Kominfo Bakal Kantongi Rp 16,9 triliun Untuk Anggaran 2021

Beritacenter.COM - Pagu alokasi anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk tahun 2021..
12 jam yang lalu

Ini Tuntutan Jaksa Terhadap 3 Pejabat Jiwasraya, Satu Terdakwa Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Beritacenter.COM - Eks Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Harry Prasetyo dituntut pidana penjara..
12 jam yang lalu

Fakta! Menteri Edhy Kantongi Keterangan Negatif COVID-19 Saat Kunjungi Kupang NTT-Berau Kaltim

BeritaCenter.COM – Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Edhy Prabowo sudah dinyatakan negatif COVID-19 dan kini..
12 jam yang lalu

Polisi Buru Pemalsu Rapid Test Korban Pelecehan di Soetta, Hasilnya Ternyata Nonreaktif

Beritacenter.COM - Polda Metro Jaya mengungkap pelaku pelecehan seksual di Bandara Soekarno-Hatta melakukan pemalsuan..
12 jam yang lalu

Sepasang ASN Pingsang dalam Kondisi Bugil di Asahan Sumut Divonis 6-5 Bulan Bui

Beritacenter.COM - Vonis 6 bulan dan 5 bulan penjara diberikan kepada sepasang ASN yang ditemukan pingsan dalam..
13 jam yang lalu

Kendalikan Banjir, Pemprov Bakal Bangun 300 Sumur Resapan

Beritacenter.COM - Sebagai salah satu program pengendalian banjir di ibukota, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas..
13 jam yang lalu

Pelaku Pria Beberkan Peran Wanita SN Tawarkan Mahasiswi Digilir di Hotel Makassar

Beritacenter.COM - MF, salah satu pria pelaku pemerkosa mahasiswi EA (23) secara bergilir di Makassar, membeberkan..
13 jam yang lalu

Penetapan Paslon Berjalan Lancar, KPU: Nggak Ada Massa

Beritacenter.COM - Pelaksana harian (Plh) Ketua KPU Ilham Saputra emastikan bahwa pada tahap penetapan Calon..
14 jam yang lalu

Ditetapkan Tersangka, Polisi : Oknum yang Lecehkan Wanita di Soetta Dibebastugaskan

Beritacenter.COM - Polisi menetapkan oknum tenaga kesehatan, EF, yang viral karena melecehkan wanita inisial LNI saat..
14 jam yang lalu

Polda Sulsel Bongkar Peredaran 13 Kg Sabu di Makassar

Beritacenter.COM - Jajaran Polda Sulsel berhasil membongkar peredaran belasan kilogram sabu di Makassar, Sulawesi..
14 jam yang lalu

Alvaro Morata Resmi Bergabung ke Juventus

Beritacenter.COM - Penyerang Atletico Madrid Alvaro Morata resmi berseragam Juventus dengan status pinjaman semusim..
15 jam yang lalu

Didakwa Pasal Berlapis, Gaji Jaksa Pinangki Nyaris Rp19 Juta Perbulan

Beritacenter.COM - Dalam sidang di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, Rabu (23/9), Jaksa Penuntut Umum (JPU)..
15 jam yang lalu

Polisi Ringkus Pasturi di Palembang Jadi Kurir Sabu

Beritacenter.COM - Satresnarkoba Polrestabes Palembang menangkap pasangan suami istri karena diduga keduanya sebagi..

+Indeks

 

About

  • Tentang Kami
  • Hubungi Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi