TIDAK JANGGAL... Begini Penjelasan Kenapa Polri Beri Bantuan Hukum kepada RK dan RB dalam Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan...

Beritacenter.COM - Tim Advokasi Novel Baswedan menemukan sejumlah kejanggalan dalam sidang perdana dua terdakwa penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (18/3), pihak Jaksa Penuntut Umum pada KPK membacakan dakwaan terhadap kedua terdakwa, Rony Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette.

Anggota tim advokasi Novel Baswedan, Saor Siagian, menyebut jika kejanggalan dalam sidang tersebut yakni adanya pembelaan dari instansi Polri.

"Mabes Polri menyediakan sembilan orang pengacara untuk membela para terdakwa. Hal yang sangat janggal karena perbuatan pidana para terdakwa bukanlah tindakan dalam melaksanakan tugas institusi, namun mendapatkan pembelaan dari institusi kepolisian," kata Saor.

Dalam hal ini, sebenarnya pembelaan instansi Polri terhadap dua orang terdakwa yang merupakan dua anggota aktif di Polri tersebut tidak janggal. Bahkan, hal tersebut harus dilakukan.

Kenapa? Ya, setiap anggota Polri yang sedang menjalani proses hukum wajib dibantu oleh Divisi Hukum Polri. Divisi Hukum Polri sendiri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan bidang hukum pada tingkat Markas Besar (Mabes) Polri yang berada di bawah Kapolri.

Sedangkan Divisi Hukum Polri dipimpin oleh Kadivkum Polri yang bertugas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan fungsi satuan organisasi dalam lingkungan Polri serta membina fungsi hukum pada seluruh jajaran Polri, memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolri.

Jadi, sudah sangat jelas bukan? Apa yang dilakukan oleh instansi Polri terhadap dua terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan bukan merupakan sesuatu hal yang janggal.

Selain itu, setiap anggota Polri yang berhadapan dengan hukum, berhak mendapatkan bantuan hukum. Hal tersebut tercantum di dalam peraturan Kapolri atau Perkapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian bantuan hukum oleh Kepolisan Negara Republik Indonesia.

Dalam pasal 1 disebutkan jika Bantuan Hukum adalah segala segala usaha, upaya, kegiatan dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan hukum melalui peradilan maupun di luar peradilan.

Di dalam pasal 2 tertulis Dan yang berhak mendapat Bantuan Hukum :institusi Polri; satuan fungsi/satuan kerja; pegawai negeri pada Polri; dan keluarga besar Polri.

Di sini jelas jika RK dan RB adalah anggota Polri, jadi wajib mendapatkan bantuan hukum dari Polri.

Sedangkan di dalam pasal 4 disebutkan juga jika Perkara-perkara yang bisa diberikan bantuan hukum antara lain yaitu : perkara Perdata; perkara Pidana; perkara Praperadilan; perkara di Pengadilan Agama; perkara Tata Usaha Negara; perkara Hak Asasi Manusia; perkara pelanggaran disiplin dan Kode Etik.

Kasus yang menyeret RK dan RB ke pengadilan adalah perkara atau kasus pidana. Jadi, sudah sangat jelas dan sudah terjawab, kenapa Polri memberikan bantuan hukum kepada RK dan RB dalam kasus penyiraman air keras Novel Baswedan.