Sempat Dilarang Trump, Biden Bakal Cabut Larangan Transgender Jadi Tentara

Beritacenter.COM - Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Joe Biden, disebut bakal mencabut larangan transgender bertugas di militer, yang merupakan kebijakan yang diterapkan mantan Presiden Donald Trump. Disebut sumber yang mengetahui rencana itu, larangan itu paling cepat akan dicabut pada Senin (25/1) waktu setempat.

Kebijakan yang diterapkan mantan Presiden Donald Trump itu sempat mendapat kecaman dari aktivis LGBTQ. Mereka menyebut kebijakan yang pertama kali diumumkan Trump pada Juli 2017 lewat Twitter itu kejam dan tak rasional, seperti dilansir CNN, Senin (25/1/2021).

Baca juga : Pete Buttigieg Jadi Menteri Gay Pertama Pilihan Biden di Sejarah Politik AS

Adapun larangan itu secara khusus memblokir individu yang telah didiagnosa dengan kondisi yang dikenal sebagai gender dysphoria untuk melayani masyarkat dengan pengecualian terbatas. Meski begitu, ini menentukan jika individu tanpa kondisi tersebut dapat mengabdi, namun hanya untuk mereka yang melakukan sesui jenis kelamin yang ditetapkan sejak lahir.

Sejauh ini, Gedung Putih tak banyak mengomentari soal rencana tersebut. Namun, sekretaris pers Gedung Putih, Jen Psaki menyebut dalam sebuah pernyataan pada pekan lalu, jika nanti pemerintah akan mencabut larang itu melalui tindakan eksekutin pada minggu-minggu awal kepeminpinan Presiden Biden.

CBS News merupakan yang pertama melaporkan tentang pencabutan larangan itu, yang diperkirakan akan dilakukan pada Senin (25/1) mendatang.

Sebelumnya, kebijakan Trump melarang pasukan transgender di militer dilakukan dengan alasan akan menyebabkan biaya medis yang luar biasa. "Biaya medis yang luar biasa dan gangguan," menurut sebuah studi Rand Corp.

Sekedar diketahui, studi itu menyebutkan jumlah waria di militer saat itu antara 1.320 dan 6.630. Operasi perubahan gender jarang terjadi pada populasi umum, dan studi Rand memperkirakan kemungkinan 30 hingga 140 perawatan hormon baru setahun di militer, dengan 25 hingga 130 operasi terkait transisi gender di antara anggota dinas aktif setiap tahun.

Biayanya bisa berkisar dari US$ 2,4 juta dan US$ 8,4 juta setahun, jumlah yang mewakili "proporsi yang sangat kecil" dari total pengeluaran perawatan kesehatan, demikian menurut temuan studi tersebut.