PD soal Gugatan Kubu Moeldoko soal AD/ART 2020 : Jelas Sudah Kadaluarsa!

Beritacenter.COM - Kubu Moeldoko menggugat Partai Demokrat ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, dengan salah satu tuntutannya meminta perubahan AD/ART 2020. Menanggapi hal itu, Partai Demokrat menyebut gugagatan kubu Moeldoko terlambat, lantaran seharusnya diajukan 90 hari ditetapkan Kemenkumham.

"Kalau mereka mau gugat ke PTUN masalah anggaran dasar, itu sudah jelas sudah kadaluarsa," kata Deputi 2 Bidang Hukum dan Advokasi Partai Demokrat, Mehbob saat dihubungi, Rabu (7/4/2021).

Baca juga :

• Respon Kubu Moeldoko Ditertawakan Andi : AD/ART PD 2020 Jadikan SBY 'Dewa'
• AHY soal Desakan Minta Maaf ke Jokowi : Tak Perlu, Kami Tak Ada Menuduh Pemerintah!
• Gugat Partai Demokrat ke PN Jakpus, Kubu Moeldoko : Sudah Terdaftar di Kepaniteraan

Menhob menyebut kadaluarnya gugatan itu berdasarkan Pasal 55 UU PTUN yang menyebut gugatan bisa diajukan 90 hari sejak diumumkan dan masuk berita negara. Saat ini, AD/ART Partai Demokrat 2020 itu sudah berusia 1 tahun.

"Menurut Pasal 55 PTUN itu adalah 90 hari sejak diumumkan dan masuk berita negara, ini kan sudah 1 tahun lebih. Jadi mereka ini sekarang bukan pakai logika hukum tapi pakai logika mabuk," ujarnya.

Menhob menjelaskan soal kemungkinan kubu Moeldoko melaporkan AD/ART Demokrat ke pengadilan negeri, lantaran disebut melanggar UU Parpol. Menhob menyebug gugatan itu tak dapat dibuktikan, dan pada akhirnya akan kembali ke Mahkamah Partai.

"Kalau sekarang oke mereka nggak gugat PTUN, mereka akan gugat AD/ART di Pengadilan Negeri, nah menurut pasal 5 UU Parpol itu anggaran dasar disesuaikan partainya sendiri, kalau dibilang kita melanggar itu melanggar yang mana? Bisa buktikan tidak? Kalau itu memang bertentangan dengan UU Parpol dan UUD, pasti oleh tim verifikasi Menkumham pasti akan ditolak dan disuruh diperbaiki (saat itu), pasti di Menkumham kan diverifikasi dan tidak langsung disahkan. Kalau mereka gugat AD/ART itu pun juga akan kembali lagi ke Mahkamah Partai," jelasnya.

Menhob juga menyinggung soal sosok dari kubu Moeldoko yang dalam hal ini menjadi penggugat. Menurutnya, pihak kubu Moeldoko memiliki legal standing yang rendah dalam gugatan tersebut.

"Penggugatnya siapa? Kalau penggugat model Jhoni Allen, Darmizal, Max Sopacua, legal standingnya sudah rendah karea mereka sudah dipecat semua, mereka sudah tidak punya legal standing. Katanya ada DPC-DPC, itu juga sudah kita pecat dan PLT-kan," ujarnya.

Menyikapi hal itu, Menhob menyebut Partai Demokrat tak akan tinggal diam dan akan mengugat kubu Moeldoko atas perbuatan melawan hukum. Menhob juga menyebut Demokrat akan melaporkan kubu Moeldoko terkait penggunaan atribut hingga penyelanggaraan acara mengatasnakan Demokrat.

"Kiita juga melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ke mereka mereka itu karena mereka orang yang tidak sah, tidak punya kapasitas dan menyelenggarakan KLB, sementara itu, kita juga akan lakukan langkah-langkah hukum lainnya yang kita lakukan, dengan mereka sudah dipecat, dan dia masih memakai atribut itu tidak boleh, dalam UU Parpol PAsal 26 sudah jelas, orang yang sudah dipecat tidak boleh menggunakan atau mengadakan acara partai yang sama," ujarnya.

Untuk diketahui, kubu Moeldoko sebelumnya telah melayangkan gugatan terhadap Partai Demokrat ke PN Jakarta Pusat. Adapun gugatan itu terdaftar di kepaniteraan PN Jakarta Pusat kemarin.

"Gugatan AD/ART 2020 sudah diajukan ke PN Minggu lalu dan sudah terdaftar di kepaniteraan kemarin, 5 April 2021," kata juru bicara kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, kepada wartawan Selasa (6/4). Rahmad turut menyertakan bukti pendaftaran gugatan di PN Jakarta Pusat.

Terdapat tiga poin yang menjadi tuntutan kubu Moeldoko, yakni pertama meminta AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 dibatalkan karena dianggap melanggar undang-undang. Kedua, meminta pengadilan membatalkan kepengurusan DPP pimpinan AHY. Terakhir, meminta ganti rugi senilai Rp 100 miliar.