Kasus BLBI SP3, Mahfud MD: Pemerintah Menagih Utang Perdata Rp 108 T

Beritacenter.COM - Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara terkait diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Menurut dia, pemerintah saat ini tengah fokus memburu aset-aset yang berkaitan dengan kasus tersebut. Sebab, hutang perdata yang dalam kasus ini mencapai Rp 108 triliun lebih.

"Kini Pemerintah akan menagih dan memburu aset-aset karena uutang perdata terkait BLBI yang jumlahnya lebih dari Rp108 Triliun," tutur Mahfud.

Baca juga:

• MUI Keluarkan Fatwa: Tes Swab PCR Covid-19 Tidak Batalkan Puasa
• Tolak Bercerai, Pria di Bogor Nekat Bakar Istri Hingga Tewas

Kasus tersebut mendapat SP3 dari lembaga antirasuah usai Mahkamah Agung (MA) memvonis bahwa masalah BLBI bukanlah tindak pidana.

"Rilis SP3 oleh KPK untuk Sjamsul Nursalim & Itjih dalam kasus BLBI (Konpres KPK tanggal (1/4/21) memancing riuh. SP3 itu adalah konsekuensi dari vonis MA Bahwa kasus itu bukan pidana," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK menghentikan penyidikan perkara kasus BLBI yang menjerat Sjamsul Nursalim. Ini merupakan SP3 atau surat pemberitahuan penghentian penyidikan pertama yang dikeluarkan KPK.

"Hari ini kami akan mengumumkan penghentian penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka SN (Sjamsul Nursalim)," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (1/4).