Polisi soal Kasus Bikini Dinar Candy : Kita Cek Ahli Budaya, Ahli IT, Hingga Norma Susila

Beritacenter.COM - Polisi masih terus melengkapi penyidikan kasus dugaan pornografi yang menyeret Dinar Candy, terkait aksinya berbikinI di pinggir jalan memprotes perpanjangan PPKM. Sejumlah ahli akan diminta pendapatnya oleh polisi, mulai dari ahli budaya, IT, dan lainnya.

"Kita cek ahli, ahli budaya, ahli IT gitu kan. Apalagi ya (ahli) norma susila dan ahli pidana," ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Azis Andriansyah kepada wartawan, Senin (9/8/2021).

Baca juga :

• Dinar Candy Terancam 10 Tahun Penjara Kasus Pornografi
• Jadi Tersangka Pornografi, Pengacara Sebut Dinar Candy Tak Ditahan Karena Kooperatif
• Soal Aksi Bikini Dinar Candy, Polisi : Negara Ini Junjung Tinggi Norma Agama-Kesusilaan

Sementara soal apakah akan ada pemeriksaan kejiwaan terhadap Dinar Candy, Azis menyebut pihaknya tak mengagedakan tes tersebut. "Kita mau cek ahli bukan tes kejiwaan," ucap Azis.

Sejauh ini, polisi masih terus memproses kasus ini dan Dinar Candy pun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Meski statusnya sudah tersangka, polisi tak menahan Dinar Candy, namun dia dikenai wajib lapor ke Polres Metro Jakarta Selatan.

"Kita wajib lapor seminggu sekali," kata Azis.

Untuk diketahui, Dinar Candy ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pornografi dan dijerat Pasal 36 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Adapun ancaman hukumannya 10 tahun penjara atau denda Rp 5 miliar.

"Tapi selama dia kooperatif, kita tidak melakukan penahanan. Penahanan itu alasan subjektif dari penyidik, perlu atau tidak kan alasan subjektif," kata Kapolres Metro Jaksel Kombes Azis Andriansyah.

Sementara itu, Pengacara Dinar, Acong Latief, menyebut kliennya sudah menyesali perbuatannya yang melancarkan protes lewat aksi berbikini. Acong memahami aksi yang dilakukan Dinar, sebagai respon atas perpanjangan PPKM yang juga dirasakan banyak orang.

"Yang dia lakukan tujuannya sebagai bentuk kritik," kata Acong, Kamis (5/8) lalu.

Dalam kasus ini, Komnas Perempuan menyebut pengenaan pasa pornografi dengan ancaman 10 tahun bui terhadap Dinar Candy sangat tidak tepat, mengingat situasi pandemi COVID-19 saat ini yang dampaknya dirasakan semua pihak. Ketimbang ancaman pidana satu dasawarsa, Komnas Perempuan meminta agar lebih dulu pemeriksaan kejiawaan terhadap Dinar dilakukan.