Polda Metro Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di PIK Jakut, 98 Karyawan-Manajer Diamankan

Beritacenter.COM - Polda Metro Jaya kembali melakukan penggerebekan terhadap kantor pinjaman online (pinjol). Kali ini, polisi menggerebek kantor pinjol di kawasan Ruko Palladium Blok G7, PIK 2, Jakarta Utara. Dari penggerebekan itu, polisi turut mengamankan 99 karyawan, termasuk manajer yang bertanggung jawab di kantor tersebut.

"Hari ini Subdit Siber Ditreskrimsus telah mengamankan kegiatan pinjol ilegal yang berada di PIK 2. Hari ini kami mengamankan satu orang manajer yang bertanggung jawab di sini dan 98 karyawan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan di lokasi, Rabu (26/1/2022).

Baca juga :

• Polisi Tangkap Pelaku Pembunuh Pemuda yang Kaki-Tangannya Terikat di Bekasi
• Tangkap Kurir Narkoba di Depok, PolisI Bongkar Peredaran 17 Kg Ganja Modus 'Sistem Tempel'
• IMF Puji Pemulihan Ekonomi dan Sistem Keuangan RI Ditengah Pandemi

Dari informasi yang dihimpun, kantor pinjol yang digerebek polisi itu berada di sebuah ruko berlantai tiga. Adapun operasional kantor pinjol 'Scoreone' itu berada di lantai 2 dan 3.

Terkait penggerebekan terhadap kantor pinjol itu, Zulpan menyebut dapat dipastikan kantor pinjol itu ilegal. Pasalnya, kantor pinjol itu tidak terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kemudian kegiatan pinjaman online yang kami lakukan pengamanan hari ini dinyatakan ilegal karena tidak ada izin dari OJK. Kemudian kegiatan pinjol ini melanggar ketentuan hukum," jelas Zulpan.

Dalam kasus ini, Zulpan menyebut setidaknya ada dua UU yang telah dilangar kantor pinjol ilegal tersebut. Dua turan yang dilanggar itu terkait UU ITE dan perlindungan konsumen.

"Yang dilanggar ini pertama adalah UU ITE. Kedua adalah UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, khususnya Pasal 62," jelas Zulpan.

Selanjutnya, sebanyak 99 karyawan kantor pinjol itu digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sejauh ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap manajer dan karyawan pinjol ilegal tersebut.