Setuju LGBT Dipidana, Mahfud Md : Iya, Sudah Ada di Rancangan KUHP

Beritacenter.COM - Menko Polhukam Mahfud Md menyebut sikap pemerintah sudah jelas terkait larangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dan ada ancaman pidana sesuai Rancangan KUHP. Hanya saja, dia menyebut RUU itu masih teronggok di DPR usai ditentang sejumlah LSM, sehingga belum bisa menjadi UU/hukum positif yang berlaku.

"Sudah masuk di RKUHP dan pemerintah sudah punya sikap, tetapi waktu itu pemerintah-DPR didemo oleh LSM yang meminta LGBT itu tidak di.... Lalu tertunda, sikap pemerintah sudah jelas, sudah menyampaikan," jelas Mahfud Md, Rabu (18/5/2022).

Baca juga :

• Mahfud Md: LGBT Belum Dilarang Oleh Hukum Indonesia
• Heboh Podcast Deddy Corbuzier, KH Cholil Nafis: :LGBT Itu Harus Diamputasi Bukan Ditoleransi
• Minta Anies Tolak Miyabi ke Jakarta, Mujahid 212 : Bisa Jatuhkan Nama Baik, Jebakan Batman!

Mahfud Md menyampaikan hal itu dalam acara 'Simposium Nasional Hukum Tata Negara: Penguatan Fungsi Kemenkumham dalam Memberikan Perlindungan dan Kepastian Hukum Melalui Layanan Ketatanegaraan', yang digelar Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)-Kemenkumham di Nusa Dua, Bali, Rabu (18/5).

Pada kesempatan itu, Mahfud mengaku setuju jika LGBT dipidana, sesuai RUU KUHP. Dimana dalam RUU KUHP itu sudah jelas jia LGBT dilarang dan ada ancaman pidananya.

"Iya (LGBT dipidana). Di RUU KUHP dipidana. Di RUU KUHP sudah masuk, bahwa dalam cara-cara tertentu dilarang dan ada ancaman pidananya. Kan gitu. Tetapi waktu itu kan ribut. Karena ribut, ya ditunda," beber Mahfud Md.

Dalam hal ini, Mahfud mengaku sepakat dan menilai jika rumusan LGBT di RUU KUHP itu sudah benar. Menurutnya, jika memang masih ada yang tak setuju dengan RUU KUHP itu dapat langsung menggugat ke MK.

"Kalau saya sejak dulu ya sudah, sudah bener rumusannya. Kalau masih ada yang tidak setuju, sampai kapan volume yang setuju itu di Indonesia? Jadi disahkan saja. Kalau nggak, ya diperkarakan saja ke MK, dinilai oleh MK. Kan sudah ada prosedurnya," urai Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menyoroti KUHP baru nasional itu sudah puluhan tahun dibahas. Dimana nantinya KUHP baru itu rencananya akan menggantikan KUHP warisan penjajah Belanda.

"Kan sudah 63 tahun dibahas, menunggu semua orang setuju, nggak selesai. Menurut saya, ya sudah. Kalau tidak sesuai, nanti dicoret oleh MK. Sudah biasa," pungkas Mahfud.