Ini Alasan Pemerintah Berikan Insentif untuk Kendaraan Listrik

BeritaCenter.COM - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap alasan pemerintah memberikan insentif untuk kendaraan listrik.

Alasan pertama, kebijakan ini bisa menarik investor untuk membangun pabrik kendaraan listrik di Indonesia.

"Kebijakan ini dapat menarik produsen kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) untuk membangun pabriknya di Indoensia sehingga lebih banyak pilihan KBLBB di pasar untuk dibeli masyarakat," ujar Luhut dalam konferensi pers, Senin (20/3/2023).

Kedua, dengan adanya kebijakan ini, pemerintah memastikan masyarakat bisa memperoleh KBLBB dengan harga terjangkau.

"Kami menyadari sepenuhnya harga KBLBB terbilang cukup mahal bagi sebagian masyarakat. Oleh karena itu pemerinta mengambil langkah lebih jauh dengan memberikan bantuan pemerintah dan juga insentif fiskal yang ingin membeli kKBLBB," kata Luhut.

Baca Juga:

• Panglima TNI: Upaya Pembebasan Pilot Susi Air Tetap Pakai Cara Persuasif
• Warning Kapolda Metro Jaya: Hiburan Malam Harus Tutup Jam 00.00 Selama Ramadan

Sebagai informasi, ada 7 insentif yang diberikan pemerintah untuk kendaraan listrik di Indonesia. Pertama, pemberian Tax Holiday sampai 20 tahun.

"Ini sesuai dengan nilai investasinya untuk industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utamanya," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Ada juga insetif untuk industri logam dasar hulu besi baja atau bukan besi baja, tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi termasuk smelterr nikel dan produksi baterai.

Kedua, penerapan Super Tax Dediction hingga 300 persen. "Insentif ini diberikan hingga batas biaya penelitian dan pengembangan di bidang pembangkit tenaga listrik baterai dan alat listrik," terang Sri Mulyani.

Ketiga, pembebasan PPN atas barang tambang temasuk biji nikel sebagi bahan baku pembuatan baterai.

Keempat, PPN atas impor dan perolehan barang model berupa mesin dan peralatan pabrik untuk industri kendaraan bermotor juga dibebaskan.

Kelima, PPNBM untuk mobil listrik dalam negeri beserta program kemenperin sebesar 0 persen dibanding kendaran nol listrik yang PPNBM-nya 15%.

Keenam, bea masuk most favoured nation (MFN) import mobil incomplety knokdown atau IKD 0%. "Kemudian bea masuk iportly knowkdown atau CKD 0% melalui beberapa kerja sama MTA," sambung Sri Mulyani.

Ketujuh, pajak daerah berupa pengurangan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBN kendaraan bermotor dan pajak kendaraan motor atau PKB sebesar 90%.