Selasa, 25 Juni 2019 - 20:03 WIB

DPR Jangan Jadi Tukang Bikin UU Yang Urgensinya Tak Mendesak, Seperti RUU Kamnas

Oleh : Abe --- | Rabu, 30 Maret 2016 | 14:12 WIB

Shares
Share Twitter Google+ Linkedin


Beritacenter.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah memproduksi begitu banyak Undang-Undang sehingga peraturan masa lalu tersebut sering terbentur dengan peraturan Presiden saat akan mengambil keputusan. Bukan hanya presiden, sejumlah anggota kabinet juga sering terbentur dengan adanya peraturan Menteri.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi pada waktu memberikan sambutan pembukaan pertemuan tahunan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dengan tema "Membangun Ekonomi Indonesia Yang Berdaya Saing" di Gedung Balai Kartini, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (30/3), yang dihadiri anggota ISEI dan sejumlah Menteri.

Presiden menyesalkan, seringkali terbenturnya keputusan Presiden dengan undang-undang yang sudah dibuat DPR, Seharusnya, peraturan presiden dan peraturan menteri bisa diubah agar keputusan bisa diambil secara cepat. "Peraturan kan yang buat kita sendiri, (peraturan) diubah yang sederhana yang bisa cepat memutuskan," kata Jokowi.

Kepada DPR, Presiden Jokowi mengingatkan agar tak usah memproduksi terlalu banyak undang-undang. "Cukup satu tahun 3 atau 5 (undang-undang), tapi yang betul-betul baik. Bukan jumlah yang diutamakan. Jumlah 40, 50 (UU) untuk apa?" kata Jokowi.

Jokowi mengaku tahu alasan DPR bersemangat mengejar pembahasan undang-undang dengan jumlah banyak. Namun Presiden tak mau menyebutkan alasan tersebut.

"Kenapa DPR senang banyak, saya tahu tapi tak mau menyebutkan saja," kata Jokowi.

Kritikan Presiden Jokowi terhadap DPR yang disebut tukang produksi Undang-undang, bertolak belakang dengan RUU Kemanan Nasional (Kamnas) Yang telah diajukan kembali oleh presiden ke DPR sehingga RUU Kamnas tersebut bisa menjadi salah satu program legislasi nasional.

RUU Keamanan Nasional sudah muncul beberapa tahun lalu. Pada 2010, pembuatan draft RUU Keamanan Nasional sudah disepakati dan diparaf oleh wakil lintas instansi, terutama TNI dan Polri. Pada 23 Mei 2011 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah mengajukan RUU tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah RI. Tapi, RUU ini selalu menuai polemik.

Menurut Pengamat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Hermawan Sulistyo, keberadaan RUU ini situasi dan kondisi negara akan kembali seperti di zaman orde baru. Tentara sangat kuat. Selain itu, ada poin berkurangnya kewenangan Polri dalam menjaga keamanan, dan diserahkannya sebagian kewenangan itu ke tentara. "Akibatnya, pada reformasi 1998 TNI-Pori dipisahkan akan jadi percuma," Ujar Hermawan, di Hotel Pandanaran Semarang, Selasa (9 Maret) lalu.

melalui RUU ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan mengambil beberapa kewenangan yang selama ini menjadi tugas Kepolisian Republik Indonesia (Polri). "Polair yang bertugas menjaga di laut bisa dibubarkan diganti dengan TNI," kata Hermawan. Bahkan, melalui RUU Keamanan Nasional ini TNI bisa diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan.

Menurut Hermawan banyak pasal-pasal di RUU Keamanan Nasional yang multitafsir sehingga menjadi tidak jelas. Selain itu, pasal-pasal itu juga berpotensi untuk disalahgunakan oleh kekuasaan. Hermawan mencontohkan perdebatan di DPR yang dianggap memberi ancaman keamanan nasional maka itu bisa dibubarkan.

Hermawan juga heran drat RUU Keamanan Nasional yang beberapa tahun lalu sudah menuai polemik kini justru akan dibahas lagi. "Katanya ada perubahan isi tapi ternyata tidak ada perubahan sama sekali," kata Hermawan.

 





Fokus : Joko Widodo



Shares
Facebook Twitter Google+ Linkedin



Komentar






1 jam yang lalu

Tak Ada Indikasi Diracun, UGM: Petugas KPPS di Yogya Meninggal Karena Jantung

Beritacenter.COM - Hasil penelitian Lintas Kajian Disiplin Universitas Gadjah Mada (UGM) mengungkap penyebab kematian..
1 jam yang lalu

Tak Ada Indikasi Diracun, UGM: Petugas KPPS di Yogya Meninggal Karena Jantung

Beritacenter.COM - Hasil penelitian Lintas Kajian Disiplin Universitas Gadjah Mada (UGM) mengungkap penyebab kematian..
2 jam yang lalu

Perkuat Lini Belakang, Inter Tertarik Datangkan Dani Alves

Beritacenter.COM - Inter Milan terus bebenah untuk mengarungi Liga Italia pada musim 2019 - 2020. Usai mendatangkan..
2 jam yang lalu

Pantau Masjid-masjid di Tanah Abang, Polisi Pastikan Tak Ada Massa Radikal Menginap

Beritacenter.COM - Media sosial dihebohkan dengan informasi yang menyebutkan akan ada kelompok radikal yang bakal..
3 jam yang lalu

Polisi: Pelawak Qomar Diduga Palsukan Ijazah untuk Pencalonan Rektor

Beritacenter.COM - Pelawak senior Nurul Qomar ditangkap dan ditahan polisi terkait kasus dugaan pemalsuan ijazah S-2..
3 jam yang lalu

Jelang Sidang Putusan MK, JK Yakin Situasi Kondusif dan Aman

Beritacenter.COM - Menjelang sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK)..
3 jam yang lalu

Ditangkap Terkait Narkoba, Polisi: Jerry Aurum Pemakai Sejak 2016, Tes Urine Positif

Beritacenter.COM - Fotografer Jerry Aurum ditangkap polisi terkait kasus narkoba. Dari tangan mantan suami penyanyi..
4 jam yang lalu

Diduga Palsukan Ijazah, Qomar "4 Sekawan" Ditahan Polisi

Beritacenter.COM - Personel grup lawan 4 Sekawan, Qomar ditahan polisi karena diduga telah memalsukan ijazah..
4 jam yang lalu

Minta Tak Ada Aksi di MK, Wiranto: Jika Nekat Hingga Rusuh, Kami Tangkap!

Kalau ada yang nekat, ada demonstrasi bahkan menimbulkan kerusuhan, saya tinggal cari saja. Tinggal kami cari..
4 jam yang lalu

Menkum HAM Yasonna Laoly Diperiksa KPK

Beritacenter.COM - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna..
5 jam yang lalu

Mantan Suami Denada Ditangkap Terkait Narkoba, Polisi Sita Ekstasi Hingga Ganja

Beritacenter.COM - Jajaran Polres Jakarta Barat meringkus seorang fotografer profesional, Jerry Aurum, terkait..
5 jam yang lalu

Antisipasi Rusuh, Polisi Himbau Warga Solo Tak Ikut Aksi ke Jakarta Soal Sidang Putusan MK

Beritacenter.COM - Polresta Surakarta menghimbau kepada warga agar tidak datang ke Jakarta untu mengingkuti aksi..
6 jam yang lalu

"Mahalnya Harga Keserakahan dan Ketidaklegowoan"

Beritacenter.COM - Persidangan sengketa Pilpres 2019 di MK kemaren berjalan lebih dari 20 jam. Selesai jam 4.30 WIB..
6 jam yang lalu

Warga Serang Temukan Mayat Ngambang di Kali

Beritacenter.COM - Warga Kabupaten Serang, Banten digegerkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan mengambang di..
7 jam yang lalu

9 Pati Polri Daftar Capim KPK, Kapolri: Tidak Ada Yang Bermasalah

BeritaCenter.COM – Sejumlah perwira tinggi (pati) Polri telah mendaftar mengikuti seleksi calon pimpinan KPK...
7 jam yang lalu

539,71 Gram Sabu Disita Polisi Dari Jaringan Lapas Banjarmasin

Beritacenter.COM - Sebanyak 539,71 gram sabu dari jaringan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banjarmasin..
7 jam yang lalu

Jika Ada Pihak Persoalkan Putusan MK, TKN: Mereka Mau Bikin Kacau

BeritaCenter.COM - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menegaskan bahwa pihaknya akan menerima apapun..
7 jam yang lalu

Antisipasi Rusuh, Ulama Aceh Minta Masyarakat Tidak Berangkat Hadiri Sidang Putusan MK

Beritacenter.COM - Untuk mengantisipasi kerusuhan di MK, Ulama Kabupaten Aceh Barat, Tengku Abdurrani Adian meminta..
7 jam yang lalu

Panggung Sang Guru Besar

Beritacenter.COM - Pasca memberikan kesaksianya disidang sengketa hasil pemilu Presiden sebagai Ahli dari pihak..
8 jam yang lalu

Jelang Sidang Putusan MK, Kapolri Larang Segala Bentuk Aksi

Beritacenter.COM - Kapolri Jendral Pol Muhammad Tito Karnavian menegaskan akan melarang segala bentuk aksi..
8 jam yang lalu

Maksa Aksi ke MK, Polri: Akan Kami Bubarkan

BeritaCenter.COM - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo meminta..
9 jam yang lalu

Apapun Putusan MK, KPU Minta Tak Didramatisasi

BeritaCenter.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta semua pihak tidak mendramatisasi apapun keputusan..

+Indeks
Buat Artikel






 

About

  • Tentang Kami
  • Hubungi Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi