Jumat, 03 April 2020 - 03:50 WIB

DPR Jangan Jadi Tukang Bikin UU Yang Urgensinya Tak Mendesak, Seperti RUU Kamnas

Oleh : Abe --- | Rabu, 30 Maret 2016 | 14:12 WIB

Shares
Share Twitter Google+ Linkedin


Beritacenter.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah memproduksi begitu banyak Undang-Undang sehingga peraturan masa lalu tersebut sering terbentur dengan peraturan Presiden saat akan mengambil keputusan. Bukan hanya presiden, sejumlah anggota kabinet juga sering terbentur dengan adanya peraturan Menteri.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi pada waktu memberikan sambutan pembukaan pertemuan tahunan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dengan tema "Membangun Ekonomi Indonesia Yang Berdaya Saing" di Gedung Balai Kartini, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (30/3), yang dihadiri anggota ISEI dan sejumlah Menteri.

Presiden menyesalkan, seringkali terbenturnya keputusan Presiden dengan undang-undang yang sudah dibuat DPR, Seharusnya, peraturan presiden dan peraturan menteri bisa diubah agar keputusan bisa diambil secara cepat. "Peraturan kan yang buat kita sendiri, (peraturan) diubah yang sederhana yang bisa cepat memutuskan," kata Jokowi.

Kepada DPR, Presiden Jokowi mengingatkan agar tak usah memproduksi terlalu banyak undang-undang. "Cukup satu tahun 3 atau 5 (undang-undang), tapi yang betul-betul baik. Bukan jumlah yang diutamakan. Jumlah 40, 50 (UU) untuk apa?" kata Jokowi.

Jokowi mengaku tahu alasan DPR bersemangat mengejar pembahasan undang-undang dengan jumlah banyak. Namun Presiden tak mau menyebutkan alasan tersebut.

"Kenapa DPR senang banyak, saya tahu tapi tak mau menyebutkan saja," kata Jokowi.

Kritikan Presiden Jokowi terhadap DPR yang disebut tukang produksi Undang-undang, bertolak belakang dengan RUU Kemanan Nasional (Kamnas) Yang telah diajukan kembali oleh presiden ke DPR sehingga RUU Kamnas tersebut bisa menjadi salah satu program legislasi nasional.

RUU Keamanan Nasional sudah muncul beberapa tahun lalu. Pada 2010, pembuatan draft RUU Keamanan Nasional sudah disepakati dan diparaf oleh wakil lintas instansi, terutama TNI dan Polri. Pada 23 Mei 2011 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah mengajukan RUU tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah RI. Tapi, RUU ini selalu menuai polemik.

Menurut Pengamat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Hermawan Sulistyo, keberadaan RUU ini situasi dan kondisi negara akan kembali seperti di zaman orde baru. Tentara sangat kuat. Selain itu, ada poin berkurangnya kewenangan Polri dalam menjaga keamanan, dan diserahkannya sebagian kewenangan itu ke tentara. "Akibatnya, pada reformasi 1998 TNI-Pori dipisahkan akan jadi percuma," Ujar Hermawan, di Hotel Pandanaran Semarang, Selasa (9 Maret) lalu.

melalui RUU ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan mengambil beberapa kewenangan yang selama ini menjadi tugas Kepolisian Republik Indonesia (Polri). "Polair yang bertugas menjaga di laut bisa dibubarkan diganti dengan TNI," kata Hermawan. Bahkan, melalui RUU Keamanan Nasional ini TNI bisa diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan.

Menurut Hermawan banyak pasal-pasal di RUU Keamanan Nasional yang multitafsir sehingga menjadi tidak jelas. Selain itu, pasal-pasal itu juga berpotensi untuk disalahgunakan oleh kekuasaan. Hermawan mencontohkan perdebatan di DPR yang dianggap memberi ancaman keamanan nasional maka itu bisa dibubarkan.

Hermawan juga heran drat RUU Keamanan Nasional yang beberapa tahun lalu sudah menuai polemik kini justru akan dibahas lagi. "Katanya ada perubahan isi tapi ternyata tidak ada perubahan sama sekali," kata Hermawan.

 





Fokus : Joko Widodo



Shares
Facebook Twitter Google+ Linkedin



Komentar






2 jam yang lalu

Mau Tahu Agar Paket Internet Ponsel Hemat Saat Work From Home? Ini Caranya..

Beritacenter.COM - Pandemi virus corona(Covid-19) memang sedang mewabah di seluruh dunia. Hal ini membuat para..
3 jam yang lalu

Begini Cara Mendapatkan Listrik Gratis dan Diskon 3 Bulan dari Pemerintah

Beritacenter.COM - Usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggratiskan atau pembebasan biaya tarif listrik untuk..
4 jam yang lalu

Menkes Akui Ada Obat Sementara Untuk Pasien Corona

Beritacenter.COM - Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengakui saat ini belum ditemukan obat dan vaksin..
5 jam yang lalu

PSSI Bakal Sunat Gaji Pelatih Shin Tae-yong

Beritacenter.COM - Pihak PSSI akan memotong gaji Shin Tae-yong lantaran Timnas Indonesia tidak punya kegiatan akibat..
6 jam yang lalu

Ratusan Orang Kena PHK, Perusahaan Indosat Kasih Rp1 M ke Tiap Eks Karyawan

Beritacenter.COM - Perusahaan telekomunikasi Indosat Ooredoo merampungkan proses pemutusan hubungan kerja terhadap..
6 jam yang lalu

Alhamdulillah, Menhub Budi Karya Sudah Membaik

Beritacenter.COM - Saat ini keadaan Menteri Perhubungan, Budi Kaya Sumadi, mulai membaik usai dinyatakan positif..
7 jam yang lalu

LUAR BIASA... Warga AS Lebih Percaya Presiden Jokowi dalam Hal Menangani Covid-19 Ketimbang Donald Trump...

Pernyataan luar biasa tersebut yakni James Guild lebih percaya dengan cara Presiden Joko Widodo dalam hal menangani..
7 jam yang lalu

Begini Cara Tingakatkan Imunitas Tubuh Lansia saat Wabah Corona

Beritacenter.COM - Lansia atau orang tua memiliki imunitas yang rendah gampang terkena penyakit salah satunya yang..
7 jam yang lalu

BI Janji Rupiah Akan Menguat ke Rp15.000 Perdolar AS

Beritacenter.COM - Bank Indonesia (BI) berjanji nilai tukar rupiah akan bergerak terus menguat. Hingga akhir tahun..
8 jam yang lalu

Sembuh dari Corona, Nenek Berusia 102 Tahun di Italia Ingin Bertemu Valentino Rossi

Beritacenter.COM - Seorang nenek berusia 102 tahun di Italica Grandoca berhasil sembuh dari virus corona. Nenek..
8 jam yang lalu

Kabar Gembira... Ini Langkah Pemerintah Meredam Keinginan Masyarakat untuk Mudik Lebaran Tahun Ini...

Diketahui juga jika larangan mudik lebaran tersebut juga akan diganti dengan pemberian hari libur pengganti cuti..
8 jam yang lalu

Mewaspadai politisasi wabah Corona

Penyebaran Virus Corona atau Covid-19 menjadi ancaman nyata yang terus terjadi. Upaya Pemerintah dalam meredam kasus..
8 jam yang lalu

Di Tengah Pandemi Corona DPR Nekat Rapat Bahas Omnibus Law

Beritacenter.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan tetap melakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang..
9 jam yang lalu

Gunung Merapi Kembali Meletus

Beritacenter.COM - Gunung Merapi di Yogyakarta kembali melakukan aktivitas dimana dikabarkan melakukan erupsi. Balai..
9 jam yang lalu

Presiden Joko Widodo Larang Mudik Namun Ini yang Diberikan ke Masyarakat Luas...

Diketahui juga jika setelah pelaksanaan rapat terbatas tersebut, Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini merangkap..
9 jam yang lalu

Tak Disangka, Ternyata Buah Sirsak Memiliki 5 Manfaat Bagi Kesehatan

Beritacenter.COM - Buah sirsak merupakan buah yang tidak asing kita dengar. Buah ini banyak kita jumpai mulai dari..
10 jam yang lalu

Kabar Gembira !! Pasien Berusia 60 Tahun di Yogyakarta Sembuh Dari Corona

Beritacenter.COM - Seorang pasien positif Corona atau Covid - 19 di RSUD Kota Yogyakarta dinyatakan sembuh pada Kamis..
11 jam yang lalu

Antisipasi Penyebaran Corona, Polres Nias Terapkan Layanan Besuk Tahanan Secara Online

Beritacenter.COM - Polres Nias akan menerapkan layanan besuk tahanan secara online untuk mengantisipasi penyebaran..
11 jam yang lalu

Mulia.. Bupati Pemekasan dan Wakilnya Hibahkan Gaji Pokok untuk Relawan Covid-19

Beritacenter.COM - Baddrut Taman selaku Bupati Pemekasan serta Wakilnya Raja'e, memberikan seluruh gajinya untuk para..
11 jam yang lalu

PARAH...! Anies Mark Up Jumlah Jenazah Pasien Corona di Jakarta, Netizen : DUIT AJA DI MARK UP, Apa lagi Orang Mati...!

Beritacenter.COM - Belum lama ini kita dihebokan dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dengan..
11 jam yang lalu

Lawan Corona di DKI Jakarta, Ma'ruf Amin : Tetap Semangat Pak Gubernur

Beritacenter.COM - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan dukungan semangat kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan..
12 jam yang lalu

Yuk Kita Taati Kebijakan Pemerintah dan Kawal Implementasinya

Alhamdulillah, akhirnya dua keputusan penting sudah diambil pemerintah. Pertama, menetapkan status darurat kesehatan..

+Indeks
Buat Artikel






 

About

  • Tentang Kami
  • Hubungi Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi