Kamis, 21 Nopember 2019 - 22:04 WIB

#Sidang MK



5 bulan yang lalu
Antisipasi Kerusuhan, MUI Minta Warga Garut Tak Datang ke MK
Beritacenter.COM - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut, KH Sirojul Munir meminta kepada warga Garut untuk tidak datang ke Jakarta saat..
5 bulan yang lalu
Ketua DPR: Apapun Putusan MK, Jangan Ada Pengerahan Massa di Sidang Gugatan Pilpres
Saya meminta semua pihak, khususnya para kontestan pemilihan presiden tidak ada yang melakukan pengerahan massa. Biarkan proses hukum yang berjalan di MK bebas dari tekanan pihak manapun
5 bulan yang lalu
Ulama Bojonegoro Imbau Masyarakat Tak Terprovokasi Sidang Gugatan Pilpres di MK
Beritacenter.COM - Isu provokasi yang mengarah ke integrasi bangsa dan tindakan inkonstitusional jelang sidang gugatan hasil Pilpres di MK tengah..
5 bulan yang lalu
Warga Jakarta Barat Tolak Aksi Berpotensi Rusuh di MK
Beritacenter.COM - Jelang sidang gugatan hasil pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), warga Jakarta Barat (Jakbar) beramai-ramai memasang..
5 bulan yang lalu
Prabowo Imbau Pendukung Tak ke MK, Moeldoko: Bijaksana!
Beritacenter.COM - Jelang sidang gugatan hasil pilpres 2019, calon presiden Prabowo Subianto mengimbau para pendukungnya agar tak hadir di gedung..
5 bulan yang lalu
Masyarakat Lamongan dan MUI Tolak Aksi Kerusuhan Saat Sidang MK
Beritacenter.COM - Rencana aksi demo berujung kerusuhan yang akan digelar saat sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat penolakan dari..
5 bulan yang lalu
Sidang MK Sebentar Lagi, Menhan: Kami Tak Ingin Polri dan TNI Dirusak!
Beritacenter.COM - Jelang sidang gugatan hasil pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan situasi..
5 bulan yang lalu
Tokoh Nahdlatul Ulama : Menolak Hasil Keputusan KPU Hukumnya Haram "Bughot"
Menolak keputusan KPU hukumnya haram (bughot), yaitu sama halnya dengan memberontak. Dalam ilmu fiqih Nahdlatul Ulama (NU), tindakan "bughot" hukumnya haram atau dilarang keras.
5 bulan yang lalu
KH Ma'ruf Amin Jelaskan Posisinya yang Dipermasalahkan Kubu 02 di MK
KH Ma'ruf Amin menegaskan jika kedua bank syariah tersebut bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan posisinya pun bukan sebagai karyawan melainkan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS).
5 bulan yang lalu
TKN Jokowi-Ma'ruf Amin Telah Resmi Mendaftar Sebagai Pihak Terkait ke Mahkamah Konstitusi
Diketahui juga jika pendaftaran tersebut diwakili oleh Sekretaris Tim Hukum TKN Jokowi-Ma'ruf yakni Ade Irfan Pulungan.
Buat Artikel






 

About

  • Tentang Kami
  • Hubungi Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi